Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Reklasifikasi Pembayaran Royalti Menjadi Pembagian Dividen

A+
A-
3
A+
A-
3
Reklasifikasi Pembayaran Royalti Menjadi Pembagian Dividen

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai reklasifikasi pembayaran royalti menjadi pembagian dividen. Perlu dipahami bahwa wajib pajak merupakan anak perusahaan dari pihak afiliasi yang berdomisili di British Virgin Island.

Wajib pajak menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan perjanjian dengan afiliasi untuk memanfaatkan harta tak berwujud yang dimiliki oleh pihak afiliasi. Oleh karena itu, wajib pajak harus membayarkan royalti kepada pihak tersebut. Atas pembayaran royalti tersebut, wajib pajak sudah melaporkan dan membayar PPh Pasal 26 atas royalti sebesar 20%.

Sebaliknya, otoritas pajak berpendapat bahwa wajib pajak tidak dapat membuktikan keberadaan pihak afiliasi di British Virgin Island. Berdasarkan penelitian, otoritas tidak dapat menemukan adanya kegiatan research and development dalam rangka menghasilkan know how dan business process.

Baca Juga: PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembayaran royalti oleh Termohon PK tidaklah berdasarkan transaksi yang jelas sehingga dilakukan koreksi secara keseluruhan. Selanjutnya, otoritas pajak melakukan reklasifiasi transaksi pembayaran royalti menjadi pembagian dividen.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Baca Juga: Banyak Disuntik Modal, BUMN Perlu Naikkan Setoran Dividen ke Negara

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkeyakinan bahwa koreksi yang dilakukan otoritas pajak atas pembayaran royalti tidak berdasarkan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan. Wajib pajak telah membuktikan keberadaan pihak afiliasi dan harta tak berwujud yang dimanfaatkannya.

Atas permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55594/PP/M.VA/15/2014 tanggal 24 September 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 14 Januari 2015.

Pokok sengketa perkara a quo adalah koreksi penghasilan neto terkait dengan biaya royalti pada sebagai pengurang penghasilan bruto senilai Rp1.203.477.566 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Reklasifikasi pembayaran royalti menjadi pembagian dividen yang dilakukan Pemohon PK sudah sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Sebab, Termohon PK tidak dapat menunjukkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan terkait tempat kedudukan pihak afiliasi.

Termohon PK hanya menyampaikan salinan dokumen yang menyatakan bahwa pihak afiliasi berkedudukan di British Virgin Island. Salinan dokumen tersebut dinilai tidak cukup untuk membuktikan keberadaan pihak afiliasi. Selama proses persidangan, Termohon PK tidak dapat memberikan data tambahan tentang keberadaan.

Pemohon PK berdalil bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan secara nyata mengenai bentuk pemberian informasi atau jasa dari pihak afiliasi selaku penerima royalti. Termohon PK juga tidak dapat membuktikan harta tak berwujud dalam perkara ini terdaftar di negara mana sehingga tidak diketahui juga pemiliknya.

Baca Juga: Tidak Investasikan Dividen, Wajib Pajak Harus Setor PPh Final Sendiri

Berdasarkan penelitian, Pemohon PK tidak memperoleh keterangan adanya kegiatan research and development dalam rangka menghasilkan know how dan business process.

Termohon menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemohon PK. Sebab, antara Termohon PK dengan pihak afiliasi telah sepakat untuk bekerjasama memanfaatkan harta tak berwujud yang dimiliki oleh pihak afiliasi.

Pemanfaatan harta tak berwujud berupa know how dan business process berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan. Atas pemanfaatan tersebut, Termohon PK wajib membayarkan sejumlah royalti kepada afiliasi.

Baca Juga: Sengketa DPP PPN Akibat Selisih Penerimaan Kas dan Saldo Piutang

Termohon berpendapat bahwa pihaknya sudah mengajukan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah British Virgin Island berupa Territory of the Business British Virgin Island – The International Business Company Ordinance-Certificate of Incorporation. Dalam dokumen tersebut dapat diketahui dengan jelas keberadaan dari pihak afiliasi.

Lebih lanjut, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah British Virgin Island tidak memiliki P3B. Dengan demikian, Termohon PK dinilai sudah benar dalam melaporkan dan membayar PPh Pasal 26 atas royalti sebesar 20%.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK yang diajukan Pemohon tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut.

Baca Juga: Memitigasi Dampak Perbedaan Tarif PPh Pasal 17 dan PPh Pasal 26

Pertama, koreksi penghasilan neto terkait dengan biaya royalti yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, dalam perkara a quo, pembayaran royalti kepada pihak afiliasi sudah benar. Atas pembayaran royalti tersebut dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. Oleh karena itu, koreksi Pemohon PK dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak. Selanjutnya, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Dividen Diinvestasikan agar Tidak Kena PPh, DJP: Tidak Boleh Dicairkan

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa, PPh Pasal 26, dividen, royalti

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 21 Agustus 2022 | 11:30 WIB
PP 26/2022

PP Direvisi! Penambang Batu Bara Bisa Dapat Fasilitas Royalti 0 Persen

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Pengertian Dividen yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara