Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ternyata Ini Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pajak Karbon

A+
A-
1
A+
A-
1
Ternyata Ini Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pajak Karbon

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Selain mengurangi emisi, pengenaan pajak karbon diproyeksi mampu mendorong sektor yang ramah lingkungan, menarik investasi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penerapan kebijakan pajak karbon secara bertahap disertai dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, transfer pembayaran (transfer payment) ke rumah tangga, dan subsidi harga produk energi terbarukan merupakan opsi yang berpengaruh pada ekonomi dan emisi.

“Memberikan dampak negatif terkecil pada perekonomian dan penurunan emisi CO2 terbesar,” demikian disampaikan pemerintah dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Ketentuan Perpajakan (RUU KUP), dikutip pada Jumat (16/7/2021).

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Pemerintah menyadari hingga saat ini, belum ada pengaturan mengenai pengenaan pajak karbon di Indonesia. Menurut pemerintah, ketentuan formal dan ketentuan material atas pengenaan pajak karbon perlu diatur dalam undang-undang perpajakan.

Nantinya, aspek ketentuan formal mengenai pengenaan pajak karbon yang perlu diatur antara lain tata cara pembayaran pajak karbon serta ketentuan mengenai tata cara pelaporannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

“Aspek ketentuan material mengenai pengenaan pajak karbon yang perlu diatur antara lain subjek pajak karbon, objek pajak karbon, jumlah dasar pengenaan pajak karbon, besaran tarif yang diterapkan, serta saat terutangnya pajak karbon,” sebut pemerintah dalam NA RUU KUP.

Baca Juga: Pajak Karbon Mendesak, Energi Terbarukan Berpeluang Rebut Pasar

Adapun hal ini ditujukan untuk memberikan kejelasan dan payung hukum. Adapun terkait beberapa ketentuan teknis dan pelaksanaan dari pengenaan pajak karbon akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pengaturan mengenai pajak karbon juga perlu diimbangi dengan kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari pengenaan pajak karbon terhadap masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari implementasi pajak karbon, pemerintah mengestimasi adanya dampak positif tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

Estimasi pemerintah dengan menggunakan data SUSENAS 2019 menunjukan penyaluran dana sebesar 30% dari pajak karbon kepada masyarakat berpenghasilan rendah akan meningkatkan kemampuan ekonomi sebesar 0,5% dari penghasilan mereka.

Hasil simulasi menunjukkan dengan tingkat pajak yang rendah, pemerintah dapat menanggulangi dampak sosial dari pajak karbon terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengenaan pajak karbon atas emisi karbon diharapkan akan mendorong penggunaan energi hijau (green energy) yang makin meluas di lingkungan industri manufaktur dan dalam rumah tangga.

Baca Juga: Pajak Karbon dalam Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim

Industri manufaktur akan berhitung penghematan yang didapat dari pengalihan alat-alat produksi yang ramah lingkungan atau lebih memilih untuk membayar pajak karbon. Baca juga ‘Simak, Ternyata Ini Tujuan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon’.

Kemudian, dari sisi investasi, kebijakan ini juga akan menginsentif terciptanya aktivitas ekonomi baru yang ramah terhadap lingkungan. Simak juga ‘Ternyata Ada 6 Pertimbangan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon’.

“Hal ini juga dapat mendorong investasi di bidang energi terbaharukan dan meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan,” imbuh pemerintah. (kaw)

Baca Juga: Isu Pajak Panaskan Pemilu, Saling Adu Ide Keringanan Pajak

Topik : revisi UU KUP, pajak karbon

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 09:06 WIB
AGENDA PAJAK

Tax Centre FIA UI Gelar Webinar Soal Pajak Karbon, Tertarik?

Kamis, 26 Agustus 2021 | 12:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Masalah Fundamental Pajak, Ini Saran Pakar

Senin, 23 Agustus 2021 | 16:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon dan Mitigasi Risiko Daya Saing

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 13:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Apakah Revisi UU KUP Tidak Pro Rakyat Kecil?

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax