[Academy] SP2DK Agustus 2026
[DDTCNews] Survei 2026
[Perpajakan] Banner Update Notifikasi 2026
PRANCIS

Data 678.000 Wajib Pajak di Prancis Dicuri Hacker

[DDTCNews] Redaksi
Senin, 17 Agustus 2026 | 13.30 WIB
Data 678.000 Wajib Pajak di Prancis Dicuri Hacker
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

PARIS, DDTCNews - Data perpajakan milik setidaknya 678.000 wajib pajak di Prancis dicuri oleh hacker dalam peretasan sistem komputer otoritas pajak.

Ditjen Keuangan Publik Prancis (General Direction of Public Finance/DGFiP) mengungkapkan terdapat 2 serangan siber terhadap sistem komputernya pada Juni dan Juli 2026.

"Data yang dicuri antara lain nama, data penghasilan, serta tarif pajak yang dibayarkan," bunyi keterangan DGFiP, dikutip pada Senin (17/8/2026).

Dalam peretasan pertama pada Juni 2026, hacker mencuri data setidaknya 678.000 individu dan akun profesional. Sementara itu, peretasan kedua pada Juli 2026 menyasar data sekitar 200.000 akun dalam administrasi pertanahan.

Menurut DGFiP, peretasan dilakukan melalui pengambilalihan identitas seorang pegawai DGFIP dan pihak ketiga yang berwenang. DGFiP pun langsung menangguhkan akses ke semua akun yang digunakan dalam insiden yang teridentifikasi.

Investigasi terus berlanjut untuk menentukan secara tepat sifat dan volume data yang dicuri, serta jumlah wajib pajak yang terpengaruh.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu dilaporkan telah mengadakan pertemuan darurat dengan unit manajemen krisis menyusul serangan siber besar yang menargetkan otoritas pajak. Insiden tersebut juga memicu perdebatan luas mengenai protokol keamanan siber di seluruh sistem administrasi publik.

Dilansir nst.com.my, kelompok hacker bernama Zerobytes sebelumnya mengeklaim bertanggung jawab atas kedua serangan pada sistem DGFiP. Melalui forum di dark web, kelompok tersebut mengaku telah memperoleh data dari 250.000 akun pertanahan yang mencakup sekitar 2 juta pemilik tanah dan properti.

Zerobytes juga mengeklaim telah mendapatkan akses ke virtual private network (VPN) yang digunakan oleh pejabat pajak Prancis. Kelompok tersebut diketahui pernah dikaitkan dengan sejumlah serangan siber terhadap sistem komputer pemerintah Prancis.

Sebelumnya, pada April 2026, badan yang menangani permohonan dokumen identitas di Prancis, Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), juga menjadi sasaran serangan siber berskala besar. Serangan tersebut berdampak terhadap data hampir 12 juta individu dan tenaga profesional.

Serangan juga terjadi pada Februari 2026. Kementerian Keuangan Prancis ketika itu mengungkapkan adanya pembobolan sistem komputer dalam skala besar yang menyebabkan data sekitar 1,2 juta rekening bank dicuri. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.