Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Kuartal I/2019, Restitusi Paling Besar di Sektor Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Kuartal I/2019, Restitusi Paling Besar di Sektor Ini

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pertambangan dan industri pengolahan menjadi dua sektor yang paling besar mengajukan restitusi pajak pada kuartal I/2019. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (24/4/2019).

Ditjen Pajak (DJP) mencatat realisasi restitusi pajak selama Januari—Maret 2019 tercatat senilai Rp50,65 triliun. Angka ini tumbuh 47,83% (yoy), lebih tinggi dari posisi pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 34,26%.

Restitusi terbesar pada pos pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp38,21 triliun atau tumbuh 46,2% (yoy). Restitusi pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat senilai Rp12,13 triliun atau tumbuh 61,6%.

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

“Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit, industri pengolahan, serta pertambangan termasuk yang terbesar [mengajukan dan menerima restitusi],” ujar Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana penyusunan RAPBN 2020. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,6%. Kunci dari akselerasi ekonomi tersebut terletak pada investasi dan konsumsi rumah tangga.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: DJP Beberkan Fokus Kerja KPP untuk Satu Bulan Terakhir Ini
  • Lonjakan Restitusi di Industri Pengolahan

DJP mencatat restitusi pajak di sektor pertambangan mengalami kenaikan 43,5% (yoy). Hal ini berimplikasi pada performa penerimaan sektor tersebut pada kuartal I/2019 yang tercatat mengalami kontraksi 16,2%. Padahal, selama kuartal I/2018, penerimaan sektor ini tumbuh 69,4%.

Sementara itu, dari sektor industri pengolahan, pertumbuhan restitusi tercatat melonjak 60,6%. Penerimaan pajak sektor ini per akhir Maret 2019 tercatat juga mengalami penurunan 8,8% (yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak dari industri pengolahan naik 20,2%.

  • Bukan Pengaruh Ekonomi Lesu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak yang tidak menggembirakan pada kuartal I/2019 ini lebih banyak dipengaruhi restitusi. Dia memproyeksi pengajuan dan pencairan restitusi akan kembali melambat pada bulan-bulan selanjutnya, terutama saat memasuki Mei dan Juni.

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Bupati & Wali Kota Segera Bayar Pajak Kendaraan Dinas

“Denyut ekonomi masih oke,” ujar Robert saat memberikan penegasan performa penerimaan tidak mencerminkan lesunya perekonomian.

  • Restitusi Diestimasi Tumbuh Hingga 20% Tahun Ini

DJP memproyeksi pembayaran restitusi pada tahun ini akan tumbuh 18%—20% dari yang biasanya tumbuh 10% tiap tahunnya. “Kalau sampai akhir tahun restitusi tumbuh 20%, sementara tiga bulan pertama ini growth-nya sudah sampai 47,83%, seyogyanya bulan-bulan ke depan growth restitusi akan slowing down sehingga penerimaan pajak secara neto bisa membaik,” kata Robert.

  • Restitusi Konsekuensi Logis Netralitas Sistem PPN

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan perlambatan penerimaan pajak pada kuartal I/2019 seharusnya tidak perlu terlalu dikaitkan dengan restitusi PPN. Alasannya, restitusi merupakan konsekuensi logis dari penerapan konsep netralitas dari sistem PPN.

Baca Juga: Pakai Teknologi Informasi, Ini Cara DJP Tingkatkan Pengawasan Pajak

“Yang mana terdapat kemungkinan dalam suatu masa pajak, pajak masukan ternyata lebih besar dari pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan ini adalah hak dari pengusaha kena pajak yang wajib dikembalikan oleh negara. Dengan demikian, restitusi merupakan hak dari wajib pajak,” jelasnya.

  • Idealnya, Restitusi Diberikan Segera

Darussalam mengatakan restitusi idealnya memang harus diberikan/dikembalikan segera begitu pembayaran pajak telah diterima otoritas. Menunda proses pemberian resitusi, sambungnya, sama artinya dengan mencederai prinsip PPN sebagai pajak atas konsumsi.

Tidak mengherankan jika banyak negara yang memiliki kebijakan bahwa pembayaran klaim restitusi diberikan secepatnya setelah pengajuan. Di Indonesia, kemudahan percepatan ini baru mulai dilakukan. “Jadi bisa dipahami jika hal ini kemudian 'dianggap' sebagai sumber permasalahan,” imbuhnya.

Baca Juga: Wuih, Penerimaan Pajak Hotel di Daerah Ini Cetak Surplus
  • Dorong Kepatuhan WP dan Efisiensi Penggunaan SDM

Darussalam meminta agar semua pihak memahami pemberian kemudahan restitusi justru akan mengurangi distorsi atas cash flow dari wajib pajak. Pada saat yang bersamaan, sumber daya manusia (SDM) di otoritas pajak tidak terserap dalam proses pemeriksaan restitusi sehingga bisa fokus untuk melakukan upaya meningkatkan kepatuhan.

“Dengan demikian, saya justru melihatnya percepatan restitusi akan baik bagi kepatuhan karena memberikan kepastian bagi wajib pajak dan penggunaan SDM yang lebih efisien dari sisi otoritas pajak,” katanya.

  • Prioritas Sumber Daya Manusia

Presiden Joko Widodo menyebut prioritas utama untuk RAPBN 2020 adalah sumber daya manusia (SDM). Hal ini akan diterjemahkan pada besarnya anggaran. “Prioritas utama semua kementerian adalah pembangunan SDM. Nanti kita akan bicara secara spesifik untuk kementerian-kementerian terkait,” katanya.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Seret, Pemda Harap Tempat Wisata Bisa Segera Dibuka
  • KSSK Masih Lihat Beberapa Potensi Risiko

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melihat masih ada sejumlah tantangan dari domestik maupun global yang berisiko mengganggu stabilitas pada tahun ini. Meskipun demikian, stabilitas sistem keuangan terjaga pada kuartal I/2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beberapa potensi risiko berasal dari pelemahan laju pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan internasional. KSSK, sambungnya, akan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. (kaw)

Baca Juga: Optimalkan Pengawasan Pajak, KPP Pratama Dibagi 2 Kelompok
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, restitusi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 November 2020 | 14:20 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 13:24 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 11:38 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:45 WIB
BELGIA
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:43 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:26 WIB
KEUANGAN NEGARA