Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

PPh Final atas Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri

A+
A-
12
A+
A-
12
PPh Final atas Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri

SECARA geografis, Indonesia sangat strategis karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Dengan kondisi tersebut, Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia, baik dari jalur pelayaran maupun penerbangan internasional. Keunggulan ini mempermudah Indonesia dalam perdagangan antarnegara.

Ketika menjalankan transaksi perdagangan tersebut, Indonesia kerap kali menggunakan jasa pelayaran dan/atau penerbangan dari perusahaan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan barang.

Pemanfaatan jasa pelayaran atau penerbangan dari perusahaan luar negeri tidak luput dari konteks pengenaan pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 15. Artikel kelas pajak kali ini akan mengulas tentang PPh Pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri.

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Subjek, Objek, dan Tarif

SEBAGAIMANA tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK 417/1996), subjek pajak dari PPh Pasal 15 ini ialah wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

Secara spesifik, perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap (BUT). Objek PPhnya adalah pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Perlu dicatat, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dari pengangkuatan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke Indonesia tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 15.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Setelah memahami subjek dan objek PPh Pasal 15 dalam KMK 417/1996, penting untuk memahami tarif pajak yang berlaku. Secara umum, penghasilan dari pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN).

Dengan demikian, dalam menentukan besaran PPh Pasal 15 yang perlu dipotong, wajib pajak cukup mengalikan peredaran bruto dengan tarif sebesar 2,64%. Adapun jumlah PPh Pasal 15 tersebut bersifat final. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 2 KMK 417/1996.

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

KETENTUAN terkait dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh ini diatur dalam SE-32/PJ.4/1996. Berdasarkan pada surat edaran tersebut, kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dibagi menjadi 2 pengaturan.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Pertama, penghasilan diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri berdasarkan pada perjanjian charter. Dalam kondisi ini, pihak yang membayar jasa wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 15 dan memberikan bukti pemotongan PPh kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.

Selanjutnya, pihak pemotong wajib melakukan penyetoran PPh yang terutang selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP).

Sebagai catatan, saat terutangnya PPh ialah saat bulan pembayaran atau terutangnya pembayaran. Pihak pemotong juga harus melakukan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh.

Baca Juga: Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Kedua, penghasilan diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri selain berdasarkan pada perjanjian charter. Dalam hal ini, wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri wajib menyetorkan PPh yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh dengan menggunakan SSP.

Kemudian, perusahaan tersebut wajib menyetorkan PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh.

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, kelas PPh final, PPh final, pajak, pelayaran, pelayaran luar negeri, penerbangan luar negeri

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T