Berita
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sengketa Penetapan Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Maklon

A+
A-
3
A+
A-
3
Sengketa Penetapan Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Maklon

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai penetapan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa maklon. Dalam perkara ini, wajib pajak membeli compact disc (CD) atau kaset dari supplier, yaitu PT X dan PT Y.

Otoritas pajak menilai transaksi pembelian CD atau kaset yang dilakukan wajib pajak termasuk objek PPh Pasal 23 atas jasa maklon. Sebab, bahan baku pembuatan CD atau kaset tersebut berasal dari wajib pajak. Selain itu, diketahui, CD atau kaset hanya dapat dijual kepada wajib pajak. Artinya, sejak awal, kepemilikan CD atau kaset tersebut berada di tangan wajib pajak.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan bahan baku produksi CD atau kaset disediakan sendiri oleh supplier. Kepemilikan CD atau kaset baru beralih kepada wajib pajak saat dilakukan pembelian. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan PT X dan PT X tidak termasuk objek PPh Pasal 23 atas jasa maklon.

Baca Juga: Upaya Hukum Gugatan dalam Sengketa Pajak Daerah

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat transaksi yang dilakukan PT X dan PT Y dengan wajib pajak bukan merupakan objek PPh Pasal 23 atas jasa maklon. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan koreksi otoritas pajak senilai Rp1.304.754.080 tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa atas Koreksi HPP dan Perbedaan Penggunaan Kurs

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 39424/PP/M.XV/12/2012 tanggal 25 Juli 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 21 Januari 2013.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 senilai Rp1.304.754.080 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi sebab terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan dalam SPT.

Baca Juga: Sengketa Biaya Sewa Fasilitas Ruangan dan Biaya Listrik

Perlu dipahami, berdasarkan akta pendirian dan perubahan Termohon PK, kegiatan yang dilakukan Termohon ialah memproduksi rekaman suara dalam bentuk rekaman induk dan menggandakan rekaman induk.

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui, kegiatan penggandaan rekaman induk tersebut dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu PT X dan PT Y. Dalam hal ini, Termohon PK menyediakan bahan baku utama penggandaan CD atau kaset. Adapun CD atau kaset berisi rekaman yang dihasilkan PT X dan PT Y hanya dapat dijual kepada Termohon PK.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon PK menyimpulkan transaksi yang dilakukan Termohon PK termasuk dalam pengertian jasa maklon yang menjadi objek PPh Pasal 23. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK dinilai dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa atas Utang yang Dianggap Penyerahan BKP

Sebagai informasi, jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan).

Adapun spesifikasi, bahan baku, dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Kepemilikan atas barang barang yang dihasilkan berada pada pengguna jasa.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak pernah memanfaatkan jasa maklon dalam proses produksinya. Dalam hal ini, seluruh transaksi yang terjadi adalah pembelian CD atau kaset yang berisi rekaman dari PT X dan PT Y. Bahan baku yang berupa CD atau kaset kosong yang digunakan untuk merekam disediakan oleh PT X dan PT Y dan sepenuhnya milik mereka.

Baca Juga: Perlakuan Pajak atas Akrual Biaya Bunga Pinjaman

Hak kepemilikan beralih dari PT X dan PT Y kepada Termohon PK pada saat terjadi pembelian CD atau kaset yang telah berisi rekaman yang siap dijual. Dengan begitu, pembelian CD atau kaset yang telah berisi rekaman tersebut tidak termasuk dalam pengertian jasa maklon dan bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

Sebagai bukti pendukung, Termohon PK mengajukan putusan hakim terdahulu atas kasus yang sebelumnya juga pernah dijalani Termohon PK, yaitu Putusan Pengadilan Pajak No. 15781/PP/M.I/12/2008.

Adapun putusan tersebut menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding dan membatalkan koreksi atas objek PPh Pasal 23 atas jasa maklon sehubungan dengan pembelian CD atau kaset dari PT X dan PT Y.

Baca Juga: Sengketa Keabsahan Tanda Tangan Stempel dan Objek PPh Pasal 15

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP senilai Rp1.304.754.080 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kedua, dalam perkara a quo, bahan baku pembuatan CD atau kaset disediakan sendiri oleh PT X dan PT Y. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan Termohon PK dengan PT X dan PT Y tidak memenuhi kriteria jasa maklon. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK dinilai tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Persidangan Pengadilan Pajak Digelar Kembali, Ini Ketentuannya

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan Pemohon dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, Pph Pasal 23, maklon
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 11:15 WIB
BELGIA
Rabu, 23 September 2020 | 10:30 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KOTA SUKABUMI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 15:01 WIB
BAHRAIN
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:11 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:23 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 12:01 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 10:01 WIB
BELANJA DAERAH