Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tax Treaty di Mata Hukum

A+
A-
0
A+
A-
0
Tax Treaty di Mata Hukum

SEBAGAI seorang praktisi dan akademisi perpajakan internasional, kapasitas dan kontribusi akademis pelopor profesi tax advisor di Kanada, David A. Ward, terhadap perkembangan tax treaty tidak perlu diragukan lagi.

Untuk menghormati kepergiannya setelah lebih dari 50 tahun berkarir sebagai International Tax Lawyer terkemuka, sejumlah praktisi dan akademisi bereputasi internasional menyusun suatu buku berjudul ‘Essays on Tax Treaties: A Tribute to David A . Ward’.

Dengan Guglielmo Maisto, Angelo Nikolakakis dan John M. Ulmer sebagai editor, buku ini mengangkat gagasan David selama karirnya: Studi perpajakan sebagai suatu disiplin ilmu dan pendekatan perspektif hukum internasional dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan tax treaties.

Baca Juga: Ditjen Pajak Segera Terbitkan Petunjuk Pelaksanaan MLI

Buku ini terdiri dari 15 bab yang dibagi menjadi 3 bagian. Tiga bab pertama mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan tax treaty secara umum. Bagian kedua yang terdiri dari 6 bab, membahas isu yang berhubungan dengan ketentuan hak pemajakan suatu negara dalam tax treaty (distributive articles).

Enam bab pada bagian terakhir buku yang diterbitkan Canadian Tax Foundation dan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) pada 2012 ini mengkaji isu mengenai konsep penyalahgunaan tax treaty serta penentuan pihak yang berhak memperoleh manfaat tax treaty.

Praktisi dan akademisi yang berkontribusi dalam penulisan buku ini di antaranya adalah John Avery Jone s, Michael Lang, Kees van Raad, Guglielmo Maisto, Richard Vann, Jacques Sasseville, Luc De Broe, Stef van Wheegel dan H. David Rosenbloom.

Baca Juga: Oman Serahkan Dokumen Ratifikasi Multilateral Instrument (MLI)

Setiap bab buku ini terinspirasi dari kajian David. Beberapa di antaranya menggunakan artikel David sebagai referensi. Pokok bahasan lainnya berisi kajian atas berbagai putusan pengadilan dan praktik administratif berbagai negara, diakhiri usul perubahan terhadap praktik yang tak sejalan dengan teori.

OECD Model & UN Model

John Avery Jones membuka bagian pertama buku ini dengan topik manfaat dan konsekuensi penerapan Pasal 3 ayat (2) OECD Model. Selanjutnya, Michael Lang membahas penggunaan lebih dari satu bahasa dalam menginterpretasikan tax treaty serta hubungannya dengan Pasal 33 Vienna Convention on the L aw of Treaties. Setelah itu, Nathan Boidman menjelaskan peran dan pengaruh tax treaty dalam mendesain hukum domestik, dan vice versa.

Baca Juga: Membangun Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Lewat Penegakan Hukum

Salah satu bab yang menarik pada bagian buku ini adalah bab yang ditulis oleh Richard Vann mengenai penggunaan frasa ‘wholly or almost wholly’ dalam menentukan keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan United Nations Model Convention (UN Model).

Vann menjelaskan awal penggunaan frasa ini dalam tax treaty beberapa negara (India pada tahun 1950-an dan Thailand pada tahun 1970-an), serta adopsinya oleh UN Model serta permasalahan dalam penginterpretasian frasa tersebut.

Dalam kesimpulannya, Vann mengungkapkan dua isu penting yang dihadapi dalam menentukan Bentuk Usaha Tetap Keagenan dalam UN Model, yaitu tingkat independensi dan potensi penghindaran pajak karena adanya hubungan istimewa antara agen dan principal.

Baca Juga: Belajar Teknik Audit Pajak atas Cash-Based Economy

Selain bab tersebut, bab menarik lainnya dapat ditemukan pada bagian terakhir, yaitu bab yang ditulis oleh Stef van Wheegel dan Anna Gunn. Keduanya mengurai perspektif hukum internasional atas konsep penyalahgunaan tax treaty dalam menyelesaikan permasalahan pajak.

Dengan menggunakan empat alasan dan dua contoh kasus, kedua penulis tersebut menyimpulkan meskipun ketentuan pencegahan penyalahgunaan tax treaty tidak disebutkan secara eksplisit, namun konsep ini diakui keberadaannya dalam hukum internasional.

Akan tetapi, keduanya menggarisbawahi, penggunaan konsep itu hanya dimungkinkan apabila kedua negara yang mengadakan perjanjian secara tegas menyatakan tindakan tertentu dari wajib pajak sebagai tindakan penyalahgunaan tax treaty.

Baca Juga: Menggali Divergensi Sistem Pajak Penghasilan Secara Global

Analisis dalam buku ini memperluas wawasan dalam mengaplikasikan dan menginterpretasikan tax treaty. Selain itu, narasi historis dan komparatif dalam buku ini dapat digunakan sebagai panduan dan perbandingan dalam memahami berbagai isu perpajakan internasional yang belum terselesaikan. Buku yang berguna sebagai referensi bagi banyak kalangan ini tersedia di DDTC Library,*

Topik : buku pajak, hukum pajak, tax treaty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 April 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 18:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 10:24 WIB
HAK-HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 19:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN