Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dianggap Tidak Wajar

A+
A-
6
A+
A-
6
Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dianggap Tidak Wajar

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai pinjaman tanpa bunga yang dilakukan wajib pajak dianggap tidak wajar oleh otoritas pajak.

Otoritas pajak menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat diketahui wajib pajak telah melakukan pinjaman tanpa bunga dari pihak afiliasi, yaitu pemegang saham. Transaksi pinjaman tanpa bunga tersebut dinilai tidak wajar dilakukan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan pinjaman tanpa bunga yang dilakukannya sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Selain itu, dikarenakan pinjaman dari pemegang saham diberikan tanpa bunga, tidak terdapat objek PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

Baca Juga: Jabatan-Jabatan yang Tidak Bisa Dirangkap Hakim Pengadilan Pajak

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan koreksi biaya bunga pinjaman yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Sengketa Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Kurang Bayar

Selanjutnya, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak.

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42471/PP/M.XI/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 9 April 2013.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 masa pajak Maret 2008 berupa bunga pinjaman senilai Rp92.215.343 tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Begini Syarat Menjadi Hakim Pengadilan Pajak

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, Termohon PK telah melakukan pinjaman tanpa bunga dari pihak afiliasi, yaitu pemegang saham. Pemohon PK menyatakan transaksi pinjaman tanpa bunga tersebut dinilai tidak wajar dilakukan.

Menurut Pemohon PK, untuk melakukan pinjaman tanpa bunga, Termohon PK harus memenuhi empat syarat secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 juncto Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-89/PJ.311/2000.

Adapun dalam proses keberatan, Pemohon PK sudah melakukan pengujian terhadap empat persyaratan dan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

Baca Juga: Berlaku Sampai 31 Desember 2021, Ini Jenis Insentif PPh PMK 239/2020

Pertama, pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan dari pihak lain. Dalam hal ini, Termohon PK tidak dapat memberikan bukti dana pinjaman yang diterimanya menang milik pemegang saham.

Kedua, modal ditempatkan pihak pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Untuk modal yang ditempatkan memang telah terbukti disetor seluruhnya. Ketiga, pihak pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Dalam kasus ini, berdasarkan hasil penelitian, pihak pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.

Keempat, perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Berdasarkan catatan laporan keuangan dari auditor independen, terdapat utang-utang Termohon PK yang pembayarannya telah jatuh tempo. Kemudian, nilai utang tersebut juga jauh lebih besar dibandingkan dengan laba yang diterima Termohon PK.

Baca Juga: Mendalami Cara Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pemberian pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham tidak memenuhi persyaratan secara kumulatif. Termohon PK dinilai tidak memenuhi syarat pertama, yaitu tidak dapat membuktikan bahwa dana yang dipinjamkan oleh pemegang saham memang milik pihak peminjam sendiri.

Dengan demikian, koreksi Pemohon PK terhadap DPP PPh Pasal 23 masa pajak Maret 2008 sudah benar dan dinilai dapat dipertahankan.

Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan Pemohon PK. Menurut Termohon PK, pinjaman tanpa bunga yang dilakukannya sudah sesuai syarat yang ditentukan. Selain itu, oleh karena pinjaman dari pemegang saham diberikan tanpa bunga maka tidak terdapat objek PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Sengketa Pajak Pemberian Cuma-Cuma atas Garansi

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah benar. Terdapat dua pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi DPP PPh Pasal 23 berupa bunga pinjaman senilai Rp92.215.343 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diucapkan dalam persidangan oleh para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta serta hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Kedua, dalam perkara a quo, Termohon PK telah menjelaskan dan mengungkapkan tidak terdapat pembebanan biaya bunga atas pinjaman sejumlah dana dari pemegang saham. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon PK sudah tepat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: SE Baru Pembatasan Persidangan dan Layanan Tatap Muka Pengadilan Pajak

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.*

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 23, bunga
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 20 Desember 2020 | 16:00 WIB
PERMA 5/2020
Jum'at, 18 Desember 2020 | 17:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Desember 2020 | 11:20 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 18 Desember 2020 | 05:43 WIB
ANALISIS
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: