Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Optimalkan Penerimaan, Tapping Box untuk Pajak Mineral Bakal Dipasang

A+
A-
1
A+
A-
1
Optimalkan Penerimaan, Tapping Box untuk Pajak Mineral Bakal Dipasang

Ilustrasi. (foto: Antara)

LABUHANBATU, DDTCNews - Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara akan mulai menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) untuk pajak mineral bukan logam dan batuan.

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga mengatakan pemasangan tapping box menjadi salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, pemasangan tapping box terasa makin mendesak seiring dengan era digitalisasi pada pengumpulan pajak daerah.

"Kami harus mengikuti era digitalisasi di Labuhanbatu, jangan tertinggal dengan kabupaten lain," katanya, Senin (18/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Erik menuturkan pemasangan tapping box telah sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menginstruksikan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah untuk mencegah kebocoran penerimaan.

Menurutnya, pemasangan tapping box tersebut telah terintegrasi dengan Bank Sumut melalui aplikasi sehingga makin mudah diawasi. Dia berharap upaya tersebut berhasil meningkatkan PAD sehingga berdampak pada pembangunan daerah.

Bupati meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) membantu upaya optimalisasi PAD yang tengah berjalan. Selain itu, ia juga mendorong wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan seluruh kewajibannya.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

"Bila pendapatan asli daerah meningkat, cita cita dan harapan kita di Labuhanbatu bisa diwujudkan," ujarnya seperti dilansir sumutpos.co.

Pemkab baru memulai pemasangan tapping box untuk mengoptimalkan PAD pada awal tahun ini. Sebagai langkah awal, tapping box menyasar restoran dan kafe, untuk kemudian diikuti dengan tempat usaha lainnya. (rig)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?
Topik : kabupaten labuhanbatu, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nezar Gribaldy

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:43 WIB
dengan adanya tapping box ini membuat transaksi apa saja jelas sehingga untuk pembayaran oajaknya pun jadi jelas. dengan ini semoga dapat meningkatkan pad
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021

Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya