Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai penentuan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) atas wilayah kerja pertambangan minyak dan gas (migas).

Dalam perkara ini, wajib pajak merupakan perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di Halmahera berdasarkan pada production sharing contract (PSC). Adapun kontrak bagi hasil tersebut telah ditandatangani wajib pajak dan Pemerintah Indonesia pada 19 Desember 2011.

Wajib pajak menyatakan pengenaan PBB atas wilayah kerja tambang migas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) dan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria).

Baca Juga: Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

Wajib pajak menilai pihaknya tidak memenuhi kriteria sebagai subjek PBB. Sebab, wajib pajak tidak mempunyai hak, tidak memperoleh manfaat, serta tidak menguasai bumi dan bangunan atas tempat yang menjadi wilayah kerja tambang migas.

Sebaliknya, otoritas pajak menyatakan dengan ditandatanganinya PSC maka wajib pajak telah mempunyai hak atas wilayah kerja migas tersebut. Dengan begitu, wajib pajak memenuhi syarat subjektif sebagai subjek pajak PBB.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi lama Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Baca Juga: Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan dengan diberikannya izin Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas maka wajib pajak dianggap telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PBB.

Selain itu, wilayah kerja untuk eksploitasi dan eksplorasi migas tersebut termasuk dalam objek PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PBB. Dengan demikian, pengenaan PBB oleh otoritas pajak atas wilayah kerja tambang migas dapat dibenarkan.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak seluruh permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 69996/PP/M.IIIB/18/2016 tanggal 12 April 2016, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 27 Juli 2016.

Baca Juga: Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi PBB tahun pajak 2013 yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak sepakat dengan koreksi yang dilakukan Termohon PK. Pemohon PK merupakan kontraktor yang ditunjuk Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah kerja Halmahera. Dengan kata lain, Pemohon PK akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ke Pemerintah Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Halmahera tersebut dilakukan berdasarkan PSC dengan Pemerintah Indonesia yang telah disepakati pada 19 Desember 2011. Dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi, seluruh aset baik tanah maupun peralatan pendukung operasional dimiliki sepenuhnya Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Jasa Perhotelan

Dalil Pemohon PK tersebut sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU ayat (1) UU Agraria yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara.

Pemohon PK selaku kontraktor tidak memiliki atau menguasai bumi dan bangunan atas tempat yang menjadi wilayah kerja tambang tersebut. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK menyimpulkan pihaknya tidak memenuhi kriteria subjek PBB.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Pemohon PK. Menurut Termohon PK, dengan ditandatanganinya PSC, Pemohon PK memiliki hak untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan alam terhadap wilayah kerja tambang yang berlokasi di Halmahera. Oleh karena itu, Pemohon PK telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak PBB beradasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU PBB.

Baca Juga: Pemkot Adakan Pemutihan dan Perpanjang Jatuh Tempo PBB-P2

Selain itu, Termohon PK berpendapat wilayah kerja Pemohon PK memenuhi kriteria sebagai objek PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 15/PMK03/2012. Adapun kriteria yang dimaksud ialah bumi dan bangunan atas wilayah kerja pertambangan telah diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan Pemohon PK.

Mengacu pada uraian di atas, Termohon PK menyimpulkan Pemohon PK diwajibkan untuk membayar PBB atas tanah dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi eksplorasi serta eksploitasi migas. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Termohon PK juga dapat dibenarkan.

Pertimbangan Majelis Hakim

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding sudah tepat sehingga harus dipertahankan. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung ialah sebagai berikut.

Baca Juga: Jangan Telat Lagi, Pemutihan Denda PBB Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Pertama, koreksi objek PBB senilai Rp2.300.142.400 dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dali para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, wilayah kerja migas dalam perkara ini merupakan objek PBB berdasarkan pada Pasal 4 UU PBB juncto Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan kata lain, terhadap wilayah kerja migas tersebut seharusnya memang dikenakan PBB.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Agung menyatakan tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Baca Juga: UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi Lebih Ringan

Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. Putusan PK ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 25 Oktober 2017. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PBB

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 September 2021 | 15:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Ada atau Tidaknya Objek PPh Pasal 26 yang Terutang

Rabu, 29 September 2021 | 18:00 WIB
PENGADILAN PAJAK

Sekretariat Pengadilan Pajak Adakan Survei Elektronik

Rabu, 29 September 2021 | 11:30 WIB
PROVINSI NTB

Rawan Bocor, Skema Tarif Pajak Bahan Bakar Bakal Diubah

Selasa, 28 September 2021 | 14:00 WIB
KOTA BENGKULU

Jadi Contoh, ASN Diminta Lunasi Pajak Sebelum Jatuh Tempo

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak