KEBIJAKAN PAJAK

WP Restitusi Dipercepat Bisa Kena Pemeriksaan Rutin, Begini Aturannya

Muhamad Wildan | Selasa, 07 Mei 2024 | 14:30 WIB
WP Restitusi Dipercepat Bisa Kena Pemeriksaan Rutin, Begini Aturannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Meski tidak diperiksa di awal, wajib pajak yang mengajukan restitusi dipercepat dari Ditjen Pajak (DJP) tetap dapat dikenai pemeriksaan rutin.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, pemeriksaan rutin berupa post-audit dilakukan terhadap wajib pajak yang memperoleh restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17C/17D UU KUP ataupun Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.

"Pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pengusulan pemeriksaannya berdasarkan prioritas, pengusulan pemeriksaan diprioritaskan terhadap wajib pajak/PKP yang memiliki potensi pajak signifikan," bunyi SE-15/PJ/2018, dikutip pada Selasa (7/5/2024).

Baca Juga:
Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Pemeriksaan atas wajib pajak yang memperoleh fasilitas restitusi dipercepat sesungguhnya juga telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021.

"Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ... dilakukan dalam hal memenuhi kriteria: ... wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak," bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021.

Pengusulan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memperoleh restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17C/17D UU KUP ataupun Pasal 9 ayat (4c) UU PPN dilakukan oleh kepala KPP dengan mempertimbangkan 3 hal. Pertama, dilakukan secara periodik 2 tahun sekali.

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Kedua, wajib pajak memperoleh restitusi dipercepat dengan nilai signifikan. Ketiga, pemeriksaan diusulkan dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Usulan pemeriksaan disampaikan ke kanwil DJP melalui daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP).

Usulan juga perlu disertai dengan analisis variabel yang digunakan dalam penentuan wajib pajak, yakni indikasi ketidakpatuhan tinggi, indikasi modus ketidakpatuhan, identifikasi nilai potensi, dan identifikasi ability to pay wajib pajak.

Nilai potensi atas pengusulan pemeriksaan merupakan nilai restitusi dipercepat yang telah dikembalikan kepada wajib pajak ataupun nilai potensi berdasarkan hasil analisis terhadap wajib pajak tersebut.

Pengusulan pemeriksaan atas wajib pajak yang memperoleh restitusi dipercepat berdasarkan Pasal 17C/17D UU KUP ataupun Pasal 9 ayat (4c) UU PPN dilakukan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB