Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Usulan Pemeriksaan Bukper Secara Terbuka

A+
A-
4
A+
A-
4
Usulan Pemeriksaan Bukper Secara Terbuka

DALAM proses pemeriksaan pajak, apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, atas wajib pajak tersebut dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) secara terbuka.

Pemeriksaan bukper secara terbuka juga dapat diusulkan apabila wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.

Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021).

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

Secara definisi, bukper adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Simak juga artikel ‘Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Oleh sebab itu, pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukper tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun pemeriksaan bukper secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper.

Sesuai dengan Pasal 64 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, jika usulan pemeriksaan bukper secara terbuka disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan pemeriksaan sampai dengan terjadinya hal-hal berikut:

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi
  1. pemeriksaan bukper secara terbuka diselesaikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP;
  2. pemeriksaan bukper secara terbuka dihentikan karena wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukper secara terbuka meninggal dunia;
  3. pemeriksaan bukper secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukper tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A UU KUP atau Pasal 44B UU KUP; atau
  5. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh direktur jenderal pajak.

Penangguhan pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak dan disampaikan bersamaan dengan surat pemberitahun pemeriksaan bukper secara terbuka.

Adapun buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan pemeriksaan diserahkan kepada pemeriksa bukper dengan membuat berita acara. Adapun berita acara itu ditandatangani pemeriksa pajak dan pemeriksa bukper. Salinan berita acara tersebut kemudian diserahkan kepada wajib pajak.

Lebih lanjut, pemeriksaan yang ditangguhkan di atas dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

Baca Juga: Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan
  1. pemeriksaan bukper secara terbuka dihentikan karena wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukper secara terbuka meninggal dunia;
  2. pemeriksaan bukper secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. pemeriksaan bukper secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tapi penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A UU KUP; atau
  4. pemeriksaan bukper secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh direktur jenderal pajak.

Apabila pemeriksaan dilanjutkan, jangka waktu pengujian atau jangka waktu perpanjangan pengujian diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 bulan. Simak juga artikel ‘Berapa Lama Pemeriksaan Pajak Dilakukan? Begini Ketentuannya

Di samping itu, pemeriksaan yang ditangguhkan tersebut juga dapat dihentikan dengan membuat LHP Sumir, apabila terjadi kondisi berikut:

  1. pemeriksaan bukper secara terbuka diselesaikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP;
  2. pemeriksaan bukper secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sesuai Pasal 44B UU KUP;
  3. pemeriksaan bukper secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa seusia Pasal 44A UU KUP; atau
  4. pemeriksaan bukper secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan itu menyatakan bahwa wajib pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh direktur jenderal pajak.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan (ii), pemeriksaan yang ditangguhkan akan dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pada hasil pemeriksaan bukper atau hasil penyidikan.

Baca Juga: Pegawai Kantor Pajak Aktif ke Lapangan, 2 Hal Ini yang Dikejar

Apabila pemeriksaan dihentikan dengan membuat LHP Sumir, pemeriksa pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan kepada wajib pajak. Selain itu, sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, direktur jenderal pajak masih dapat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan apabila setelah pemeriksaan dihentikan, terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP atau Pasal 44B UU KUP. (kaw)

Topik : kelas pajak, pemeriksaan pajak, kelas pemeriksaan pajak

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Agustus 2021 | 17:05 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (24)

Penolakan Pemeriksaan dalam Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria WP yang Masuk Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Pajak

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Aplikasi SmartWeb?

Kamis, 19 Agustus 2021 | 17:55 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (23)

Jangka Waktu dan Prosedur Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi