REVISI UU KUP

Ternyata Ada 6 Pertimbangan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 09 Juli 2021 | 18:21 WIB
Ternyata Ada 6 Pertimbangan Pemerintah Ingin Pungut Pajak Karbon

Ilustrasi. 

DDTCNews – Pemerintah berencana mengenakan pajak karbon. Rencana tersebut menjadi salah satu usulan materi dalam rancangan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pemerintah menyatakan pengenaan pajak karbon dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Paris Agreement yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) serta meningkatkan penerimaan negara.

“Untuk mengakselerasi penurunan emisi GRK serta untuk mendukung pencapaian NDC , diperlukan upaya agresif dari sisi regulasi,” tulis pemerintah dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP, dikutip pada Jumat (9/7/2021).

Baca Juga:
SP2DK Bakal Didesain Ulang, WP OP Tak Perlu Khawatir Klaim Lebih Bayar

Pemerintah juga menyatakan perlunya meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat untuk mengendalikan emisi GRK. Terlebih, di tengah keterbatasan APBN, pemerintah membutuhkan tambahan pendanaan untuk dapat stay on track sesuai dengan program penurunan emisi yang telah tertuang dalam NDC.

Setidaknya terdapat 6 pertimbangan pemerintah dalam mengenakan pajak karbon. Pertama, penerapan prinsip polluters pay principle. Artinya, melalui pajak karbon, pemerintah ingin membebankan biaya kerusakan lingkungan akibat emisi karbon kepada pihak yang mengeluarkan emisi karbon.

Kedua, pajak karbon sebagai upaya mencapai target penurunan GRK dengan kemampuan sendiri. Dalam UU No.16/2016, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

Baca Juga:
Soal Penghapusan Fasilitas Pembebasan PPN, Sri Mulyani Tegaskan Ini

Ketiga, sumber baru pembiayaan pembangunan. Pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Selain itu, di tengah pandemi Covid 19, pemerintah juga menetapkan prioritas utama pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Prioritas kesehatan dan pemulihan ekonomi tersebut menambah keterbatasan fiskal pemerintah. Untuk itu, pendapatan negara dari pajak karbon dicanangkan sebagai sumber baru bagi pembiayaan pembangunan atau menambah fiscal space.

Keempat, mengisi gap pembiayaan perubahan iklim. Berdasarkan pada data climate budget tagging, kemampuan APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim hanya sekitar 34% dari kebutuhan. Untuk itu, penerimaan dari pajak karbon akan menutupi gap pembiayaan perubahan iklim tersebut.

Baca Juga:
Pemerintah Belum Bisa Pastikan Waktu Implementasi Pajak Karbon

Kelima, sumber investasi energi ramah lingkungan dan terbarukan. Investasi energi ramah lingkungan dan terbarukan memerlukan dana yang sangat besar. Dengan adanya pajak karbon, pemerintah dapat melakukan earmarking atas pajak karbon untuk mendukung investasi ramah lingkungan dan terbarukan.

Keenam, sumber pembiayaan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Pengenaan pajak karbon dapat berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pascapandemi Covid-19. Untuk itu, pendapatan dari pajak karbon dapat dialokasikan pada masyarakat berpenghasilan rendah guna mengurangi dampak regresifitasnya.

Dalam NA RUU KUP tersebut, pemerintah juga menyatakan kebijakan mengenai pajak karbon akan cenderung mengarah pada pembentukan pajak baru. Pasalnya, secara konsep, pemungutan pajak karbon berbeda dengan PPh atau PPN atau pungutan lain yang berlaku saat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengusulkan tarif pajak karbon senilai Rp75 per kilogram emisi CO2. Simak beberapa ulasan mengenai rencana pajak karbon di sini. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 Juli 2021 | 19:00 WIB

pajak karbon merupakan alternatif potensial bagi indonesia untuk memperoleh penerimaan. mengingat pula, saat ini indonesia sedang bangkit dari masa-masa sulit karena pandemi. disamping itu, pajak yang berorientasi pada mitigasi perubahaan iklim, menjadi instrumen untuk melindungi keberlangsungan lingkungan dan menjadi hak masyarakat mendatang.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 13 Mei 2023 | 08:17 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SP2DK Bakal Didesain Ulang, WP OP Tak Perlu Khawatir Klaim Lebih Bayar

Rabu, 10 Mei 2023 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penghapusan Fasilitas Pembebasan PPN, Sri Mulyani Tegaskan Ini

Selasa, 09 Mei 2023 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Belum Bisa Pastikan Waktu Implementasi Pajak Karbon

Rabu, 03 Mei 2023 | 17:29 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perdagangan Karbon Dilakukan Secara Elektronik, Ini Kata Pemerintah

BERITA PILIHAN

Senin, 05 Juni 2023 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Metode Pengulangan dalam Menentukan Nilai Pabean?

Senin, 05 Juni 2023 | 15:45 WIB UU HKPD

Kemendagri Mulai Atur Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

Senin, 05 Juni 2023 | 15:17 WIB PMK 242/2014

Catat! Pemindahbukuan ke NPWP yang Berbeda Harus Manual ke KPP

Senin, 05 Juni 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Kekhawatiran Soal Harga Minyak Dunia pada 2024

Senin, 05 Juni 2023 | 14:31 WIB KOMISI YUDISIAL

Tok! Amzulian Rifai Terpilih Jadi Ketua Komisi Yudisial

Senin, 05 Juni 2023 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Optimistis Pendapatan Negara 2023 Capai Target

Senin, 05 Juni 2023 | 14:18 WIB APBN 2023

Cek Rekening! Gaji ke-13 ASN Dicairkan Mulai Hari Ini