Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

UU HKPD Diundangkan, Pemda Punya 2 Tahun Sesuaikan Aturan Pajaknya

A+
A-
1
A+
A-
1
UU HKPD Diundangkan, Pemda Punya 2 Tahun Sesuaikan Aturan Pajaknya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah daerah (pemda) memiliki waktu 2 tahun untuk menyesuaikan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah masing-masing.

Ketentuan ini diatur pada Pasal 187 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid tersebut menyebutkan, perda tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih berlaku selama 2 tahun.

"Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU 28/2009 tentang PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang [HKPD] ini," bunyi Pasal 187 huruf b UU HKPD, dikutip Rabu (12/1/2022).

Baca Juga: Simak Ulasan Profesional DDTC Soal TCF di Publikasi Internasional

Untuk diketahui, UU HKPD disahkan dan diundangkan oleh pemerintah pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, pemda memiliki ruang untuk menyesuaikan perda hingga 5 Januari 2024.

Khusus untuk ketentuan mengenai pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang disusun berdasarkan UU PDRD, perda atas ketiga jenis pajak tersebut masih tetap berlaku selama 3 tahun.

Dengan demikian, pemda memiliki waktu hingga 5 Januari 2025 untuk melakukan penyesuaian perda dari ketiga jenis pajak tersebut.

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, pajak MBLB, dan opsen yang terkait dengan ketiga pajak tersebut mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD.

"Dalam hal jangka waktu ... tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU ini [HKPD]," bunyi Pasal 187 huruf d UU HKPD.

Khusus bagi wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan sebelum UU HKPD diundangkan akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya UU HKPD.

Baca Juga: Kinerja Pajak Hiburan Naik 196,93%, Begini Kata Sri Mulyani

Dalam hal perpajakan, UU HKPD disusun untuk memperkuat local taxing power melalui penurunan biaya administrasi dan biaya kepatuhan serta perluasan basis pajak, khususnya bagi kabupaten/kota.

Pajak daerah berbasis konsumsi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan diintegrasikan ke dalam 1 jenis pajak yakni pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai pengganti skema bagi hasil dari provinsi ke kota. Provinsi juga mendapatkan kewenangan untuk memungut opsen pajak MBLB guna meningkatkan pengawasan atas aktivitas pertambangan di daerah. (sap)

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! Program Bayar Pajak Tanpa Denda Dimulai

Topik : UU HKPD, transfer daerah, pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah, opsen pajak, pajak hiburan, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOTA YOGYAKARTA

Permudah Wajib Pajak Bayar PBB, Pemkot Bikin Tabungan Khusus

Selasa, 17 Mei 2022 | 11:00 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG

Tagih Tunggakan Pajak, Petugas Bakal Datangi Rumah Pemilik Kendaraan

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian