KAMUS CUKAI

Apa Itu Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 15 Maret 2024 | 14:30 WIB
Apa Itu Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti?

CUKAI merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Barang yang dikenakan cukai biasa disebut sebagai barang kena cukai (BKC).

Saat ini, terdapat 3 barang yang termasuk dalam BKC di Indonesia. Ketiga barang tersebut, yaitu etil alkohol (EA), minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), serta hasil tembakau (HT), dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

BKC harus terlebih dahulu dilunasi cukainya sebelum dapat diedarkan. Terkait dengan pelunasan cukai, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) pada kondisi tertentu dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti. Lantas, surat apakah itu?

Baca Juga:
Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei

Definisi Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti

Ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1) di antaranya diatur dalam Perdirjen Bea dan Cukai No. PER-24/BC/2018 s.t.d.d Perdirjen Bea dan Cukai No. PER-5/BC/2022.

SPPBP-1 adalah surat berupa ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan penagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT atau P3C MMEA, tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1 atau CK-1A.

Berdasarkan pengertian tersebut, SPPBP-1 berkaitan dengan prosedur pemesanan pita cukai. Adapun pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Simak Apa Itu Pita Cukai?.

Baca Juga:
Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai harus dilakukan atas 3 jenis BKC. Pertama, MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5%. Kedua, MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean. Ketiga, HT seperti rokok. Simak Apa Itu MMEA?

Ketiga jenis BKC tersebut dianggap telah dilunasi cukainya apabila sudah dilekati dengan pita cukai pada kemasan penjualan ecerannya. Simak 3 Cara Pelunasan Cukai.

Permohonan Penyediaan Pita Cukai

Guna memperoleh pita cukai tersebut, pengusaha pabrik atau importir dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai (P3C). Terdapat 2 format P3C, yaitu P3C HT dan P3C MMEA. P3C tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan dan format yang telah ditetapkan. Simak Apa Itu P3C?

Baca Juga:
Sisir Gudang Sortir Jasa Ekspedisi, DJBC Amankan Paket Rokok Ilegal

Atas pengajuan tersebut, Kepala Kantor Bea dan Cukai akan meneruskan P3C HT atau P3C MMEA kepada direktur. Lalu, apabila pita cukai yang diajukan melalui P3C telah tersedia maka pengusaha pabrik atau importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai.

Pemesanan pita cukai itu ditujukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan dokumen CK-1 (untuk HT) atau CK-1A (untuk MMEA). Pembayaran cukai atas dokumen CK-1 atau CK-1A tersebut dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.

Meski begitu, pengusaha pabrik atau importir ada kalanya tidak merealisasikan pita cukai yang telah diajukan melalui P3C HT atau P3C MMEA dengan CK-1 atau CK-1A. Nah, kondisi inilah yang membuat SPPBP-1 diterbitkan.

Baca Juga:
Soal Cukai Rokok 2025, Ada Kenaikan Tarif dan Penyederhanaan Layer

SPPBP-1 tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk mengenakan biaya pengganti kepada pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) PER-24/BC/2018 s.t.d.d PER-5/BC/2022, besarnya biaya pengganti setiap keping pita cukai, yaitu:

  1. Pita Cukai HT seri I: Rp25;
  2. Pita Cukai HT seri II: Rp40;
  3. Pita Cukai HT seri III tanpa perekat: Rp25;
  4. Pita Cukai HT seri III dengan perekat: Rp300; dan
  5. Pita Cukai MMEA: Rp300.

Pengusaha pabrik atau importir harus melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai tersebut paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya SPPBP-1. Pembayaran biaya pengganti itu harus dibuktikan dengan bukti penerimaan negara (BPN) sebagai penerimaan cukai lainnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jumat, 24 Mei 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Soal Cukai Rokok 2025, Ada Kenaikan Tarif dan Penyederhanaan Layer

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei