Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) menjadikan pajak yang dipungut dari aktivitas transaksi cryptocurrency atau mata uang kripto sebagai salah satu sumber penerimaan dalam mendanai pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan beleid pembangunan infrastruktur yang baru saja disepakati secara bipartisan oleh anggota Senat AS, pihak-pihak yang menjadi perantara transaksi mata uang kripto harus melaporkan transaksi senilai US$10.000 atau lebih kepada Internal Revenue Service (IRS).

"Pembangunan infrastruktur akan didanai dengan dana darurat yang tidak terbelanjakan, penguatan penegakan hukum pajak atas mata uang kripto, dan kebijakan bipartisan lainnya," tulis Pemerintah AS dalam keterangan resmi White House, dikutip pada Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Dengan informasi transaksi cryptocurrency serta optimalisasi pemungutan pajak hingga penegakan hukum, total pajak yang terkumpul diperkirakan mencapai US$28 miliar atau setara dengan Rp403,9 triliun dalam 10 tahun yang akan datang.

Kewajiban bagi perantara transaksi untuk menyampaikan laporan atas transaksi cryptocurrency telah diusulkan oleh Pemerintah AS dalam American Families Plan.

Komisioner IRS Chuck Rettig sebelumnya mengatakan saat ini ada banyak transaksi cryptocurrency yang belum dapat dideteksi IRS. Untuk itu, perantara seperti penyelenggara bursa aset kripto perlu diwajibkan untuk melaporkan transaksi cryptocurrency kepada otoritas pajak.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Merujuk pada General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals, pengelakan pajak menggunakan cryptocurrency merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh AS.

Dengan menggunakan cryptocurrency, pengemplang pajak dapat dengan mudah menempatkan kekayaannya ke luar negeri tanpa meninggalkan AS. Kekayaan yang telah dikonversi menjadi aset kripto tersebut bisa ditempatkan pada wallet di luar negeri.

"Untuk memerangi pengelakan pajak melalui cryptocurrency, informasi dari pihak ketiga memiliki peran besar untuk mengidentifikasi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan," tulis Kementerian Keuangan AS pada dokumen tersebut. (rig)

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Topik : amerika serikat, cryptocurrency, pengawasan pajak, IRS, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi