Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Pemangkasan Tarif PPh Badan dan Perpanjangan WFH DJP Terpopuler

A+
A-
7
A+
A-
7
Pemangkasan Tarif PPh Badan dan Perpanjangan WFH DJP Terpopuler

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Topik pemberitaan mengenai pemangkasan tarif PPh Badan dan perpanjangan kerja dari rumah atau work from home (WFH) Ditjen Pajak menjadi berita pajak terpopuler sepanjang pekan ini.

Bagaimana tidak, pemangkasan tarif PPh Badan dan perpanjangan WFH itu memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misal, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Masa.

Pemangkasan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20% secara bertahap merupakan salah satu relaksasi kebijakan perpajakan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2020.

Baca Juga: Pelaksanaan Insentif Pajak dan Beleid Baru Jadi Perhatian Publik

Untuk tahun ini, pemerintah memangkas tarif PPh Badan menjadi 22%. Tarif ini berlaku sampai 2021. Untuk tahun 2022, tarif PPh Badan menjadi 20%. Adapun tarif untuk wajib pajak badan yang melantai di bursa lebih rendah 3%.

Selain tarif PPh Badan, jangka waktu pelayanan pajak tanpa tatap muka Ditjen Pajak (DJP) akhirnya diperpanjang setelah Dirjen Pajak Suryo Utomo memutuskan memperpanjang WFH hingga 21 April 2020.

Merebaknya virus Covid-19 tampaknya masih belum reda, sehingga kebijakan WFH terpaksa diperpanjang. Namun, pelayanan pajak tetap berjalan meski tanpa tatap muka. Ambil contoh pelaporan SPT Masa bisa melalui e-Filing.

Baca Juga: Masa WFH Fiskus Selesai Pekan Depan atau Diperpanjang? Ini Kata DJP

Berikut berita pajak sepekan lainnya (30 Maret-3 April 2020):

Pelaporan SPT Tahunan Menurun
Berdasarkan data DJP, total realisasi SPT tahunan—baik wajib pajak orang pribadi maupun badan—yang masuk hingga Jumat (27/3/2020) mencapai 8,4 juta SPT, turun 10% ketimbang periode yang sama tahun lalu 9,3 juta SPT.

Pelaporan SPT tahunan terlihat melambat lantaran otoritas pajak memperpanjang batas akhir waktu pelaporan wajib pajak orang pribadi menjadi 30 April di tengah merebaknya virus Covid-19.

Baca Juga: Saat Masa Pandemi Covid-19, DJP Tetap Lakukan Pemeriksaan Wajib Pajak

Meski begitu, DJP terus berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan terus melakukan sosialisasi. Salah satunya dengan menyediakan video panduan pengisian SPT melalui e-Filing.

Jokowi Teken Perpu No. 1/2020
Pemerintah merilis Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-10 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Dalam Perpu itu juga mengatur empat kebijakan di bidang perpajakan. Pertama, penyesuaian tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Kedua, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Baca Juga: DJP Sebut Otoritas Pajak Bersiap Hadapi New Normal, Apa Itu?

Ketiga, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Keempat, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pengenaan Pajak Transaksi Elektronik
Skema pemajakan yang dimuat di dalam Perpu No.1/2020 memuluskan rencana mengeruk penerimaan pajak dari transaksi digital. Keputusan ini dinilai tepat lantaran aktivitas ekonomi di tengah pandemi Corona banyak dilakukan secara digital.

Dalam Perpu tersebut diatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE.

Baca Juga: DJP Optimistis PPN Transaksi Dagang-El Tidak Akan Berujung Sengketa

Pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan juga diatur di dalam Perpu tersebut.

Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25
Angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak badan untuk masa pajak April sudah menyesuaikan tarif PPh badan yang baru dalam Perpu No.1/2020 yaitu sebesar 22% dari sebelumnya sebesar 25%.

Artinya, tarif PPh untuk tahun pajak 2019—yang dilaporkan dalam SPT tahunan paling lambat akhir April tahun ini—masih menggunakan tarif 25%. Namun, dasar penghitungan untuk PPh Pasal 25 mulai April 2020 sudah menggunakan tarif 22%.

Baca Juga: Ini Syarat dan Ketentuan Pengajuan Banding dalam Perpajakan

Sementara itu, untuk mengompensasi pembayaran yang lebih pada Januari sampai dengan Maret 2020, wajib pajak bisa mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa-masa pajak berikutnya.

DJP Terbitkan Pedoman Pencegahan dalam Penagihan Pajak
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat edaran yang memerinci tata cara bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ingin mengusulkan pencegahan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sangat selektif.

Perincian itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-09/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak. Beleid ini mulai berlaku pada 27 Februari 2020.

Baca Juga: Pelaporan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 Jadi Topik Terpopuler

Sesuai pasal 29 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), pencegahan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak paling sedikit Rp100 juta dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Topik : berita pajak sepekan, tarif PPh Badan, perpanjangan pelayanan tanpa tatap muka, ditjen pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fatmah Shabrina

Sabtu, 04 April 2020 | 17:40 WIB
Sikap cepat dalam keadaan darurat👍
1
artikel terkait
Selasa, 05 Mei 2020 | 10:42 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 05 Mei 2020 | 08:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 04 Mei 2020 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 04 Mei 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI