Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Hipotek?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu Hipotek?

PEMERINTAH resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 44/2022 tentang Penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. PP 44/2022 tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Beleid yang berlaku pada 2 Desember 2022 ini di antaranya menambahkan ketentuan mengenai penyerahan hak atas barang kena pajak (BKP) karena suatu perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

Penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Agunan yang dimaksud merupakan BKP yang diambil alih oleh kreditur di antaranya berdasarkan hipotek. Lantas, apa yang dimaksud sebagai hipotek?

Baca Juga: Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Definisi
MERUJUK Cambridge Dictionary, hipotek (mortgage) merupakan perjanjian yang memungkinkan suatu pihak meminjam uang dari bank atau organisasi serupa dengan menawarkan sesuatu yang berharga, khususnya untuk membeli rumah atau apartemen, atau sejumlah uang itu sendiri.

Selain itu, masih berdasarkan Cambridge Dictionary, hipotek juga dapat berarti pinjaman uang dengan memakai properti sebagai jaminan. Jaminan disini berarti aset yang dijaminkan akan menjadi milik pemberi pinjaman jika peminjam tidak membayar kembali pinjaman.

Pengertian hipotek juga diuraikan oleh pemerintah Kanada. Melalui laman resminya, pemerintah Kanada mengartikan hipotek sebagai jenis pinjaman yang sering kali digunakan untuk membeli rumah atau properti lainnya.

Baca Juga: Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Hipotek memungkinkan pemberi pinjaman untuk menguasai properti tersebut apabila peminjam tidak membayar kembali pinjaman secara tepat waktu. Biasanya, hipotek mengacu pada pinjaman dalam jumlah besar dan dilunasi selama bertahun-tahun.

Senada, Kagan (2022) mengartikan hipotek sebagai jenis pinjaman yang digunakan untuk membeli atau memelihara rumah, tanah, atau jenis real estat lainnya, yang dijamin dengan properti itu sendiri.

Menurut Kagan, berdasarkan hipotek, peminjam bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran secara rutin kepada pemberi pinjaman selama periode tertentu. Pembayaran tersebut mencakup pinjaman pokok dan bunga pinjaman.

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Sementara itu, hipotek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua definisi. Pertama, hipotek adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak.

Kedua, hipotek merupakan surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditur dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga.

Dalam konteks hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.

Baca Juga: Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Selain hipotek, ada 5 kategori agunan lain yang juga termasuk dalam pengertian penyerahan BKP karena suatu perjanjian. Keempatnya meliputi: hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah; jaminan fidusia; gadai; atau pembebanan sejenis lainnya.

Ketentuan mengenai batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur, saat terutang, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terutang atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan. (rig)

Baca Juga: Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, PP 44/2022, hipotek, agunan, barang kena pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Januari 2023 | 09:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Restitusi PPN Dipercepat Bantu Cash Flow, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham