BERITA TERKINI
MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak seperti pengurangan PPN guna mendukung perkembangan industri garmen dalam negeri.
Sekretaris Departemen Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Roque mengatakan produsen dan eksportir garmen lokal tengah menghadapi berbagai tantangan, terutama kenaikan biaya produksi dan persaingan ketat di pasar global.
"Salah satu proposal yang mereka sampaikan ialah pengurangan PPN agar sebanding dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, di mana perusahaan dikenai pajak yang jauh lebih rendah sehingga biaya juga lebih rendah," ujarnya, dikutip pada Kamis (15/1/2026).
Pemerintah Filipina sendiri mematok tarif PPN sebesar 12%, terbilang cukup tinggi ketimbang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tetangganya, seperti Thailand mengenakan PPN sebesar 7% dan Singapura sebesar 9%.
Lalu, Malaysia menerapkan pajak penjualan sebesar 10% dan pajak atas jasa sebesar 8%. Sementara itu, Indonesia menerapkan tarif umum PPN sebesar 11% dan tarif khusus sebesar 12% untuk barang-barang mewah tertentu.
Berkaca pada tarif PPN di negara lain, industri garmen lokal pun meminta dukungan fiskal. Industri menilai dukungan tersebut akan menjadi bekal untuk meningkatkan daya saing dan menjaga harga produk sehingga relatif terjangkau.
"Rekomendasi ini sedang dipelajari. Namun, perusahaan garmen sebenarnya bisa memanfaatkan insentif fiskal dalam UU CREATE MORE [Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy]," kata Roque.
Berdasarkan UU CREATE MORE, proyek baru atau anak usaha yang terdaftar di perusahaan garmen, dapat memanfaatkan pengurangan 100% untuk biaya listrik. Selain itu, ada pengurangan 50% untuk biaya tenaga kerja langsung.
Di samping itu, Roque mengungkapkan perusahaan berorientasi ekspor juga dapat memenuhi syarat untuk pembebasan PPN. Insentif diberikan sepanjang 70% dari penjualan mereka diekspor ke pasar global.
Ke depan, pemerintah juga akan bekerja sama dengan Land Bank of the Philippines dan Development Bank of the Philippines (DBP) untuk memberikan pembiayaan fleksibel untuk otomatisasi, mesin, dan peralatan produksi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong Otoritas Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan Teknis untuk mengadakan program pelatihan bagi tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Harapannya, jumlah penjahit dan teknisi mesin yang terampil bisa bertambah. (rig)
