Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Transformasi Digital pada Tata Kelola Keuangan Negara, Ini Kata Menkeu

A+
A-
0
A+
A-
0
Transformasi Digital pada Tata Kelola Keuangan Negara, Ini Kata Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (1/8/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut langkah transformasi digital telah memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan negara.

Sri Mulyani mengatakan era digitalisasi telah menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan dari sisi tata kelola keuangan negara. Manfaat dari upaya tersebut di antaranya peningkatan penerimaan negara hingga pencegahan praktik korupsi.

"Digitalisasi akan mengandalkan sebuah sistem yang bisa memiliki integrasi dari sisi data dan bisnis proses untuk pelayanan, ada kepastian waktu, transparansi, proses bisnis yang baik, dan keadilan serta kepastian," katanya, Rabu (3/8/2022).

Baca Juga: Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Sri Mulyani menuturkan transformasi digital mulai berjalan ketika pemerintah memiliki kebutuhan untuk memperbaiki pengawasan sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Transformasi dilakukan melalui pembangunan sistem yang memudahkan, baik bagi petugas maupun masyarakat.

Di Ditjen Pajak (DJP), transformasi digital tercermin dari pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system serta e-filing dan e-payment. Pengembangan sistem tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kemenkeu juga membentuk Lembaga National Single Window (LNSW) yang mengintegrasikan data ekspor dan impor komoditas dalam sistem yang akurat. Lembaga tersebut mengelola data dengan mekanisme pengawasan yang melekat dan berbasiskan pada risiko.

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Menurut Sri Mulyani, transformasi digital tidak hanya dilakukan di lingkungan Kemenkeu, tetapi juga dengan melibatkan kementerian/lembaga lainnya. Misal, pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) minyak dan gas yang mencakup kegiatan usaha di hulu migas.

Selain itu, lanjutnya, terdapat pula Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA). Menurutnya, pengembangan berbagai sistem tersebut akan mengubah proses bisnis dari hulu hingga hilir sehingga terjadi konsistensi data dan memberikan kepastian bagi pengguna layanan.

Apabila datanya konsisten dan terintegrasi, sambung menkeu, proses pemungutan pajak, kepabeanan, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga akan lebih optimal.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

"Ini akan memudahkan dunia usaha dan mencegah terjadinya kemungkinan mereka memanipulasi data untuk keperluan pajak. Berbeda dengan laporan untuk ekspor atau impor dan beda lagi dengan waktu mereka harus menghitung kewajiban PNBP-nya," ujar Sri Mulyani. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, transformasi digital, keuangan negara, APBN, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 September 2022 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bebas PPh Pasal 22 Impor, Pemilik Suket PP 23 Tak Perlu Ajukan SKB

Jum'at, 30 September 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

Relaksasi Pajak Inggris Dipandang Berisiko Perburuk Inflasi

Jum'at, 30 September 2022 | 10:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%, Juga Perhitungkan Risiko Resesi

Jum'at, 30 September 2022 | 10:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi: Tumbuhnya Penerimaan Pajak Bukti Pemulihan Ekonomi Cukup Kuat

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP