Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Apa Itu Barang Kena Cukai yang Mau Ditambah Jokowi?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Barang Kena Cukai yang Mau Ditambah Jokowi?

Ilustrasi pita cukai. 

Pemerintah berencana mempermudah proses penambahan barang kena cukai (BKC) melalui RUU omnibus law perpajakan. Tak hanya itu, pemerintah juga ingin menambah tiga objek BKC baru jika RUU tersebut disahkan.

Tiga objek cukai baru itu di antaranya kantong plastik, minuman berpemanis, dan emisi karbon. Adapun saat ini, objek yang menjadi BKC baru sebanyak tiga produk, yakni etil alkohol atau etanol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau.

Arti Cukai
Berdasarkan UU No. 39/2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU. Secara umum, cukai dikenal dengan istilah excise, baik berupa excise tax maupun excise duty.

Baca Juga: Asosiasi Minuman Ringan Ingin Bertemu Sri Mulyani Bahas Cukai

Merujuk ‘Dictionary of Legal Term’ karya Steven H.Gifis, excise adalah pajak atas barang manufaktur atau barang dagang juga atas lisensi untuk mengejar perdagangan tertentu atau untuk berurusan dengan komoditas tertentu.

Excise dikenakan secara langsung tanpa melalui penilaian dan diukur berdasarkan ukuran bisnis atau pendapatan yang diterima.

Sementara OECD mendefinisikan excise duties sebagai pajak khusus yang dikenakan pada jenis barang tertentu, biasanya minuman beralkohol, tembakau dan bahan bakar.

Baca Juga: Pengusaha Keberatan Minuman Manis Dikenai Cukai

Excise duties dapat dikenakan pada setiap tahap produksi atau distribusi dan umumnya dinilai dengan mengacu pada berat atau persentase atau jumlah produk.

Kemudian merujuk ‘International Tax Glossary’ terbitan IBFD, excise adalah suatu konsep longgar yang mengacu pada pajak atas suatu tindakan atau transaksi mencakup produksi, penjualan, impor atau konsumsi.

Excise umumnya dibebankan pada kegiatan tertentu seperti perjudian atau transportasi udara. Pungutan ini juga dikenakan pada produk tertentu seperti alkohol, rokok, dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Baca Juga: Makan di Restoran, Kena Pajak Restoran atau PPN?

Lebih lanjut menurut Sijbren Cnossen, cukai dikenakan diantaranya untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk mencerminkan biaya eksternal, serta untuk mengendalikan konsumsi.

Dengan kata lain, selain meningkatkan meningkatkan pendapatan, cukai dapat dirancang untuk memenuhi tujuan kesehatan, lingkungan, ekonomi, konsumsi atau kebijakan sosial lainnya.

Cukai juga merupakan pungutan tersendiri, atau berbeda dengan PPN atau Pajak Penjualan. cukai hanya dikenakan pada produk tertentu dan bukan bagian dari klasifikasi pajak umum, bea masuk, ataupun bea keluar.

Baca Juga: Penambahan 18 KPP Madya Belum Dieksekusi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Sedangkan untuk PPN atau Pajak Penjualan (PPn) dikenakan terhadap segala jenis konsumsi barang secara umum.

Karakteristik Barang Kena Cukai
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 39/2007, cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:
1. barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi,
2. barang-barang yang distribusinya harus diawasi,
3. barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup,
4. sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan keadilan di masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bisa menjadi landasan dan kepastian hukum untuk memperluas BKC atau biasa disebut ekstensifikasi BKC. Ekstensifikasi objek cukai untuk Indonesia pernah dikaji oleh DDTC dalam Working Paper DDTC No. 1919.

Baca Juga: Sistem Pajak Teritorial Dinilai Bisa Mengakomodasi Kompetisi Global

Saat ini terdapat tiga barang yang termasuk dalam BKC di Indonesia, yaitu etil alkohol atau etanol; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol; dan hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. (rig)

Arti Cukai
Berdasarkan UU No. 39/2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU. Secara umum, cukai dikenal dengan istilah excise, baik berupa excise tax maupun excise duty.

Baca Juga: Asosiasi Minuman Ringan Ingin Bertemu Sri Mulyani Bahas Cukai

Merujuk ‘Dictionary of Legal Term’ karya Steven H.Gifis, excise adalah pajak atas barang manufaktur atau barang dagang juga atas lisensi untuk mengejar perdagangan tertentu atau untuk berurusan dengan komoditas tertentu.

Excise dikenakan secara langsung tanpa melalui penilaian dan diukur berdasarkan ukuran bisnis atau pendapatan yang diterima.

Sementara OECD mendefinisikan excise duties sebagai pajak khusus yang dikenakan pada jenis barang tertentu, biasanya minuman beralkohol, tembakau dan bahan bakar.

Baca Juga: Pengusaha Keberatan Minuman Manis Dikenai Cukai

Excise duties dapat dikenakan pada setiap tahap produksi atau distribusi dan umumnya dinilai dengan mengacu pada berat atau persentase atau jumlah produk.

Kemudian merujuk ‘International Tax Glossary’ terbitan IBFD, excise adalah suatu konsep longgar yang mengacu pada pajak atas suatu tindakan atau transaksi mencakup produksi, penjualan, impor atau konsumsi.

Excise umumnya dibebankan pada kegiatan tertentu seperti perjudian atau transportasi udara. Pungutan ini juga dikenakan pada produk tertentu seperti alkohol, rokok, dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Baca Juga: Makan di Restoran, Kena Pajak Restoran atau PPN?

Lebih lanjut menurut Sijbren Cnossen, cukai dikenakan diantaranya untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk mencerminkan biaya eksternal, serta untuk mengendalikan konsumsi.

Dengan kata lain, selain meningkatkan meningkatkan pendapatan, cukai dapat dirancang untuk memenuhi tujuan kesehatan, lingkungan, ekonomi, konsumsi atau kebijakan sosial lainnya.

Cukai juga merupakan pungutan tersendiri, atau berbeda dengan PPN atau Pajak Penjualan. cukai hanya dikenakan pada produk tertentu dan bukan bagian dari klasifikasi pajak umum, bea masuk, ataupun bea keluar.

Baca Juga: Penambahan 18 KPP Madya Belum Dieksekusi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Sedangkan untuk PPN atau Pajak Penjualan (PPn) dikenakan terhadap segala jenis konsumsi barang secara umum.

Karakteristik Barang Kena Cukai
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 39/2007, cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut:
1. barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi,
2. barang-barang yang distribusinya harus diawasi,
3. barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup,
4. sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan keadilan di masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bisa menjadi landasan dan kepastian hukum untuk memperluas BKC atau biasa disebut ekstensifikasi BKC. Ekstensifikasi objek cukai untuk Indonesia pernah dikaji oleh DDTC dalam Working Paper DDTC No. 1919.

Baca Juga: Sistem Pajak Teritorial Dinilai Bisa Mengakomodasi Kompetisi Global

Saat ini terdapat tiga barang yang termasuk dalam BKC di Indonesia, yaitu etil alkohol atau etanol; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol; dan hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. (rig)

Topik : kamus, perpajakan, barang kena cukai, ruu omnibus law
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 18 Februari 2020 | 07:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 17 Februari 2020 | 16:40 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Senin, 17 Februari 2020 | 13:06 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Februari 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:05 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:39 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:11 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:23 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:20 WIB
JEPANG