Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Mau Ikut Kebijakan II PPS Tapi Sedang Diperiksa, Ini Kata DJP

A+
A-
11
A+
A-
11
Mau Ikut Kebijakan II PPS Tapi Sedang Diperiksa, Ini Kata DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi yang sedang diperiksa oleh Ditjen Pajak (DJP) harus menunggu proses pemeriksaan selesai sebelum mengikuti kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS).

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan apabila pemeriksaan sudah selesai maka wajib pajak bisa menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) untuk kemudian mengikuti kebijakan II PPS.

"Ketika wajib pajak sedang diperiksa dan surat pemberitahuan pemeriksaan ini sudah diterima wajib pajak maka saat itu wajib pajak tidak bisa ikut PPS. Bila pemeriksaan sudah selesai, wajib pajak berkesempatan ikut PPS," katanya, dikutip pada Minggu (9/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Salah satu syarat yang harus dipenuhi wajib pajak orang pribadi untuk dapat mengikuti kebijakan II PPS adalah tidak sedang diperiksa. Merujuk pada Pasal 5 ayat (4) PMK 196/2021, wajib pajak bisa mengikuti kebijakan II PPS bila tidak sedang diperiksa atas kewajiban pajak tahun pajak 2016—2020.

Kewajiban pajak yang dimaksud antara lain meliputi PPh, pemotongan/pemungutan PPh, dan PPN wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan, tidak termasuk kewajiban wajib pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa wajib pajak.

Lebih lanjut, seorang wajib pajak berstatus diperiksa DJP apabila surat pemberitahuan pemeriksaan telah disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga wajib pajak.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Selain tidak sedang diperiksa, wajib pajak juga harus tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016—2020, tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana pajak, tidak dalam proses peradilan tindak pidana pajak, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana pajak. (rig)

Topik : PPS, program pengungkapan sukarela, pemeriksaan, DJP, UU HPP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor