Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Janjikan Kebijakan Perpajakan yang Ramah

A+
A-
1
A+
A-
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan kebijakan fiskal yang ramah untuk investor asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan perpajakan akan disetel untuk mendukung kegiatan berusaha di Tanah Air.

Hal tersebut diungkapkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu saat menghadiri acara US-Indonesia Summit 2019. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penerimaan dari sisi kebijakan fiskal, tapi juga ikut memberikan manfaat tambahan bagi peningkatan kegiatan investasi.

“Kita tetap akan meningkatkan penerimaan tapi itu akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga iklim ekonomi,” katanya, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan kebijakan perpajakan yang ramah dapat dilihat dari banyaknya gelontoran insentif pajak. Insentif seperti tax allowance, tax holiday, dan super tax deduction menjadi stimulus meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri.

Untuk insentif tax holiday misalnya, sudah ada 44 wajib pajak dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp519 triliun yang mendapatkan. Kemudian, pemberian insentif tax allowance juga cukup banyak. Hingga November 2019, pemerintah telah memberikan 158 fasilitas pengurangan pajak kepada 140 wajib pajak. Adapun nilai komitmen investasinya mencapai Rp285 triliun.

Selain fasilitas pajak, ranah kepabeanan juga ikut meramaikan kebijakan insentif untuk menarik investasi. Sri Mulyani mengungkapkan investor akan mendapat perlakuannya perpajakan yang khusus jika berinvestasi di kawasan spesial seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca Juga: Beleid Baru Tax Allowance & E-Commerce, Download Aturannya di Sini

“Pemerintah ingin memberikan sinyal untuk mendorong kegiatan investasi. Oleh karena itu, secara signifikan akan berbeda perlakuan perpajakannya mulai dari PPN hingga kepabeanan," imbuhnya.

Selain meningkatkan perekonomian, tujuan lain menggenjot investasi adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Hal ini, lanjut Sri Mulyani, menjadi arahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinan.

“Sinyal pemerintah dalam kegiatan investasi diharapkan mampu tumbuh merata di seluruh wilayah Indonesia dan itu di dukung dengan pembangunan infrastruktur,” kata Menkeu. (kaw)

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

“Kita tetap akan meningkatkan penerimaan tapi itu akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga iklim ekonomi,” katanya, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan kebijakan perpajakan yang ramah dapat dilihat dari banyaknya gelontoran insentif pajak. Insentif seperti tax allowance, tax holiday, dan super tax deduction menjadi stimulus meningkatkan kegiatan investasi di dalam negeri.

Untuk insentif tax holiday misalnya, sudah ada 44 wajib pajak dengan nilai komitmen investasi mencapai Rp519 triliun yang mendapatkan. Kemudian, pemberian insentif tax allowance juga cukup banyak. Hingga November 2019, pemerintah telah memberikan 158 fasilitas pengurangan pajak kepada 140 wajib pajak. Adapun nilai komitmen investasinya mencapai Rp285 triliun.

Selain fasilitas pajak, ranah kepabeanan juga ikut meramaikan kebijakan insentif untuk menarik investasi. Sri Mulyani mengungkapkan investor akan mendapat perlakuannya perpajakan yang khusus jika berinvestasi di kawasan spesial seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca Juga: Beleid Baru Tax Allowance & E-Commerce, Download Aturannya di Sini

“Pemerintah ingin memberikan sinyal untuk mendorong kegiatan investasi. Oleh karena itu, secara signifikan akan berbeda perlakuan perpajakannya mulai dari PPN hingga kepabeanan," imbuhnya.

Selain meningkatkan perekonomian, tujuan lain menggenjot investasi adalah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Hal ini, lanjut Sri Mulyani, menjadi arahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinan.

“Sinyal pemerintah dalam kegiatan investasi diharapkan mampu tumbuh merata di seluruh wilayah Indonesia dan itu di dukung dengan pembangunan infrastruktur,” kata Menkeu. (kaw)

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan
Topik : investasi, insentif, tax holiday, tax allowance, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI