Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Kebijakan Pajak Inggris Ancam Stabilitas, Bank Sentral Intervensi

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebijakan Pajak Inggris Ancam Stabilitas, Bank Sentral Intervensi

Joe Ferguson, berumur sembilan tahun, dengan Bendera Nasional Inggris Union Jack dilukis di wajahnya, melihat ke atas saat para penggemar keluarga Kerajaan Inggris berkumpul di sepanjang jalan pusat Perayaan 70 Tahun Bertakthanya Ratu Inggris di London, Inggris pada Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Nicholson/wsj/KZU).

LONDON, DDTCNews - Keputusan Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Liz Truss yang berencana menerapkan beragam relaksasi pajak telah memberikan ancaman terhadap stabilitas keuangan, khususnya pasar obligasi.

Bank of England mengumumkan pihaknya akan membeli obligasi pemerintah guna menekan lonjakan yield. Bila bank sentral tidak melakukan intervensi, lonjakan yield obligasi akan memperburuk resesi.

"Tujuan dari pembelian obligasi adalah untuk memulihkan kondisi pasar. Pembelian obligasi akan dilakukan pada skala yang diperlukan guna mencapai hasil yang dikehendaki," tulis Bank of England dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Untuk diketahui, pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan akan memberikan stimulus melalui relaksasi pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga GBP45 miliar atau Rp740,5 triliun.

Secara lebih terperinci, pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25% yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Selanjutnya, pemerintah juga menurunkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%. Tarif terendah PPh orang pribadi juga diturunkan dari 20% menjadi 19%.

Baca Juga: Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Pemerintah juga memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Dalam kawasan tersebut, investor dapat membeli tanah atau bangunan tanpa harus membayar bea (stamp duty) sebagaimana yang berlaku di luar kawasan ekonomi khusus.

Tak hanya itu, bea atas pembelian rumah juga direlaksasi. Nilai jual tidak kena pajak diputuskan naik dari GBP125.000 menjadi GBP250.000. Inggris juga memberikan relaksasi khusus bagi keluarga yang baru pertama kali membeli rumah.

Tak lama setelah pengumuman relaksasi pajak ini, International Monetary Fund (IMF) meminta kepada Inggris untuk menimbang ulang. Menurut IMF, kebijakan pajak yang diusung Truss berpotensi memperburuk ketimpangan.

Baca Juga: Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

"Pemerintah masih memiliki waktu untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan pajak yang direncanakan, khususnya kebijakan yang menguntungkan wajib pajak berpenghasilan tinggi," tulis IMF dalam keterangannya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, relaksasi pajak, insentif pajak, Inggris, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:00 WIB
KAMBOJA

Otoritas Ini Sebut Perusahaan yang Tidak Patuh Pajak Bisa Ditutup

Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Perlakuan PPh atas Pembayaran Bulanan dalam Kontrak BOT?

Rabu, 30 November 2022 | 18:41 WIB
UU PPh

Simak, Ini Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 26 Tidak Final

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala