Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Simak, Ini Perincian Stimulus Nonfiskal Jilid II

A+
A-
1
A+
A-
1
Simak, Ini Perincian Stimulus Nonfiskal Jilid II

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews – Selain stimulus fiskal, pemerintah juga meluncurkan stimulus nonfiskal dalam paket stimulus jilid II yang diberikan untuk mengantisipasi efek virus Corona pada perekonomian pada hari ini, Jumat (13/3/2020).

Hal ini juga dijabarkan dalam Siaran Pers Kemenko Perekonomian No. HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020.

“Guna melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan, pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan nonfiskal yang bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Pertama, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing. Dalam hal ini, dokumen Health Certificate serta V-Legal tidak lagi menjadi dukumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir.

Implikasinya, terdapat pengurangan Lartas ekspor sebanyak 749 kode HS yang terdiri dari 443 kode HS pada komoditi ikan dan produk ikan dan 306 kode HS untuk produk industri kehutanan.

Kedua, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas impor khususnya bahan baku. Kebijakan ini untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen.

Baca Juga: Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Pada tahap awal, kebijakan itu akan diterapkan pada produk besi baja, baja paduan, dan produk turunannya. Selanjutnya akan diterapkan pula pada produk pangan strategis seperti garam industri, gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur.

Terkait dengan duplikasi peraturan impor, pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan terutama pada komoditi: hortikultura, hewan dan produk hewan, serta obat, bahan obat dan makanan.

Ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders atau perusahaan-perusahaan terkait dengan kegiatan ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada prinsipnya, perusahaan dengan reputasi baik akan diberikan insentif tambahan dalam bentuk percepatan proses ekspor dan impor.

Baca Juga: Ada Insentif PPN Rumah DTP, Menteri PUPR Ingatkan Pengembang Soal Ini

Kebijakan ini berupa penerapan auto response dan auto approval untuk proses Lartas, baik ekspor maupun impor serta penghapusan Laporan Surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Hingga saat ini, sudah ada 735 reputable traders yang terdiri dari 109 perusahaan Authorized Economic Operator (AEO) dan 626 perusahaan yang tergolong MITA/Mitra Utama Kepabeanan.

Keempat, peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor, serta pengawasan melalui pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antarInstansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan.

Hal tersebut juga diterapkan untuk kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi.

Baca Juga: Ultimum Remedium Pelanggaran Cukai, Imbas ke Penerimaan Tak Signifikan

Roadmap NLE mencakup antara lain integrasi antara INSW, Inaport, Inatrade, CEISA, sistem trucking, sistem gudang, sistem transportasi, sistem terminal operator, dan lainnya. Kehadiran NLE tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan cara mengintegrasikan layanan pemerintah (G2G2B) dengan platform-platform logistik yang telah beroperasi (B2B). (kaw)



Baca Juga: Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?
Topik : insentif, insentif nonfiskal, lartas, bea cukai, virus Corona

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Jum'at, 13 Maret 2020 | 18:12 WIB
dengan adanya stimulus nonfiskal tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku industri perihal mengantisipasi turunnya aktivitas ekonomi pasca merebaknya corona di indonesia yang sedang masif
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 07:00 WIB
BEA METERAI

Tak Cuma Perum Peruri yang Bisa Cetak Meterai, Kok Bisa?

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jangan Lewatkan! Pemutihan dan Kelonggaran PBB-P2 Diadakan Lagi

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 18:00 WIB
THAILAND

Hingga 2022, 480.000 UMKM Bakal Dapat Subsidi dan Insentif Pajak

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai