Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Peran Pajak Wujudkan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif

A+
A-
1
A+
A-
1
Peran Pajak Wujudkan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif

SELAIN pelemahan ekonomi, pandemi covid-19 juga berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat berpenghasilan rendah akan jadi pihak yang paling terpukul dari kejadian ini.

Sebagai catatan, pada September 2020, tingkat gini ratio pengeluaran Indonesia sudah meningkat menjadi 0,385. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2020 sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan gini ratio September 2019 yang sebesar 0,380.

Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pajak turut berperan mengatasi ketimpangan tersebut?

Baca Juga: Presiden Terbitkan Aturan Baru Soal Pajak Judi Online

Menurut Ruud de Mooij et al (2020) dalam publikasi yang berjudul Tax Policy for Inclusive Growth after the Pandemic, kebijakan pajak memiliki peran sangat penting. Di satu sisi penerimaan pajak akan menjadi andalan dalam pendanaan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, berbagai relaksasi pajak juga tengah dibutuhkan.

Untuk menjawab persoalan di tengah situasi tersebut, publikasi yang diterbitkan IMF dalam Special Series on Covid-19 pada 2020 tersebut menyarankan kebijakan pajak yang perlu memerhatikan aspek “inklusivitas”. Sebab, perbedaan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan dari pandemi juga mencerminkan perbedaan kemampuan membayar (ability to pay) pajak.

Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan karakteristik sistem pajak yang makin progresif. Beban pajak didistribusikan sesuai dengan penghasilan atau kepemilikan harta yang diperoleh sebelum dan saat pandemi. Argumen ini diusung Abdel-Khader et al (2021) dalam publikasi berjudul Tax Policy and Inclusive Growth.

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax

Menurut mereka, kebijakan pajak perlu didesain secara berimbang agar tidak menghambat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pajak sebaiknya tidak memberikan distorsi besar bagi produktivitas dan investasi.

Tentu upaya memenuhi kedua syarat tersebut –kebijakan pajak pro pemerataan sekaligus pertumbuhan ekonomi –bukan hal mudah. Untuk itu, Ruud de Mooij et al serta Abdel-Khader et al mengajukan beberapa rekomendasi. Sebagai informasi, walaupun berasal dari dua publikasi yang berbeda, rekomendasi dan pijakan pemikiran kedua publikasi tersebut memiliki ‘nafas’ yang sama.

Beberapa Rekomendasi
UNTUK konteks pajak penghasilan, progresivitas jelas menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Sebab, makin tinggi penghasilan suatu individu, makin besar pula kemampuan bertahan secara ekonomi selama pandemi berlangsung.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Oleh sebab itu, lapisan penghasilan kena pajak penghasilan (tax bracket) perlu dievaluasi untuk meningkatkan kontribusi pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) yang berasal dari individu berpenghasilan tinggi.

Hal ini sangatlah penting terutama dalam konteks negara berkembang. Sebab, kontribusi PPh OP di kelompok negara ini masih terbilang minim. Padahal, menurut mereka, terdapat ruang penerimaan pajak yang dapat dimaksimalkan dari jenis pajak tersebut tanpa terlalu mendistorsi pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya adalah dengan menentukan tarif untuk tax bracket tertinggi yang menyasar individu berpenghasilan sangat tinggi. Dalam hal ini, negara berkembang perlu mencontoh negara maju yang “berani” menetapkan tarif tertinggi, umumnya dalam rentang tarif 50-60%.

Baca Juga: Ada Ketentuan Bayar Pajak di Muka, Pengadilan Minta UU PPN Direvisi

Namun, baik De Mooij et al maupun Abdel-Kader et al memang mengakui optimalisasi kebijakan tersebut sering kali bersifat politis dan sulit ditegakkan di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik dan penguatan administrasi untuk menjamin implementasinya.

Lebih lanjut, de Mooij et al juga menyarankan adanya pemajakan yang lebih tinggi terhadap penghasilan yang berasal dari modal. Sebab, menurutnya penghasilan pemilik modal seharusnya tidak boleh dikenakan lebih rendah daripada tarif umum yang dikenakan pada karyawan.

Sementara itu, dalam konteks PPh badan, terdapat rekomendasi agar negara-negara lebih mengandalkan insentif berbasis biaya (cost-based tax incentive). Evaluasi atas insentif pajak bagi kelompok UMKM juga harus dilakukan, khususnya untuk tidak memberikan fasilitas reduced rate.

Baca Juga: Universitas Brawijaya Adakan Seminar Nasional Perpajakan, Tertarik?

Optimalisasi pajak terhadap kekayaan juga dibahas secara mendalam, baik oleh de Mooij et al maupun Abdel-Kader et al. Kedua kelompok periset tersebut sama-sama menekankan adanya fakta ketimpangan kepemilikan kekayaan umumnya lebih besar ketimbang ketimpangan penghasilan.

Keduanya juga menyarankan tiga macam kebijakan yang serupa, yaitu kebijakan atas kepemilikan aset atau kekayaan (net-wealth tax), pajak warisan dan hibah, dan penguatan pajak properti. Ketiga opsi tersebut tentu memiliki tantangan administrasi dalam penerapannya.

Hasilnya pun tidak akan langsung signifikan dalam jangka pendek. Namun, jika diterapkan secara bertahap dan konsisten, optimalisasi dengan cara ini tidak hanya akan berperan dalam melawan ketimpangan dan menambah penerimaan, tapi juga bersahabat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Dalam konteks pajak konsumsi, baik de Mooij et al maupun Abdel-Kadir et al sama-sama sepakat untuk meminimalkan pengecualian dan fasilitas PPN. Keduanya mengingatkan pengecualian justru menciptakan distorsi ekonomi karena adanya beban PPN yang justru ditanggung oleh produsen.

Hal ini tentunya justru berisiko mengganggu rantai produksi. Oleh karena itu, mekanisme pengkreditan PPN oleh para pelaku ekonomi perlu dijamin dengan pengurangan pengecualian objek PPN. Dengan cara ini, beban tersebut dapat terus disalurkan hingga ke konsumen, sesuai dengan prinsip utama dari PPN itu sendiri.

Selain itu, kedua publikasi sama-sama menekankan pentingnya perluasan objek cukai. Barang-barang tertentu yang dikonsumsi seperti produk hasil tembakau, alkohol, makanan dan minimuan yang tidak baik bagi kesehatan, serta produk yang tidak ramah lingkungan seperti plastik perlu dikenakan cukai secara optimal. Optimalisasi cukai tersebut dipercaya akan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Baca Juga: Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Menariknya, berbagai rekomendasi yang tercantum dalam kedua publikasi tersebut telah menjadi agenda reformasi sebagaimana menjadi materi revisi UU KUP. Kontribusi pajak yang didistribusikan secara merata tentunya perlu didukung. Hal ini agar pendanaan pemulihan ekonomi dapat terpenuhi dengan cara yang tepat sasaran, efisien, serta berkeadilan. (kaw)

Topik : resensi, resensi jurnal, kebijakan pajak, ketimpangan, progresivitas

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 01 Juli 2021 | 03:22 WIB
semoga pandemi ini segera berakhir dan ekonomi segera pulih
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 September 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tren Kebijakan Pajak saat Masa Pandemi Covid-19

Jum'at, 03 September 2021 | 11:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menggali Potensi Pajak TikTok Creator

Kamis, 02 September 2021 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Rencana Pemungutan PPN Sembako dalam Revisi UU KUP, Tepatkah?

Kamis, 02 September 2021 | 13:00 WIB
JEPANG

Sektor Industri Bakal Dikenai Pajak Karbon Tahun Depan

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan