Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

A+
A-
6
A+
A-
6
Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejaksaan Negeri

Ilustrasi. (foto: nccourts.gov)

SAMARINDA, DDTCNews – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda atas kasus tindak pidana perpajakan.

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian berbagai upaya hukum yang telah dilakukan Ditjen Pajak (DJP) sebagai tindak lanjut atas perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu tersangka MIF selaku Direktur CV. BIS.

Tersangka MIF diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yakni dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Baca Juga: Pemain e-Sport Jadi Sasaran Pengawasan DJP Tahun Ini

“Dan dengan sengaja menggunakan/mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam SPT Masa PPN wajib pajak,” demikian bunyi keterangan yang disampaikan dalam laman resmi DJP, dikutip pada Selasa (20/10/2020).

Dugaan tindak pidana tersebut dilakukan dalam kurun waktu Januari 2012 hingga Desember 2015 untuk masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2015. Perbuatan tersangka MIF diperkirakan menimbulkan kerugian negara dari sektor perpajakan sekitar Rp2,9 miliar.

Tindak pidana perpajakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Kepatuhan WP Naik, Penerimaan Pajak Sudah 20,24% dari Target

Upaya penegakan hukum di bidang perpajakan ini, sambung DJP, merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah sebelumnya didahului dengan berbagai upaya persuasif agar wajib pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan membayar kekurangan PPN sebagai akibat daru perbuatannya.

“Namun hingga upaya hukum terakhir ini dilakukan, wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dilakukan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan ini,” imbuh DJP.

Sebagai informasi, pada 2020, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara bersama dengan Kejati Kalimantan Timur dan Kejari Samarinda telah menangani 3 perkara kasus pidana pajak. Sebanyak 2 di antaranya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

Baca Juga: Tidak Hanya DJP, Kemendag Juga Ikut Cermati Transaksi Cryptocurrency

DJP melalui Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejati Kalimantan Timur dan Kejari Samarinda atas dukungan dan asistensi yang diberikan dalam upaya penegakan hukum pajak.

“Khususnya di saat negara sedang membutuhkan banyak dana yang bersumber dari pajak untuk penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” kata otoritas.

Kanwil DJP Kaltimantan Timur dan Utara berharap adanya upaya penegakan hukum di bidang perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. (kaw)

Baca Juga: OSS dan Sistem DJP Terhubung, Pelaku Usaha Lebih Mudah Dapat NPWP

Topik : faktur pajak, DJP, penegakan hukum, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Samarinda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 17:30 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 07 Mei 2021 | 15:22 WIB
HONGARIA
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Kamis, 06 Mei 2021 | 19:14 WIB
PENEGAKAN HUKUM
berita pilihan
Jum'at, 14 Mei 2021 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 14 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 09:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Jum'at, 14 Mei 2021 | 08:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 07:00 WIB
PP 64/2021
Jum'at, 14 Mei 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 13 Mei 2021 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JATIM I
Kamis, 13 Mei 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN
Kamis, 13 Mei 2021 | 13:00 WIB
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY