Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kuartal I/2019, Restitusi Paling Besar di Sektor Ini

0
0

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pertambangan dan industri pengolahan menjadi dua sektor yang paling besar mengajukan restitusi pajak pada kuartal I/2019. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (24/4/2019).

Ditjen Pajak (DJP) mencatat realisasi restitusi pajak selama Januari—Maret 2019 tercatat senilai Rp50,65 triliun. Angka ini tumbuh 47,83% (yoy), lebih tinggi dari posisi pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 34,26%.

Restitusi terbesar pada pos pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp38,21 triliun atau tumbuh 46,2% (yoy). Restitusi pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat senilai Rp12,13 triliun atau tumbuh 61,6%.

Baca Juga: Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

“Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit, industri pengolahan, serta pertambangan termasuk yang terbesar [mengajukan dan menerima restitusi],” ujar Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana penyusunan RAPBN 2020. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,6%. Kunci dari akselerasi ekonomi tersebut terletak pada investasi dan konsumsi rumah tangga.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Setoran Pajak Seret, Ini Rencana Langkah Lanjutan DJP
  • Lonjakan Restitusi di Industri Pengolahan

DJP mencatat restitusi pajak di sektor pertambangan mengalami kenaikan 43,5% (yoy). Hal ini berimplikasi pada performa penerimaan sektor tersebut pada kuartal I/2019 yang tercatat mengalami kontraksi 16,2%. Padahal, selama kuartal I/2018, penerimaan sektor ini tumbuh 69,4%.

Sementara itu, dari sektor industri pengolahan, pertumbuhan restitusi tercatat melonjak 60,6%. Penerimaan pajak sektor ini per akhir Maret 2019 tercatat juga mengalami penurunan 8,8% (yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak dari industri pengolahan naik 20,2%.

  • Bukan Pengaruh Ekonomi Lesu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak yang tidak menggembirakan pada kuartal I/2019 ini lebih banyak dipengaruhi restitusi. Dia memproyeksi pengajuan dan pencairan restitusi akan kembali melambat pada bulan-bulan selanjutnya, terutama saat memasuki Mei dan Juni.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

“Denyut ekonomi masih oke,” ujar Robert saat memberikan penegasan performa penerimaan tidak mencerminkan lesunya perekonomian.

  • Restitusi Diestimasi Tumbuh Hingga 20% Tahun Ini

DJP memproyeksi pembayaran restitusi pada tahun ini akan tumbuh 18%—20% dari yang biasanya tumbuh 10% tiap tahunnya. “Kalau sampai akhir tahun restitusi tumbuh 20%, sementara tiga bulan pertama ini growth-nya sudah sampai 47,83%, seyogyanya bulan-bulan ke depan growth restitusi akan slowing down sehingga penerimaan pajak secara neto bisa membaik,” kata Robert.

  • Restitusi Konsekuensi Logis Netralitas Sistem PPN

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan perlambatan penerimaan pajak pada kuartal I/2019 seharusnya tidak perlu terlalu dikaitkan dengan restitusi PPN. Alasannya, restitusi merupakan konsekuensi logis dari penerapan konsep netralitas dari sistem PPN. 

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama

“Yang mana terdapat kemungkinan dalam suatu masa pajak, pajak masukan ternyata lebih besar dari pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan ini adalah hak dari pengusaha kena pajak yang wajib dikembalikan oleh negara. Dengan demikian, restitusi merupakan hak dari wajib pajak,” jelasnya. 

  • Idealnya, Restitusi Diberikan Segera

Darussalam mengatakan restitusi idealnya memang harus diberikan/dikembalikan segera begitu pembayaran pajak telah diterima otoritas. Menunda proses pemberian resitusi, sambungnya, sama artinya dengan mencederai prinsip PPN sebagai pajak atas konsumsi. 

Tidak mengherankan jika banyak negara yang memiliki kebijakan bahwa pembayaran klaim restitusi diberikan secepatnya setelah pengajuan. Di Indonesia, kemudahan percepatan ini baru mulai dilakukan. “Jadi bisa dipahami jika hal ini kemudian 'dianggap' sebagai sumber permasalahan,” imbuhnya. 

Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN
  • Dorong Kepatuhan WP dan Efisiensi Penggunaan SDM 

Darussalam meminta agar semua pihak memahami pemberian kemudahan restitusi justru akan mengurangi distorsi atas cash flow dari wajib pajak. Pada saat yang bersamaan, sumber daya manusia (SDM) di otoritas pajak tidak terserap dalam proses pemeriksaan restitusi sehingga bisa fokus untuk melakukan upaya meningkatkan kepatuhan. 

“Dengan demikian, saya justru melihatnya percepatan restitusi akan baik bagi kepatuhan karena memberikan kepastian bagi wajib pajak dan penggunaan SDM yang lebih efisien dari sisi otoritas pajak,” katanya. 

  • Prioritas Sumber Daya Manusia

Presiden Joko Widodo menyebut prioritas utama untuk RAPBN 2020 adalah sumber daya manusia (SDM). Hal ini akan diterjemahkan pada besarnya anggaran. “Prioritas utama semua kementerian adalah pembangunan SDM. Nanti kita akan bicara secara spesifik untuk kementerian-kementerian terkait,” katanya.

Baca Juga: Berbekal Ini DJP Bisa Optimalkan Penerimaan 2019
  • KSSK Masih Lihat Beberapa Potensi Risiko

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melihat masih ada sejumlah tantangan dari domestik maupun global yang berisiko mengganggu stabilitas pada tahun ini. Meskipun demikian, stabilitas sistem keuangan terjaga pada kuartal I/2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beberapa potensi risiko berasal dari pelemahan laju pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan internasional. KSSK, sambungnya, akan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. (kaw)

Baca Juga: Tarif & Kemudahan Bayar Pajak Jadi Sorotan Utama Investor Tahun Ini

Restitusi terbesar pada pos pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) senilai Rp38,21 triliun atau tumbuh 46,2% (yoy). Restitusi pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat senilai Rp12,13 triliun atau tumbuh 61,6%.

Baca Juga: Soal Seruan Tidak Bayar Pajak, Sri Mulyani Angkat Suara

“Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit, industri pengolahan, serta pertambangan termasuk yang terbesar [mengajukan dan menerima restitusi],” ujar Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti rencana penyusunan RAPBN 2020. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,6%. Kunci dari akselerasi ekonomi tersebut terletak pada investasi dan konsumsi rumah tangga.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Setoran Pajak Seret, Ini Rencana Langkah Lanjutan DJP
  • Lonjakan Restitusi di Industri Pengolahan

DJP mencatat restitusi pajak di sektor pertambangan mengalami kenaikan 43,5% (yoy). Hal ini berimplikasi pada performa penerimaan sektor tersebut pada kuartal I/2019 yang tercatat mengalami kontraksi 16,2%. Padahal, selama kuartal I/2018, penerimaan sektor ini tumbuh 69,4%.

Sementara itu, dari sektor industri pengolahan, pertumbuhan restitusi tercatat melonjak 60,6%. Penerimaan pajak sektor ini per akhir Maret 2019 tercatat juga mengalami penurunan 8,8% (yoy). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak dari industri pengolahan naik 20,2%.

  • Bukan Pengaruh Ekonomi Lesu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak yang tidak menggembirakan pada kuartal I/2019 ini lebih banyak dipengaruhi restitusi. Dia memproyeksi pengajuan dan pencairan restitusi akan kembali melambat pada bulan-bulan selanjutnya, terutama saat memasuki Mei dan Juni.

Baca Juga: Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

“Denyut ekonomi masih oke,” ujar Robert saat memberikan penegasan performa penerimaan tidak mencerminkan lesunya perekonomian.

  • Restitusi Diestimasi Tumbuh Hingga 20% Tahun Ini

DJP memproyeksi pembayaran restitusi pada tahun ini akan tumbuh 18%—20% dari yang biasanya tumbuh 10% tiap tahunnya. “Kalau sampai akhir tahun restitusi tumbuh 20%, sementara tiga bulan pertama ini growth-nya sudah sampai 47,83%, seyogyanya bulan-bulan ke depan growth restitusi akan slowing down sehingga penerimaan pajak secara neto bisa membaik,” kata Robert.

  • Restitusi Konsekuensi Logis Netralitas Sistem PPN

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan perlambatan penerimaan pajak pada kuartal I/2019 seharusnya tidak perlu terlalu dikaitkan dengan restitusi PPN. Alasannya, restitusi merupakan konsekuensi logis dari penerapan konsep netralitas dari sistem PPN. 

Baca Juga: Duh, Penyelesaian Berkas Penyidikan Pidana Pajak Masih Lama

“Yang mana terdapat kemungkinan dalam suatu masa pajak, pajak masukan ternyata lebih besar dari pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan ini adalah hak dari pengusaha kena pajak yang wajib dikembalikan oleh negara. Dengan demikian, restitusi merupakan hak dari wajib pajak,” jelasnya. 

  • Idealnya, Restitusi Diberikan Segera

Darussalam mengatakan restitusi idealnya memang harus diberikan/dikembalikan segera begitu pembayaran pajak telah diterima otoritas. Menunda proses pemberian resitusi, sambungnya, sama artinya dengan mencederai prinsip PPN sebagai pajak atas konsumsi. 

Tidak mengherankan jika banyak negara yang memiliki kebijakan bahwa pembayaran klaim restitusi diberikan secepatnya setelah pengajuan. Di Indonesia, kemudahan percepatan ini baru mulai dilakukan. “Jadi bisa dipahami jika hal ini kemudian 'dianggap' sebagai sumber permasalahan,” imbuhnya. 

Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN
  • Dorong Kepatuhan WP dan Efisiensi Penggunaan SDM 

Darussalam meminta agar semua pihak memahami pemberian kemudahan restitusi justru akan mengurangi distorsi atas cash flow dari wajib pajak. Pada saat yang bersamaan, sumber daya manusia (SDM) di otoritas pajak tidak terserap dalam proses pemeriksaan restitusi sehingga bisa fokus untuk melakukan upaya meningkatkan kepatuhan. 

“Dengan demikian, saya justru melihatnya percepatan restitusi akan baik bagi kepatuhan karena memberikan kepastian bagi wajib pajak dan penggunaan SDM yang lebih efisien dari sisi otoritas pajak,” katanya. 

  • Prioritas Sumber Daya Manusia

Presiden Joko Widodo menyebut prioritas utama untuk RAPBN 2020 adalah sumber daya manusia (SDM). Hal ini akan diterjemahkan pada besarnya anggaran. “Prioritas utama semua kementerian adalah pembangunan SDM. Nanti kita akan bicara secara spesifik untuk kementerian-kementerian terkait,” katanya.

Baca Juga: Berbekal Ini DJP Bisa Optimalkan Penerimaan 2019
  • KSSK Masih Lihat Beberapa Potensi Risiko

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melihat masih ada sejumlah tantangan dari domestik maupun global yang berisiko mengganggu stabilitas pada tahun ini. Meskipun demikian, stabilitas sistem keuangan terjaga pada kuartal I/2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beberapa potensi risiko berasal dari pelemahan laju pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan internasional. KSSK, sambungnya, akan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi. (kaw)

Baca Juga: Tarif & Kemudahan Bayar Pajak Jadi Sorotan Utama Investor Tahun Ini
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, restitusi
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 17 Mei 2019 | 17:54 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 17 Mei 2019 | 17:31 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 17 Mei 2019 | 12:06 WIB
KONFERENSI INTERNASIONAL
Jum'at, 17 Mei 2019 | 12:02 WIB
KINERJA FISKAL
Jum'at, 17 Mei 2019 | 11:54 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 17 Mei 2019 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 Mei 2019 | 07:03 WIB
KINERJA FISKAL
Jum'at, 17 Mei 2019 | 06:20 WIB
KINERJA FISKAL
Jum'at, 17 Mei 2019 | 05:45 WIB
KINERJA FISKAL