Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Sengketa Pajak atas Perbedaan Penentuan Tarif Royalti PPh Pasal 26

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa Pajak atas Perbedaan Penentuan Tarif Royalti PPh Pasal 26

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai perbedaan penentuan tarif royalti atas objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Dasar penentuan tarif royalti ini mengacu pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Australia yang telah disepakati kedua negara.

Otoritas pajak menyatakan pembayaran royati atas know how, patents, aplication software, dan trademarks dikenakan tarif sebesar 15%. Sebaliknya, wajib pajak berpendapat atas penyediaan know how oleh pihak ketiga untuk proses produksi dikenakan tarif 10%.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan wajib pajak. Hakim menetapkan tarif PPh Pasal 26 atas royalti pada sengketa ini seharusnya dikenakan sebesar 10%. Sementara, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan dari otoritas pajak selaku Pemohon PK. Berikut ulasan selengkapnya.

Baca Juga: Sengketa DPP PPN Akibat Selisih Penerimaan Kas dan Saldo Piutang

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat otoritas pajak tertanggal 11 Juni 2012.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa wajib pajak harus melakukan pembayaran royalti karena pemakaian know-how teknologi dari pihak ketiga untuk proses produksi kegiatan usahanya.

Baca Juga: Memitigasi Dampak Perbedaan Tarif PPh Pasal 17 dan PPh Pasal 26

Majelis Pengadilan Pajak berdalil kegiatan tersebut merupakan objek pajak PPh Pasal 26 berupa know-how yang dikenakan tarif sebesar 10% sesuai P3B Indonesia - Australia. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan koreksi otoritas pajak tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, hakim menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding.

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53179/PP/M.IIA/13/2014 tertanggal 17 Juni 2014, otoritas pajak mengajukan Permohonan PK ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 2 Oktober 2014.

Pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi Pemohon PK atas PPh Pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2009 terkait dengan perbedaan tarif sebesar Rp821.466.423 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Kurangi Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak, Menkeu Ini Bentuk Komite

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK melakukan koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 sesuai ketentuan P3B Indonesia-Australia atas pembayaran royalti kepada pihak ketiga. Perlu diketahui, Termohon PK bergerak di bidang jasa peledakan khusus untuk pertambangan.

Berdasarkan Explosives Technology Licence Agreement antara Termohon PK dengan pihak ketiga diketahui bahwa Termohon PK membayar royalti atas know how, patents, aplikasi software, dan trademark.

Baca Juga: Wah! Ternyata Banyak WP Tak Tahu Pemanfaatan MAP dalam Sengketa Pajak

Pemohon PK berdalih bahwa benar know how, application software dan pemakaian trademark merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, untuk memperoleh know how, application software dan pemakaian trademark, Termohon PK terlebih dahulu harus mendapatkan lisensi untuk memanfaatkan patennya. Tanpa adanya lisensi, Termohon PK tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya.

Termohon telah terbukti memperoleh hak dari pihak ketiga untuk memanfaatkan paten. Oleh karena itu, berdasarkan P3B Indonesia – Australia, pembayaran royalti dikenakan tarif PPh sebesar 15%. Menurut Pemohon PK, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dianggap keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (contra legem) dalam memutus perkara.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan koreksi Pemohon PK, sebab royalti yang dibayarkan Termohon berhubungan dengan know how technology. Termohon PK berpendapat bahwa dalam rangka pemberian jasa peledakan kepada konsumen, dibutuhkan pengetahuan teknis dan dukungan teknologi. Oleh karena itu, Termohon bekerja sama dengan pihak ketiga.

Baca Juga: Ikuti Perkembangan Internasional, DJP Susun PMK Baru Soal MAP

Atas penyediaan “know how” oleh pihak ketiga dalam rangka proses produksi untuk menghasilkan unit produksi oksidan massal (bulk oxidizer), Termohon PK berpendapat bahwa hal tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pembayaran sehubungan dengan scientific, technical, industrial, atau commercial knowledge or information dikenakan tarif PPh Pasal 26 atas royalti 10% sesuai P3B Indonesia - Australia.

Pertimbangan Mahkamah Agung

ALASAN-alasan permohonan Pemohon PK atas koreksi Pemohon PK terkait PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan September 2009 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori PK oleh Pemohon PK, hal tersebut tidak dapat menggugurkan fakta dan melemahkan bukti yang terungkap di persidangan.

Baca Juga: Mengapa Praktisi Pajak Harus Memahami Asas-Asas Hukum Pajak?

Dalam perkara a quo terikat dengan P3B antara Indonesia dan Australia. Berdasarkan asas lex specialis derogate lex generalis dan lex superior derogate legi inferior, pembayaran royalti terkait dengan pemakaian know how dikenakan tarif sebesar 10%.

Penggunaan tarif sebesar 15% adalah tidak benar. Oleh sebab itu, koreksi Pemohon PK dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

Majelis hakim menyatakan tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan Ditjen Pajak dinyatakan ditolak. Dengan ditolaknya permohonan PK maka Pemohon PK merupakan pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam PK.

Baca Juga: Cara Membandingkan P3B Indonesia dengan Negara Mitra di Perpajakan ID

Putusan dapat diakses melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau disini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : memo putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, pph pasal 26, royalti, know how, P3B

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 11:00 WIB
SE-09/PJ/2022

DJP Terbitkan Surat Edaran Soal MLI atas P3B Indonesia-Pakistan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

Jum'at, 29 Juli 2022 | 16:34 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 Akibat Berpindahnya Lokasi Kantor

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya