Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Berapa Lama Pemeriksaan Pajak Dilakukan? Begini Ketentuannya

A+
A-
24
A+
A-
24
Berapa Lama Pemeriksaan Pajak Dilakukan? Begini Ketentuannya

SELAIN memahami hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan atau audit pajak, penting pula bagi wajib pajak untuk memahami prosedur pemeriksaan pajak. Salah satunya terkait dengan jangka waktu dilakukannya pemeriksaan tersebut.

Ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 (PMK 184/2015). PMK 184/2015 ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK/03/2021 (PMK 18/2021) yang merupakan aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sesuai dengan Pasal 15 PMK 184/2015, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.

Baca Juga: Pastikan Kebenaran PKP, Petugas Pajak Datangi Pengangkut Kernel Sawit

Jangka Waktu Pengujian
APABILA pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 6 bulan. Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak.

Namun, apabila pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 4 bulan. Jangka waktu dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak,

Sesuai dengan Pasal 16 dan 17 ayat (1) PMK 18/2015 jo PMK 18/2021, jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan dan kantor tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Perpanjangan waktu ini dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap, Kini Pembelinya Kena Ciduk DJP

Pertama, pemeriksaan kantor diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya. Kedua, terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga. Ketiga, ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak. Keempat, berdasarkan pada pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Apabila pemeriksaan lapangan dilakukan terkait dengan wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi, wajib pajak dalam satu grup atau wajib pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, jangka waktu pengujian dapat diperpanjang paling lama 6 bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor, kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada wajib pajak.

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Kemudian, apabila pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a PMK 18/2015 jo PMk 18/2021, jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 1 bulan. Jangka waktu dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Adapun jangka waktu pemeriksaan ini tidak dapat diperpanjang.

Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
SELANJUTNYA, sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) PMK 18/2015 jo PMK 18/2021, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan, baik pemeriksaan lapangan maupun kantor, dilakukan paling lama 2 bulan. Jangka waktu dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Selain itu, apabila pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan dilakukan paling lama 10 hari kerja. Jangka waktu dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal LHP.

Baca Juga: Datangi Rumah Makan, Petugas Pajak Ingatkan Batas Omzet Tak Kena Pajak

Berdasarkan pada Pasal 19 PMK 18/2015 jo PMK 18/2021, apabila jangka waktu perpanjangan pengujian pemeriksaan lapangan atau perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada wajib pajak.

Perlu dipahami pula jika pemeriksaan dilakukan karena wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 PMK 18/2015 harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. (kaw)

Baca Juga: Pengusaha Usulkan Moratorium Pemeriksaan Pajak Saat PPS Berlangsung
Topik : kelas pajak, pemeriksaan pajak, kelas pemeriksaan pajak, jangka waktu pemeriksaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Desember 2021 | 18:33 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data AEoI Disandingkan, 131 Ribu WP Ketahuan Belum Patuh Lapor Harta

Jum'at, 24 Desember 2021 | 17:09 WIB
KP2KP SIDRAP

Diberi Penyuluhan Tatap Muka, Pelaku UMKM: Saya Jadi Lebih Paham

Jum'at, 24 Desember 2021 | 16:27 WIB
KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT

KPDL Jelang Akhir Tahun, Petugas Pajak Rutin Kunjungi WP

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Tak Cuma Kumpulkan Data, Petugas Pajak Juga Tag Lokasi di Google Maps

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 18:07 WIB
PMK 227/2021

PMK Baru! Sri Mulyani Atur Lagi Pengendalian Gratifikasi di Kemenkeu

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang