Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

'Penggelapan Pajak adalah Olahraga Nasional'

A+
A-
9
A+
A-
9
'Penggelapan Pajak adalah Olahraga Nasional'

Menko Ekuinwasbang Ali Wardhana berbisik ke Presiden Soeharto dalam satu rapat kabinet. (Foto: Repro Tribute to Ali Wardhana)

1 Januari 1984. Indonesia baru saja merampungkan paket reformasi pajak. Tiga undang-undang perpajakan meluncur serentak pada 31 Desember 1983, yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai.

Apa yang tersembunyi dari paket UU pajak tersebut adalah wajah lain kekuasan yang sering abai dan sombong. Saat itu Indonesia adalah eksportir migas yang terpukul penurunan harga minyak, negara berkembang yang memulai kebijakan ekspornya, tapi gamang akan proteksionisme Jepang dan Barat.

Zaman memang tak bisa mudah diraih. Di dalam negeri, di tengah naiknya angka pengangguran, para ekonom ramai berdebat tentang bagaimana mengubah sumberdaya nonmigas menjadi ekspor yang bernilai tambah, seperti kayu lapis dan furnitur yang menggantikan kayu balok.

Baca Juga: Reformasi Pajak, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Persepsi Publik

Pada saat yang sama, negara memakai lebih banyak gas dan batubara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Negara juga mencari cara menambah cadangan minyak, dan mengembangkan energi panas bumi. Kompensasinya, subsidi minyak tanah pun dicabut, dan melambungkan harganya hingga 72%.

Tahun itu pula, Indonesia mulai mengeksplorasi hubungan dagang dengan China dan Eropa Timur. Ini perubahan radikal. Presiden Suharto, yang menggagalkan kudeta Partai Komunis Indonesia 1965, tak memiliki hubungan resmi dengan Peking sejak 1967, dan terus menjaga jarak dengan blok Soviet.

“Dua pertiga pendapatan pemerintah datang dari minyak,” kata Ali Wardhana, alumnus Universitas California di Barkeley yang tahun itu mengawali jabatannya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan selepas dari Menteri Keuangan sejak 1968.

Baca Juga: Temui Celah Penghindaran Pajak, Kemenkeu Mulai Bidik Data Perbankan

“Terlalu bergantung pada minyak bukanlah kebijakan yang bijaksana. Ini adalah sumber daya yang terkuras dan kami pikir masih ada banyak ketidakpastian atas harga di masa depan. Jadi, sementara ekspor tradisional kami terus tumbuh, kami juga mulai mengekspor produk olahan seperti kayu lapis.”

Namun, tentu itu pekerjaan yang tidak mudah. Semakin banyak orang mengeluhkan birokrasi yang korup dan tidak efisien sejak megakorupsi PT Pertamina pada era 70-an. Kritik publik tentang pamer kekayaan oleh birokrat di negara yang lebih dari 40% orang hidup miskin makin sering terdengar.

Celakanya, orang-orang kaya Indonesia juga mulai melakukan penggelapan pajak. Saat itu, sesaat sesudah berlakunya paket undang-undang pajak baru yang ditulis tim ahli dari Universitas Harvard itu, hanya 0,4 dari 1% penduduk Indonesia yang merupakan pembayar pajak.

Baca Juga: UU HPP Atur Ulang Ketentuan MAP, Begini Detailnya

Namun, Ali Wardhana optimistis bahwa berbagai kemudahan administrasi dan komputerisasi yang ditawarkan paket UU pajak tersebut akan bekerja mengakhiri praktik penggelapan pajak. Benarkah Ali Wardhana? “Penggelapan pajak adalah olahraga nasional,” katanya realistis. (Bsi)

Topik : kutipan pajak, penggelapan pajak, penghindaran pajak, Ali Wardhana, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 02 Oktober 2021 | 10:00 WIB
BELGIA

Lawan Penghindaran Pajak, Komisi Eropa Kumpulkan Ahli

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 19:00 WIB
POLANDIA

Aturan Digodok, BUT yang Alihkan Laba Bisa Kena Pajak Ekstra

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai