Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

2 Juni 2020, Persidangan Pengadilan Pajak Dibuka Lagi! Ini Prosedurnya

A+
A-
7
A+
A-
7
2 Juni 2020, Persidangan Pengadilan Pajak Dibuka Lagi! Ini Prosedurnya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak sudah mulai menjalankan lagi persidangan mulai Selasa, 2 Juni 2020.

Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No.SE-07/PP/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak.

“Persidangan di Jakarta dilaksanakan kembali mulai hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) dilaksanakan kembali dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut,” demikian bunyi penggalan ketentuan pelaksanaan persidangan dalam SE tersebut.

Baca Juga: Perbedaan Penggunaan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam SE itu disebutkan berakhirnya kebijakan penundaan sementara pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam SE-03/PP/2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE-06/PP/2020.

SE ini bertujuan untuk memberi pedoman pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak pada masa pandemi Covid-19. Pedoman diatur dengan memperhatikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Pengadilan Pajak serta melindungi hakim, panitera, pegawai, dan seluruh pengguna layanan Pengadilan Pajak.

Adapun yang hadir dalam satu ruang sidang pada setiap persidangan, antara lain pertama, majelis/hakim tunggal. Kedua, panitera pengganti disertai paling banyak satu orang pembantu sekretaris pengganti dan satu orang pelaksana.

Baca Juga: Mulai Besok, Layanan Lewat Telepon Kring Pajak Dibuka Lagi

Ketiga, para pihak (pemohon banding/gugatan dan terbanding/tergugat) masing-masing paling banyak dua orang. Keempat, pihak lain atas persetujuan majelis/hakim tunggal.

Dalam SE-07/PP/2020 juga dinyatakan bahwa sidang dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman (physical distancing) antara majelis/hakim tunggal, panitera pengganti, serta para pihak. Semuanya diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air/cairan antiseptik, serta tidak melakukan kontak fisik saat persidangan.

“Dokumen dan alat bukti disampaikan kepada majelis/hakim tunggal dengan memenuhi prosedur pencegahan dan penyebaran Covid-19. Majelis/hakim tunggal dapat mengatur hal-hal lain yang diperlukan guna kepentingan persidangan,” demikian bunyi ketentuan dalam SE tersebut.

Baca Juga: Teks Lengkap Pidato Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Pancasila

Pelaksanaan surat edaran yang ditetapkan pada 19 Mei 2020 ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan arahan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah terkait dengan penanganan Covid-19.

Terkait dengan penjelasan mengenai batas terakhir pengajuan banding dan gugatan yang disampaikan secara langsung ke Pengadilan Pajak dapat disimak dalam artikel ‘Penjelasan Terbaru Pengadilan Pajak Soal Pengajuan Banding dan Gugatan’. (kaw)

Baca Juga: Persiapan New Normal, DJP Susun Protokol Pelayanan
Topik : pengadilan pajak, virus Corona, persidangan, sengketa pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Kamis, 21 Mei 2020 | 23:20 WIB
Masih sangat berisiko untuk memulai kembali sidang disaat kurva masih belum melandai.
1
artikel terkait
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 01 Juni 2020 | 14:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 12:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 01 Juni 2020 | 11:02 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:41 WIB
HARI PANCASILA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:33 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK