Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sengketa Pemungutan PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman

A+
A-
3
A+
A-
3
Sengketa Pemungutan PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas bunga pinjaman dan penentuan besaran tarifnya. Perlu dipahami dalam perkara ini, wajib pajak telah melakukan peminjaman sejumlah dana kepada 2 pihak.

Pertama, peminjaman dana kepada beberapa bank nasional di Indonesia yang tertuang dalam perjanjian sindikasi loan No. 55 pada 30 Juni 2000. Kedua, peminjaman dana kepada wajib pajak luar negeri (WPLN) yang berkedudukan di Uni Emirat Arab (X Co).

Terhadap transaksi tersebut, otoritas pajak menyatakan terdapat objek berupa bunga pinjaman yang belum dikenakan PPh Pasal 26. Adapun transaksi bunga pinjaman tersebut seharusnya dikenakan tarif sebesar 20%.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Sebaliknya, menurut wajib pajak, pihak otoritas pajak harus memahami transaksi peminjaman dana yang dilakukannya dengan seksama. Terhadap peminjaman dana kepada beberapa bank nasional di Indonesia seharusnya tidak dikenakan PPh Pasal 26. Sebab, transaksi tersebut dilakukan dengan wajib pajak dalam negeri (WPDN).

Selain itu, wajib pajak dapat membuktikan bahwa X Co benar-benar berdomisili di Uni Emirat Arab. Dengan begitu, penetapan tarif PPh Pasal 26 atas bunga dapat dilakukan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Adapun besaran PPh Pasal 26 berdasarkan P3B ialah 5%.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Baca Juga: Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan wajib pajak telah melakukan transaksi peminjaman sejumlah dana dengan WPLN yang belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Terhadap transaksi tersebut, wajib pajak berkewajiban memotong PPh Pasal 26 atas bunga dengan tarif 20%.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding wajib pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 36663/PP/M.XIII/13/2012 tertanggal 16 Maret 2012. Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut, wajib pajak mengajukan Peninjauan Kembali pada 15 Juni 2012.

Baca Juga: Simak! Pengadilan Pajak Perbarui Pedoman Sidang & Layanan Administrasi

Terdapat 3 pokok sengketa dalam perkara ini. Pertama, koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 atas bunga senilai Rp19.095.537.556. Kedua, koreksi atas perbedaan tarif PPh Pasal 26 senilai Rp5.102.584.052. Ketiga, sanksi administrasi bunga senilai Rp3.211.808.962.

Pendapat Pihak Yang Bersengketa
PEMOHON PK selaku wajib pajak menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Adapun terdapat 3 pokok sengketa dalam perkara ini. Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 26 atas bunga senilai Rp19.095.537.556.

Terkait koreksi ini, Pemohon PK telah membuat perjanjian sindikasi loan No. 55 pada 30 Juni 2000 dengan 5 bank nasional di Indonesia. Kelima bank yang dimaksud ialah Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, dan Bank E.

Baca Juga: Apa Itu Surat Uraian Banding?

Berdasarkan pada perjanjian tersebut, Bank A telah ditunjuk sebagai agen fasilitas, agen jaminan, dan juga agen penampungan. Dengan begitu, seluruh pengembalian uang pinjaman beserta bunganya akan dibayarkan Termohon PK kepasa Bank A. Dalam hal ini, Termohon PK tidak pernah berhubungan secara langsung dengan empat kreditur lainnya.

Pemohon PK menyatakan atas transaksi yang dilakukannya dengan Bank A seharusnya tidak dikenakan PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman. Sebab, Pemohon PK melakukan pinjaman sejumlah dana kepada WPDN dan bukan WPLN.

Kedua, koreksi atas perbedaan tarif PPh Pasal 26 senilai Rp5.102.584.052. Berkaitan dengan koreksi ini, Pemohon PK telah melakukan peminjaman sejumlah dana dari X Co yang berkedudukan di Uni Emirat Arab. Terhadap pinjaman tersebut, Pemohon PK memiliki kewajiban untuk membayar bunga pinjaman kepada X Co.

Baca Juga: Sengketa Koreksi PPN atas Ketidakwajaran Pembayaran Royalti

Pemohon PK tidak setuju apabila bunga pinjaman yang dibayarkannya tersebut dikenakan tarif sebesar 20%. Sebab, berdasarkan surat keterangan domisili (SKD) yang telah diserahkan kepada Termohon PK, X Co terbukti berdomisili di Uni Emirat Arab.

Oleh karena itu, penentuan besaran tarif bunga tersebut seharusnya dilakukan berdasarkan P3B antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Menurut Pemohon PK, besaran tarif bunga pinjaman berdasarkan P3B tersebut ialah 5%.

Ketiga, sanksi administrasi bunga senilai Rp3.211.808.962. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membebankan sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP senilai Rp3.211.808.962.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Reimbursement yang Dikenakan PPN

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju atas dalil-dalil yang disampaikan Termohon PK. Termohon PK berpendapat Pemohon PK telah melakukan transaksi peminjaman dana dengan WPLN yang belum dikenakan PPh Pasal 26. Seluruh koreksi yang dilakukan Termohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Majelis Hakim
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan Permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat 2 pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai berikut.

Pertama, koreksi yang dilakukan oleh Termohon PK sudah tepat dan benar. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Ingat, Penyelenggara P2P Lending Harus Buat Bupot Pajak Penghasilan

Kedua, Mahkamah Agung menyatakan tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Adapun putusan Mahkamah Agung ini menguatkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 36663/PP/M.XIII/13/2012.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 7 April 2014. (zaka/kaw)

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 12 Maret 2022 | 12:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Pelindo III Disebut Tunggak Pajak, Pemda Ancam Putus Akses Pelabuhan

Jum'at, 11 Maret 2022 | 18:02 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sanksi Administrasi Bunga atas Pajak yang Kurang Dibayar

Rabu, 09 Maret 2022 | 10:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Jokowi Soroti Kurangnya Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian