KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Lantik 30 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Terbanyak dari DJP

Dian Kurniati | Sabtu, 17 Februari 2024 | 00:15 WIB
Sri Mulyani Lantik 30 Pejabat Eselon II Kemenkeu, Terbanyak dari DJP

Jajaran pejabat eselon II dan pejabat noneselon setara pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik Menkeu Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 30 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dan pejabat noneselon setara pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan semua pejabat Kemenkeu akan dihadapkan pada tugas yang mudah. Meski demikian, dia meminta para pejabat tersebut selalu memberikan kontribusi positif bagi kementerian. Menurutnya, setiap pejabat Kemenkeu harus siap menunjukkan dedikasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Saya berharap seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, terutama Anda yang baru saja dilantik untuk terus menunjukkan dedikasi, komitmen dan kesetiaan untuk menjalankan tugas dengan integritas, kompetensi, dan profesionalisme dalam situasi apapun, dalam tantangan apapun, dalam dinamika apapun yang dihadapi oleh bangsa Indonesia," katanya, Jumat (16/2/2024).

Baca Juga:
Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Sri Mulyani mengatakan perombakan jajaran pejabat Kemenkeu menjadi agenda rutin organisasi untuk menempatkan seseorang pada posisi yang tepat. Melalui mutasi dan promosi, seorang pejabat dapat mengisi jabatan yang kosong untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keuangan negara.

Menurutnya, kepemimpinan dan kompetensi dari para pejabat yang dilantik menjadi kualifikasi yang diharapkan untuk bisa mengemban jabatan. Hal ini juga sejalan dengan upaya Kemenkeu meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia.

Dengan tanggung jawab yang besar, dia meminta para pejabat yang dilantik melaksanakan tugas yang diamanatkan dengan baik. Pasalnya, pejabat Kemenkeu juga harus mampu menjaga reputasi diri, organisasi, dan republik.

Baca Juga:
DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Sri Mulyani juga mengingatkan keuangan negara menjadi fondasi sekaligus tulang punggung yang dibutuhkan negara untuk menghadapi berbagai situasi. Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu perlu terus menjaga komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas demi meraih cita-cita bangsa.

"Selamat bertugas, selamat menjalankan tanggung jawab. Jawab seluruh tantangan dan berbagai persoalan dengan jawaban dan prestasi yang bisa diunggulkan," ujarnya.

Pejabat Kemenkeu yang dilantik hari ini terdiri atas 27 pejabat eselon II dan 3 pejabat pada unit organisasi noneselon. Berikut ini daftar pejabat yang dilantik:

Baca Juga:
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sekretariat Jenderal
1. Budi Setyawan Muhammad Nur Yuniarto sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak
2. Dendi Agung Wibowo sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur
3. Yan Inderayana sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Ditjen Pajak (DJP)
4. Suparno sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
5. Aim Nursalim Saleh sebagai Direktur Keberatan dan Banding
6. Farid Bachtiar sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
7. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
8. Wansepta Nirwanda sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
9. Kurniawan Nizar sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat DJP Barat I
10. Erna Sulistyowati sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Tri Bowo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC)
12. Dwijo Muryono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
13. Sodikin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku
14. Muhamad Lukman sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi

Baca Juga:
Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Ditjen Perbendaharaan
15. Sulaimansyah sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb
16. Heni Kartikawati sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
17. Wawan Juswanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
18. Ratih Hapsari Kusumawardani sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Hari Utomo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara
20. Muhamad Mufti Arkan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
21. Tavianto Noegroho sebagai Direktur Lelang
22. Tugas Agus Priyo Waluyo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
23. Dudung Rudi Hendratna sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
24. Bernadette Yuliasari Mulyatno sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)
25. Ludiro sebagai Sekretaris DJPK

Baca Juga:
Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
26. Bambang Juli Istanto sebagai Sekretaris BPPK
27. Bhimantara Widyajala sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Perbendaharaan

Pejabat pada Unit Organisasi Noneselon

Lembaga Manajemen Aset Negara
1. Mahdi sebagai Direktur Operasional dan Manajemen Risiko, Lembaga Manajemen Aset Negara

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
1. Damayanti Ratunanda sebagai Direktur Penyaluran Dana BPDLH

Politeknik Keuangan Negara STAN
1. Agus Bandiyono sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai