Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tapping Box Tidak Aktif, Tempat Usaha Disegel Satpol PP

A+
A-
0
A+
A-
0
Tapping Box Tidak Aktif, Tempat Usaha Disegel Satpol PP

Ilustrasi.

CIANJUR, DDTCNews - Pemkab Cianjur, Jawa Barat memasang segel di beberapa restoran lantaran ditemukan melanggar ketentuan pelaporan pajak secara online melalui alat perekam transaksi atau tapping box.

Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan Bapenda Cianjur Andriana mengatakan beberapa restoran terpaksa dipasang segel pengawasan. Hal ini dikarenakan pemilik usaha lalai dalam menggunakan tapping box.

"Kami selalu pantau penggunaan alat, terpantau ada lima restoran yang kerap mengabaikan atau tidak menggunakan alat tapping box," katanya dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Andriana menjelaskan lima restoran yang dipasang segel pengawasan karena tidak mengaktifkan alat tapping box yang sudah terpasang. Beberapa di antaranya bahkan tidak mengaktifkan alat tapping box sejak Januari 2021.

Tahun ini, pemkab sudah memasang alat tapping box pada 125 restoran dan rumah makan. Melalui tapping box tersebut, Bapenda memiliki instrumen baru dalam melakukan pengawasan pajak berbasis elektronik.

"Jadi restoran ikan bakar Abah yang berada di Jalan Raya Bandung tepatnya di Rawabango ini sudah menunggak pajak dari Januari sampai dengan sekarang. Dan alat tapping box juga tidak digunakan," tutur Andriana.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Dia menambahkan pemasangan segel merupakan upaya persuasif terakhir yang dilakukan Bapenda. Bapenda sebelumnya sudah menerbitkan tiga kali surat peringatan agar pelaku usaha dapat tertib mengoperasikan tapping box dan menyetor pajak restoran ke kas daerah.

"Jadi kali ini dari lima yang melanggar, ada satu yang ditindak karena sudah tiga kali mengabaikan peringatan. Empat restoran lagi atau restoran lain, kami juga tindak kalau melanggar," ujarnya seperti dilansir pakuanraya.com.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Severianus Triono Retno Juniswara mengatakan pemilik usaha yang dipasang segel masih diberikan waktu selama 30 hari untuk menyetor tunggakan pajak.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

"Kami segel sementara. Kalau diabaikan lagi, kami akan tutup sementara," katanya. (rig)

Topik : kabupaten cianjur, tapping box, restoran, penyegelan, pajak, pajak daerah,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya