JENEWA, DDTCNews - World Health Organization (WHO) kembali mendesak kenaikan tarif cukai untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berpemanis.
WHO menilai pengenaan tarif cukai rendah di sebagian besar negara telah memicu obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kanker, terutama pada anak-anak dan dewasa muda. Melalui kenaikan tarif cukai, pemerintah dapat mengurangi konsumsi produk berbahaya sekaligus menambah anggaran untuk layanan kesehatan.
"Health taxes adalah salah satu alat terkuat yang kita miliki untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit," kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip pada Rabu (14/1/2026).
WHO telah mempublikasikan 2 laporan mengenai cukai minuman beralkohol dan cukai minuman berpemanis, kemarin. Dalam kedua laporan tersebut, WHO menyerukan kepada pemerintah untuk secara signifikan meningkatkan tarif cukai atas minuman manis dan minuman beralkohol.
Pasar global untuk minuman beralkohol dan minuman berpemanis menghasilkan keuntungan miliaran dolar AS. Namun, pemerintah hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai tersebut melalui pungutan pajak atau cukai yang bertujuan menjaga kesehatan.
Kondisi ini pada akhirnya membuat masyarakat harus menanggung biaya kesehatan dan ekonomi jangka panjang.
Laporan WHO menunjukkan setidaknya 116 negara sudah mengenakan cukai minuman berpemanis, yang sebagian besar adalah minuman bersoda. Namun, banyak produk tinggi gula lainnya seperti jus buah, minuman susu manis, serta kopi dan teh siap minum, lolos dari pengenaan cukai.
Pada laporan terpisah, WHO memaparkan setidaknya 167 negara mengenakan cukai atas minuman beralkohol, sedangkan 12 negara melarang alkohol sepenuhnya. Meski demikian, harga minuman beralkohol ternyata tetap atau justru menjadi lebih terjangkau sejak 2022, yang menunjukkan instrumen cukai gagal mengimbangi inflasi dan peningkatan pendapatan.
Di sisi lain, anggur masih tetap tidak dikenakan cukai di setidaknya 25 negara, sebagian besar di Eropa, walaupun jelas memiliki risiko kesehatan.
"Alkohol yang lebih terjangkau memicu kekerasan, cedera, dan penyakit," Direktur Departemen Penentu Kesehatan, Promosi, dan Pencegahan WHO Etienne Krug. (dik)
