Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Penentuan Hak Pemajakan atas Penghasilan Bunga Pinjaman

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Penentuan Hak Pemajakan atas Penghasilan Bunga Pinjaman

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum tentang penentuan hak pemajakan atas penghasilan bunga pinjaman. Perlu dipahami wajib pajak melakukan pinjaman sejumlah dana kepada X Co yang berdomisili di Belanda. Sebagai imbalan atas pinjaman tersebut, wajib pajak berkewajiban untuk membayar bunga pinjaman kepada X Co.

Otoritas pajak berpendapat hak pemajakan atas penghasilan bunga pinjaman X Co berada di Indonesia. Dalam proses pemeriksaan, wajib pajak tidak dapat membuktikan kedudukan X Co berada di Belanda. Selain itu, X Co juga bukan pemilik sebenarnya atas penghasilan bunga tersebut.

Sebaliknya, wajib pajak menilai penghasilan bunga yang diterima X Co dikenakan pajak di Belanda. Hal ini dikarenakan wajib pajak dapat membuktikan X Co berkedudukan di Belanda dan pemilik sebenarnya atas penghasilan bunga berdasarkan certificate of origin, laporan keuangan, serta surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Belanda.

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Bunga pinjaman dapat dikenakan pajak di Indonesia apabila pemilik manfaat atas bunga berdomisili di Indonesia. Tindakan wajib pajak yang tidak memotong PPh Pasal 26 atas pembaran bunga yang dikoreksi otoritas pajak sudah tepat.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan wajib pajak dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B antara Indonesia dan Belanda. Dalam hal ini, X Co telah terbukti berkedudukan di Belanda dan penghasilan bunga timbul dari pinjaman yang dilakukan wajib pajak dalam jangka waktu lebih dari dua tahun.

Tindakan wajib pajak yang tidak memotong PPh Pasal 26 atas pembaran bunga yang dikoreksi otoritas pajak sudah tepat. Hak pemajakan atas penghasilan bunga yang diterima X Co berada di Belanda.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27956/PP/M.I/13/2010 tertanggal 15 Desember 2010, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 25 Maret 2011.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Pokok sengketa dalam perkara a quo yakni koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai Desember 2006 senilai Rp8.267.401.071 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK melakukan koreksi karena terdapat objek PPh Pasal 26 yang berasal dari pembayaran bunga kepada X Co tidak dipotong pajak oleh Termohon PK.

Pemungutan pajak atas pembayaran bunga dapat dilakukan oleh Pemerintah Belanda apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, dapat terbukti X Co merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) atas penghasilan bunga yang berkedudukan di Belanda.

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Kedua, bunga timbul dari pinjaman yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari dua tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) P3B antara Indonesia dan Belanda.

Dalam konteks kasus ini, pihak X Co bukan merupakan pemilik sebenarnya atas penghasilan bunga pinjaman. Selain itu, perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan Termohon PK dengan X Co tidak melebihi jangka waktu dua tahun.

Dengan demikian, Pemohon PK menentukan hak pemajakan atas penghasilan bunga pinjaman tersebut berada di Indonesia. Termohon PK seharusnya melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima X Co. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa

Termohon PK tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Termohon PK menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pinjaman kepada X Co yang berkedudukan di Belanda dengan masa pengembalian ialah 36 bulan. Terhadap pinjaman tersebut, Termohon PK sudah membayarkan bunga pinjaman kepada X Co.

Menurut Termohon PK, penghasilan bunga yang diterima X Co dikenakan pajak di Belanda. Bunga pinjaman dapat dikenakan pajak di Indonesia apabila pemilik manfaat atas bunga berada di Indonesia.

Dalam kasus ini, pihak X Co sebagai pemilik manfaat atas bunga pinjaman berdomisili di Belanda dan telah dibuktikan juga dengan certificate of origin, laporan keuangan, serta surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Belanda. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding sehingga PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai Desember 2006 menjadi nihil sudah tepat. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 26 senilai Rp8.267.401.071 tidak dapat dipertahankan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo telah terbukti bahwa X Co merupakan pemilik sebenarnya atas penghasilan bunga pinjaman yang berkedudukan di Belanda. Hal ini sebagaimana telah dibuktikan dengan certificate of domicile. Oleh karena itu, pihak yang berhak memungut pajak atas penghasilan bunga tersebut ialah Pemerintah Belanda. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Ada Sertifikatnya! Kostaf UI Adakan Talk Show Bahas Peradilan Pajak

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.*

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26, bunga pinjaman

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Optimalisasi Pajak Sebaiknya Menyasar WP yang Raup Abnormal Profit

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 18:29 WIB
DJP IT SUMMIT 2021

DJP Adopsi Aplikasi Juara Hackathon Tangani Sengketa Pengadilan Pajak

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 15:30 WIB
RAPBN 2022

Pemerintah Sebut Dua Faktor Ini Bisa Picu Peningkatan Sengketa Pajak

Rabu, 18 Agustus 2021 | 18:15 WIB
REFORMASI PAJAK

Ada Potensi Peningkatan Sengketa Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 27 September 2021 | 12:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini

Senin, 27 September 2021 | 12:00 WIB
RUU KUP

Rancangan PPN Multitarif, Begini Catatan Fraksi di DPR