BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Coretax lagi-lagi menjadi trending topic sepanjang pekan ini. Meski sudah hampir setahun berjalan, perbaikan coretax system belum juga rampung.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan melontarkan pernyataan bahwa coretax punya banyak kelemahan, bahkan ada kesalahan desain. Untuk mengatasinya, Purbaya rela menarik tim dari luar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan analisis atas coretax.
"Ada salah desain. Coretax ada beberapa lapis yang ke customer, di dalamnya ada proses yang berlapis-lapis. Yang luar ini desainnya kurang sophisticated, terlalu menumpuk ketika input dalam jumlah banyak dia hang atau sistemnya down," ujar Purbaya dalam wawancara yang disiarkan oleh Garuda TV.
Tak hanya itu, Purbaya mengeklaim hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa coretax tidak sepenuhnya aman sehingga masih rentan diretas.
"Kalau kita tes security-nya, dari 100 itu nilainya cuma 30. Artinya banyak dan gampang sekali untuk di-jam oleh orang lain. Saya enggak itu macet itu gara-gara kebanyakan orang masuk ke sistem atau ada orang yang mengganggu dari luar. Yang jelas, cybersecurity-nya akan kita perbaiki terus," ujarnya.
Tak cuma itu, Purbaya juga menuding bahwa coretax lah biang kerok melambatnya penerimaan pajak. Menurutnya, kendala coretax menyebabkan pembayaran pajak menjadi lebih lambat bila dibandingkan dengan yang seharusnya. Hal ini terjadi utamanya pada awal tahun.
"Coretax itu juga mengganggu inflow pendapatan kita dalam beberapa bulan pertama tahun ini. Sekarang pun sebagian masih bilang lambat, tapi saya yakin dalam waktu 2-3 minggu akan jauh lebih cepat," ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan coretax agar wajib pajak bisa segera membayar pajak. Dia mengatakan timnya telah melakukan analisis atas coretax dan bakal menyelesaikan perbaikan selambat-lambatnya pada akhir Oktober 2025.
Selain informasi soal coretax, ada beberapa topik pemberitaan yang juga menarik untuk diulas kembali. Di antaranya, digugatnya PPh atas pesangon dan pensiun, update wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), pemecatan puluhan pegawai Ditjen Pajak (DJP), serta kanal pengaduan yang dibuka oleh Menkeu Purbaya.
DJP akan memastikan kesiapan coretax system sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan 2025 pada tahun depan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP akan melakukan uji stres (stress test) guna menguji kesiapan coretax dalam menerima lonjakan jumlah pengakses.
"Kami akan stress test bulan ini, 20.000 internal karyawan kami akan melakukan stress test dalam waktu yang bersamaan," katanya.
Menkeu Purbaya optimistis pemerintah akan menang pada sidang pengujian materiil pemajakan pesangon dan pensiun dalam UU PPh di Mahkamah Konstitusi (MK). Purbaya meminta jajarannya selaku perwakilan pemerintah untuk memenangkan sidang pengujian materiil tersebut.
Sebagai informasi, pemohon bernama Rosul Siregar dan Maksum Harahap mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap pasal 4 ayat (1) serta Pasal 17 UU PPh yang menurut kedua pemohon menjadi landasan pengenaan PPh dengan tarif progresif atas pesangon dan pensiun.
Pemohon berpandangan ketentuan di atas telah menimbulkan implikasi bahwa pesangon dan pensiun diperlakukan sama dengan penghasilan baru dari aktivitas ekonomi.
Menkeu Purbaya menyatakan pemerintah sementara ini tidak berencana membentuk badan penerimaan negara (BPN).
Purbaya mengatakan tugas mengumpulkan penerimaan negara akan tetap dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Tanpa pembentukan BPN, dia meyakini rasio perpajakan (tax ratio) akan tetap meningkat secara bertahap.
"Untuk sementara kayaknya enggak akan dibangun. Pajak dan Bea Cukai akan tetap di Kemenkeu. Saya akan mengelola, membawahi, sendiri. Itu bagian saya," katanya.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sudah memecat sebanyak 39 orang pegawai DJP yang melakukan penyelewengan seperti fraud dan menerima uang suap.
Bimo juga menyampaikan pada pekan lalu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu bergerak melaksanakan aksi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 2 orang pegawai DJP.
"Saya dengan sangat menyesal, baru 4 bulan [menjabat] sudah harus memecat 39 orang. Kemarin saat Rapimnas semua saya undang ke Jakarta, eh terpaksa kami OTT 2 orang," ujarnya.
Menkeu Purbaya mengatakan dirinya sudah menerima 15.933 informasi terkait pajak, kepabeanan, dan cukai melalui Whatsapp 'Lapor Pak Purbaya'.
Purbaya mengatakan kini timnya sedang memverifikasi aduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.
"Ini disortir dan dipilih yang signifikan. Kita ada 6 orang, staf khusus 2, masing-masing di bawah itu ada 2 orang lagi. Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu," ujar Purbaya. (sap)
