Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Sengketa Transaksi Jasa Freight Forwarding yang Tak Dilaporkan di SPT

A+
A-
3
A+
A-
3
Sengketa Transaksi Jasa Freight Forwarding yang Tak Dilaporkan di SPT

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang transaksi jasa freight forwarding yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

Wajib pajak berpendapat biaya yang timbul atas pengiriman barang dengan menggunakan jasa freight forwarding seharusnya tidak dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Sebab, dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007, jasa freight forwarding tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya harus dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta.

Sebaliknya, berdasarkan laporan pemeriksaan, otoritas pajak menemukan adanya transaksi objek PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding yang tidak dilaporkan dalam SPT. Otoritas pajak menilai wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

Baca Juga: 40% Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Wajib Dipasok UMK & Koperasi

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007, jasa freight forwarding tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya harus dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Pendapatan Administrasi Usaha Gadai Jadi Objek PPN

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan belum adanya aturan yang jelas terkait dengan masuk atau tidaknya freight forwarding dalam jasa perantara. Definisi jasa perantara juga masih multitafsir. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan jasa freight forwarding tidak termasuk jasa perantara yang dapat dikenakan PPh Pasal 23.

Namun demikian, wajib pajak tidak dapat menyediakan bukti yang memadai atas seluruh koreksi yang dilakukan otoritas pajak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian koreksi dan menolak sebagian koreksi otoritas pajak.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47654/PP/M.II/12/2013 tertanggal 3 Oktober 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 20 Januari 2014.

Baca Juga: Ini Alasan OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit hingga 2022

Pokok sengketa perkara a quo adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 masa pajak Mei 2008 senilai Rp155.856.141 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan laporan pemeriksaan, Pemohon PK menemukan adanya transaksi objek PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding yang tidak dilaporkan dalam SPT.

Transaksi atas jasa freight forwarding tersebut berkaitan dengan biaya pengangkutan, biaya jasa agen, biaya pengurusan dokumen pengiriman barang via laut, biaya pelayanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan, dan biaya pengurusan dokumen impor.

Baca Juga: Kalah di Pengadilan, Otoritas Pajak Cairkan Restitusi Puluhan Triliun

Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas jasa freight forwarding yang dinilai bukan termasuk jasa perantara adalah tidak tepat dan patut dipertanyakan. Sebagai informasi, jasa perantara merupakan salah satu jenis jasa lain.

Selain itu, Termohon PK juga tidak dapat membuktikan transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Dokumen pendukung yang diserahkan Termohon PK dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya juga tidak lengkap. Pemohon PK menjelaskan transaksi Termohon PK tersebut hanya dibuktikan dengan invoice, tanpa surat perjanjian, surat jalan, dan lain-lain.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan keberatan atas koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Perlu dipahami, Termohon PK melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penjahitan. Dalam perkara ini, Termohon PK melakukan pengiriman barang dengan menggunakan jasa freight forwarding.

Baca Juga: Tahu Rekam Jejak 19 Peserta Seleksi Calon Hakim Pengadilan Pajak Ini?

Termohon berdalil biaya yang timbul atas pengiriman barang dengan menggunakan jasa freight forwarding seharusnya tidak terutang PPh Pasal 23. Sebab, dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-70/PJ/2007, jasa freight forwarding tidak tercantum sebagai jasa yang atas penghasilannya harus dipotong PPh Pasal 23 sepanjang tidak terdapat unsur sewa atau penggunaan harta.

Selanjutnya, dalam persidangan banding, Termohon PK telah menyampaikan bukti pendukung berupa jurnal, bukti pembayaran, invoice, kuitansi, rekap biaya pengangkutan, dokumen pengiriman barang via laut, dokumen bongkar muat peti kemas, dan dokumen impor.

Pertimbangan Mahkamah Agung
ALASAN-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: 19 Peserta Seleksi Hakim Pengadilan Pajak Lolos Tahap Selanjutnya

Pertama, koreksi positif atas DPP PPh Pasal 23 masa pajak Mei 2008 senilai Rp155.856.141 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, permohonan PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kedua, dalam perkara a quo, bukti yang diajukan Termohon PK dinilai telah memadai. Dengan demikian, koreksi Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut tidak beralasan. Selanjutnya, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan Pemohon PK. Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Kewenangan Memungut PPh Pasal 26 Bunga Obligasi

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, jasa, jasa freight forwarding, PPh Pasal 23
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 12:05 WIB
JASA KEUANGAN
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG
Jum'at, 27 November 2020 | 10:45 WIB
INGGRIS