Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Janjikan Kebijakan Perpajakan yang Ramah

A+
A-
1
A+
A-
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan kebijakan fiskal yang ramah untuk investor asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan perpajakan akan disetel untuk mendukung kegiatan berusaha di Tanah Air.

Hal tersebut diungkapkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu saat menghadiri acara US-Indonesia Summit 2019. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penerimaan dari sisi kebijakan fiskal, tapi juga ikut memberikan manfaat tambahan bagi peningkatan kegiatan investasi.

“Kita tetap akan meningkatkan penerimaan tapi itu akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga iklim ekonomi,” katanya, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga: Negara ini Bebaskan Pengenaan PPN untuk Industri DIRE, Seperti Apa?

Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan kebijakan perpajakan yang ramah dapat dilihat dari banyaknya gelontoran insentif pajak. Insentif seperti tax allowance, tax holiday, dan super tax deduction menjadi stimulus meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri.

Untuk insentif tax holiday misalnya, sudah ada 44 wajib pajak dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp519 triliun yang mendapatkan. Kemudian, pemberian insentif tax allowance juga cukup banyak. Hingga November 2019, pemerintah telah memberikan 158 fasilitas pengurangan pajak kepada 140 wajib pajak. Adapun nilai komitmen investasinya mencapai Rp285 triliun.

Selain fasilitas pajak, ranah kepabeanan juga ikut meramaikan kebijakan insentif untuk menarik investasi. Sri Mulyani mengungkapkan investor akan mendapat perlakuannya perpajakan yang khusus jika berinvestasi di kawasan spesial seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

“Pemerintah ingin memberikan sinyal untuk mendorong kegiatan investasi. Oleh karena itu, secara signifikan akan berbeda perlakuan perpajakannya mulai dari PPN hingga kepabeanan," imbuhnya.

Selain meningkatkan perekonomian, tujuan lain menggenjot investasi adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Hal ini, lanjut Sri Mulyani, menjadi arahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinan.

“Sinyal pemerintah dalam kegiatan investasi diharapkan mampu tumbuh merata di seluruh wilayah Indonesia dan itu di dukung dengan pembangunan infrastruktur,” kata Menkeu. (kaw)

Baca Juga: Soal Omnibus Law Perpajakan, Sri Mulyani Minta Antisipasi dari DJP

“Kita tetap akan meningkatkan penerimaan tapi itu akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga iklim ekonomi,” katanya, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga: Negara ini Bebaskan Pengenaan PPN untuk Industri DIRE, Seperti Apa?

Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan kebijakan perpajakan yang ramah dapat dilihat dari banyaknya gelontoran insentif pajak. Insentif seperti tax allowance, tax holiday, dan super tax deduction menjadi stimulus meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri.

Untuk insentif tax holiday misalnya, sudah ada 44 wajib pajak dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp519 triliun yang mendapatkan. Kemudian, pemberian insentif tax allowance juga cukup banyak. Hingga November 2019, pemerintah telah memberikan 158 fasilitas pengurangan pajak kepada 140 wajib pajak. Adapun nilai komitmen investasinya mencapai Rp285 triliun.

Selain fasilitas pajak, ranah kepabeanan juga ikut meramaikan kebijakan insentif untuk menarik investasi. Sri Mulyani mengungkapkan investor akan mendapat perlakuannya perpajakan yang khusus jika berinvestasi di kawasan spesial seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

“Pemerintah ingin memberikan sinyal untuk mendorong kegiatan investasi. Oleh karena itu, secara signifikan akan berbeda perlakuan perpajakannya mulai dari PPN hingga kepabeanan," imbuhnya.

Selain meningkatkan perekonomian, tujuan lain menggenjot investasi adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Hal ini, lanjut Sri Mulyani, menjadi arahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinan.

“Sinyal pemerintah dalam kegiatan investasi diharapkan mampu tumbuh merata di seluruh wilayah Indonesia dan itu di dukung dengan pembangunan infrastruktur,” kata Menkeu. (kaw)

Baca Juga: Soal Omnibus Law Perpajakan, Sri Mulyani Minta Antisipasi dari DJP
Topik : investasi, insentif, tax holiday, tax allowance, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:32 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 17 Oktober 2018 | 16:23 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 15 Oktober 2019 | 10:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Senin, 21 Mei 2018 | 13:58 WIB
PAJAK UMKM
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA