Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

KEMENTERIAN Keuangan menerbitkan aturan yang mengatur kembali penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.

Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/2022. Dalam beleid tersebut, disebutkan juga mengenai adanya pagu penundaan dalam hal penundaan pembayaran cukai. Lantas, apa itu pagu penundaan?

Definisi
PENGERTIAN pagu penundaan disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 PMK 74/2022. Pagu penundaan adalah batasan tertinggi nilai cukai atas pemesanan pita cukai dengan penundaan.

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Terdapat tiga perhitungan dalam pemberian pagu penundaan. Pertama, untuk pengusaha pabrik pagu penundaan diberikan sebesar 3 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi. Perhitungan ini berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan atau 3 bulan terakhir.

Kedua, untuk importir pagu penundaan diberikan sebesar 2 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi. Perhitungan ini berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan atau 3 bulan terakhir.

Ketiga, penghitungan pagu penundaan dihitung berbeda untuk pengusaha pabrik yang berada di dalam sentra atau kawasan tempat pemusatan kegiatan industri barang kena cukai (BKC) atau telah mengekspor BKC yang jumlahnya lebih besar dari jumlah barang kena cukai yang dijual di dalam negeri selama 1 tahun.

Baca Juga: Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Pagu penundaan ntuk pengusaha pabrik sebagaimana disebutkan diberikan sebesar 4,5 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi. Perhitungan ini berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan atau 3 bulan terakhir.

Penghitungan pagu penundaan harus dilampirkan dalam permohonan pemberian penundaan yang diajukan pengusaha pabrik atau importir. Adapun formatnya dapat dilihat dalam lampiran huruf A dan huruf B PMK 74/2022.

Setelahnya Kepala Kantor Bea dan Cukai akan melakukan penelitian atas persyaratan penundaan dan perhitungan pagu penundaan serta kelengkapan permohonan.

Baca Juga: Apa Itu PTA D-8?

Bagi pengusaha pabrik atau importir yang telah mendapat keputusan pemberian penundaan dapat mengajukan permohonan perubahan pagu penundaan. Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Perlu diperhatikan, perubahan pagu penundaan hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan tarif cukai atau perubahan nilai cukai atas pemesanan pita cukai.

Lebih lanjut, penghitungan pagu penundaan menjadi salah satu materi yang diperhatikan otoritas saat menentukan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan pagu penundaan.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

Lalu, apabila Kepala Kantor Bea dan Cukai telah menetapkan perubahan pagu penundaan, importir yang menggunakan jaminan bank harus melakukan pembaruan besaran nilai jaminan dan/atau masa berlaku jaminan.

Hal yang sama juga berlaku bagi pengusaha pabrik yang menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi.

Simpulan
INTINYA, pagu penundaan adalah batasan tertinggi nilai cukai atas pemesanan pita cukai dengan penundaan pembayaran cukai. (rig)

Baca Juga: Setoran Bea Cukai Sudah Rp140 T, Sri Mulyani Yakin Target Terlampaui

Topik : kamus cukai, kamus, cukai, pembayaran cukai, pagu penundaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 Juni 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kerja Sama Hukum Perpajakan Kemenkeu & Kejagung, Data Bersifat Rahasia

Kamis, 16 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

DJBC Usulkan Pagu Rp2,42 Triliun pada 2023, Ini Rencana Belanjanya

Rabu, 15 Juni 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ada Penundaan Pembayaran, Piutang Cukai dan Bea Meterai Naik 56 Persen

Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL

Seperti Apa Tren Pengenaan Cukai Kopi di Dunia? Simak Datanya

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD