Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Awasi Wajib Pajak, DJP Pakai 4 Aplikasi Berbasis Data Analisis Ini

A+
A-
23
A+
A-
23
Awasi Wajib Pajak, DJP Pakai 4 Aplikasi Berbasis Data Analisis Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Untuk memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, Ditjen Pajak (DJP) telah meluncurkan 4 aplikasi berbasis data analisis. Peluncuran yang telah dilakukan saat peringatan Hari Pajak tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (19/7/2021).

Adapun keempat aplikasi yang telah diluncurkan tersebut antara lain Compliance Risk Management (CRM) Fungsi Transfer Pricing (TP), Ability to Pay (ATP), Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.

“Aplikasi yang membantu pengawasan, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas AR (account representative), fungsional pemeriksa pajak, dan juru sita,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Baca Juga: Integrasi NPWP dan NIK, DJP: Perkuat Penegakan Kepatuhan Perpajakan

Keempat aplikasi tersebut merupakan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas. Otoritas berharap berbagai aplikasi pendukung pelaksanaan tugas tersebut dapat menciptakan kepastian, efisiensi, dan kesederhanaan administrasi. Simak ‘Hari Pajak, DJP Luncurkan Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Tugas’.

Selain mengenai peluncuran aplikasi berbasis data analisis, ada pula bahasan terkait dengan potensi dampak dari kesepakatan pada Pilar 2 dampak terhadap kebijakan insentif PPh pemerintah. Desain insentif perpajakan, khususnya dengan penerapan tarif pajak efektif kurang dari 15%, harus didesain ulang.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Aplikasi CRM Fungsi TP

Aplikasi CRM Fungsi TP akan memberikan peta risiko wajib pajak yang menggunakan transfer pricing untuk penghindaran pajak.

Baca Juga: Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Pada CRM Fungsi TP, terdapat business intelligent berupa cuplikan Smartweb yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menggambarkan jaringan hubungan istimewa dalam suatu grup usaha dari para wajib pajak. Simak ‘Aplikasi Baru, DJP Awasi Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing’. (DDTCNews)

Aplikasi Ability to Pay (ATP)

Aplikasi ATP untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan bayar wajib pajak. Sebagai alat untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan bayar, ATP dapat dimanfaatkan dalam tindakan pengawasan, penagihan, atau pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas pajak terhadap wajib pajak.

Dalam aplikasi ATP, ada sebuah peta berisi data dan variabel yang membentuk skor ability to pay wajib pajak. Skor tersebut ditampilkan dalam 5 skala pengukuran, mulai dari sangat rendah (very low) hingga sangat tinggi (very high). Simak ‘Identifikasi Kemampuan Bayar Wajib Pajak, DJP Pakai Aplikasi Ini’. (DDTCNews)

Baca Juga: Postur APBN 2022 Diubah, Target Pendapatan Negara Naik Rp420,1 Triliun

Aplikasi Smartweb

Otoritas mengatakan Smartweb merupakan alat yang bisa menggambarkan hubungan wajib pajak orang pribadi kaya, keluarganya, dan perusahaan grupnya. Smartweb juga memiliki fitur untuk menentukan beneficial owner dari perusahaan.

DJP menegaskan informasi yang disediakan aplikasi Smartweb adalah penyajian hubungan wajib pajak dalam bentuk jaringan atau network disertai dengan perincian data terkait dengan jaringan data dan indikator risiko. Simak ‘Lewat Ini, DJP Tahu Hubungan WP dengan Keluarga dan Perusahaannya’. (DDTCNews)

Aplikasi Dashboard WP KPP Madya

Aplikasi Dashboad WP KPP Madya merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pengawasan kinerja penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya.

Baca Juga: Telat Upload Faktur Pajak? Coba Langkah Alternatif dari DJP Ini

Terlebih, dalam reorganisasi instansi vertikal DJP, ada penambahan jumlah KPP Madya. DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya. Dengan penambahan itu, jumlah KPP Madya bertambah dari 20 menjadi 38 unit. Simak ‘Awasi Kinerja Penerimaan dan Keuangan WP di KPP Madya, DJP Pakai Ini’. (DDTCNews)

Tidak Lagi Berdasarkan Pada Tarif Pajak

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan misalnya menarik investasi. Dengan ketentuan ini, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak tetapi berdasarkan pada faktor fundamental.

“Pemerintah cukup optimistis bahwa investasi di Indonesia tetap akan bertumbuh seiring percepatan dan penguatan reformasi struktural yang berdampak positif pada peningkatan iklim usaha,” ujar Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Lakukan Pengawasan, Pegawai KPP Bisa Kunjungi Wajib Pajak

Perlu Pembahasan Lebih Lanjut dalam Forum BEPS Inclusive Framework

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan secara umum, adanya skema minimum tax akan berdampak pada berkurangnya kompetisi pajak. Skema ini juga mencegah perpindahan laba ke preferential tax regime serta menjamin prinsip single tax principle (penghasilan dari suatu entitas jangan sampai tidak dipajaki).

Namun demikian, perlu diperhatikan juga, tarif pajak minimum yang dimaksud adalah tarif efektif sehingga bisa lebih rendah dari tarif yang berlaku dalam undang-undang. Salah satunya karena adanya insentif pajak.

“Implikasinya, tarif pajak minimum tersebut justru bisa berdampak bagi negara berkembang karena kehilangan daya saingnya untuk menarik investasi. Hal inilah yang perlu menjadi pembahasan lebih lanjut dalam forum BEPS Inclusive Framework, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya,” katanya. (Kontan) (kaw)

Baca Juga: Jika Ini Terjadi, Kepala KPP Bisa Batalkan Penerbitan SP2DK

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, aplikasi DJP, CRM Fungsi TP, ATP, Smartweb, Dashboard WP KPP Madya

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 19 Juli 2021 | 23:37 WIB
Digitalisasi ini menjadi penting sebagai langkah awal reformasi pajak di Indonesia. Semoga dapat semakin membantu pelaksanaan pemungutan pajak baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 April 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Lebaran, Kantor Pajak Tutup Layanan Tatap Muka Mulai Hari Ini

Kamis, 28 April 2022 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Belum Rp500 Juta, WP OP UMKM Ini Bisa Tetap Kena Potongan Pajak

Rabu, 27 April 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Exchanger Kripto Wajib Pungut Pajak Mulai Bulan Depan

Selasa, 26 April 2022 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tanpa Pengajuan, WP OP UMKM Dapat Batasan Omzet Tidak Kena Pajak

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Senin, 23 Mei 2022 | 15:20 WIB
OPINI PAJAK

Mengintegrasikan Pajak dengan Zakat

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN