Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Penurunan PPh Pasal 26 Berlaku untuk Bunga Obligasi Internasional

A+
A-
5
A+
A-
5
Penurunan PPh Pasal 26 Berlaku untuk Bunga Obligasi Internasional

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha kepada publik. RPP yang akan menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (22/1/2021).

RPP tersebut memuat perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha yang meliputi bidang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Salah satu poin yang masuk dalam RPP tersebut adalah ruang penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga sesuai dengan amanat UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Dalam RPP ini, penurunan tarif menjadi kurang dari 20% berlaku untuk bunga obligasi internasional.

Baca Juga: Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

“Bunga … yang diberikan penurunan tarif … merupakan bunga obligasi internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (5) RPP tersebut.

Namun demikian, pemerintah belum menentukan besaran penurunan tarif PPh Pasal 26 tersebut. Besaran tarif yang sudah diturunkan dalam RPP tersebut masih kosong. Namun, RPP itu juga mengamanatkan penggunaan tarif bisa sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Selain itu, ada pula bahasan mengenai dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri diwajibkan untuk menyetor sendiri PPh yang terutang atas dividen jika tidak memenuhi ketentuan syarat investasi.

Baca Juga: Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Bunga Obligasi Internasional

Dalam RPP Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, bunga obligasi internasional termasuk pertama, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.

Kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Baca Juga: Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Ketentuan mengenai bunga atas obligasi internasional yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah berlaku mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan dalam RPP ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemotongan PPh pasal 26 atas bunga obligasi internasional diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK). (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • Setor Sendiri PPh Terutang atas Dividen

Dalam Pasal 4 RPP Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pemerintah menambahkan satu pasal baru pada PP 94/2010, yakni Pasal 2A. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib menyetorkan PPh terutangnya sendiri bila wajib pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan investasi untuk mengecualikan dividen dari objek pajak dalam UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

“Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi ..., atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang PPh pada saat dividen diterima atau diperoleh," bunyi Pasal 2A ayat 6. Simak artikel ‘DJP Tetap Awasi Dividen yang Diterima WP OP Dalam Negeri’. (DDTCNews)

Baca Juga: Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir
  • Kepatuhan dan Iklim Investasi

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpandangan secara umum RPP Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Menurutnya, langkah ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki iklim investasi atau dunia usaha karena ekonomi pascapandemi membutuhkan lebih banyak peran dari sektor nonpemerintah.

“Juga untuk memperluas basis pajak di Indonesia, serta mendorong kepatuhan yang lebih baik dengan sistem pajak yang lebih adil, berkepastian, dan proporsional khususnya dari sisi sanksi,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan
  • Masukan Publik dan Sosialisasi

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menilai sebelum disahkan, desain kebijakan RPP Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha perlu mendapatkan masukan dari publik guna menjamin akseptabilitas publik. Sosialisasi substansi RPP juga perlu dilakukan.

“Dari rancangan yang ada terlihat bahwa secara umum ada keselarasan dan penjelasan lebih mendetail mengenai aspek-aspek yang telah ada dalam klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan UU Cipta Kerja. Hal ini tentu akan memberikan kepastian dalam hal implementasinya,” ujarnya. (Kontan)

  • Insentif Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah selalu berupaya mendukung pemulihan dunia usaha dari tekanan pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan dukungan untuk dunia usaha tersebut misalnya dengan memperpanjang pemberian insentif perpajakan.

Baca Juga: Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

"Kami tetap memberikan berbagai insentif fiskal, termasuk perpajakan, karena kami memahami dunia usaha membutuh hal itu. Mereka masih di dalam proses pemulihan yang sangat dini," katanya. (DDTCNews)

  • Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 3,75%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan otoritas juga menahan suku bunga deposit facility 3% dan suku bunga lending facility 4,5%.

"Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh Pasal 26, RPP Perlakuan Pajak, DJP, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak