Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

A+
A-
11
A+
A-
11
Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (25/10/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Hingga saat ini, Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) – yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021 – belum diteken Presiden Joko Widodo.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah memang masih dalam proses persiapan pengundangan. Dia menegaskan kembali pemerintah sudah mendapatkan draf undang-undang yang sudah disetujui DPR.

“Pemerintah saat ini melakukan proses persiapan pengundangan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Mohon ditunggu kalau seandainya sebentar lagi akan diundangkan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (25/10/2021).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Seperti diketahui, waktu penomoran UU HPP akan terkait dengan implementasi kebijakan di dalamnya. Apalagi, perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahan UU Cukai mulai berlaku mulai tanggal UU HPP diundangkan. Simak ‘Tujuan dan Waktu Pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan’.

Seperti diketahui, UU HPP memiiki 6 kelompok pengaturan, yakni KUP, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. Simak ‘Jabarkan Poin-Poin Kebijakan UU HPP, DJP Rilis Pernyataan Resmi’.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi membutuhkan banyak sekali pemihakan dan resources sehingga harus didesain sangat hati-hati dan detail. Pemerintah menggunakan semua instrumen yang ada, terutama terkait dengan APBN.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Pemerintah juga ingin UU HPP mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif.

“Untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi. Dan terakhir adalah dengan UU HPP, kita ingin terus meningkatkan sukarela kepatuhan wajib pajak,” ujar Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan
Topik : UU HPP, pajak, Ditjen Pajak, DJP, Presiden Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:51 WIB
RUU HKPD

Sah! RUU HKPD Resmi Jadi Undang-Undang

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:00 WIB
ROUND UP FOKUS AKHIR TAHUN

Ketika Konsolidasi Fiskal Dijalankan Sambil Jaga Pemulihan Ekonomi