Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Jokowi Kesal Serapan Stimulus Covid-19 Masih Rendah

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi Kesal Serapan Stimulus Covid-19 Masih Rendah

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, Senin (27/7/2020). (hasil tangkapan di media sosial)  

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya lantaran penyerapan dana stimulus penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 hingga saat ini masih rendah.

Jokowi mengatakan realisasi penyerapan dana stimulus penanganan virus Corona hingga 22 Juli 2020 baru sebesar Rp136 triliun atau 19% dari total dana yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp695,2 triliun.

"Penyerapan stimulus penanganan Covid ini belum optimal dan kecepatannya masih kurang," katanya saat membuka ratas bersama Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 secara virtual, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Penyerapan anggaran pada belanja perlindungan sosial baru terealisasi Rp77,48 triliun atau 38% dari anggaran Rp203,9 triliun. Sementara stimulus UMKM baru terealisasi Rp30,86 triliun atau 25% dari anggaran Rp123,46 triliun.

Penyerapan dana untuk sektor kesehatan terealisasi Rp6,12 triliun atau 7% dari anggaran Rp87,55 triliun. Sementara dukungan untuk sektoral dan pemda baru terserap Rp6,89 triliun atau 6,5% dari anggaran Rp106,11 triliun, dan insentif pajak untuk dunia usaha terealisasi Rp15,67 triliun atau 13% dari anggaran Rp120,61 triliun.

Jokowi pun memerintahkan Komite untuk mencari solusi atau terobosan untuk mempercepat penyerapan dana stimulus tersebut. Dia juga memberikan keleluasaan kepada Komite untuk memangkas regulasi agar prosedur pencairan dana lebih cepat.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

"Saya ingatkan, kalau masalahnya ada di regulasi, administrasi, segera dilihat betul. Kalau di regulasi, revisi regulasi agar terjadi percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi menginginkan Komite dapat bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah dalam menangani pandemi, tanpa ada ego sektoral. Dia berharap Komite menjaga semangat untuk menangani pandemi beserta dampaknya pada perekonomian.

Menurut presiden, para anggota Komite dan posko-posko di daerah harus tetap sibuk bekerja karena jumlah kasus Covid-19 masih bertambah. "Hati-hati betul, jangan sampai aura krisis hilang," katanya.

Baca Juga: Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Jokowi juga memerintahkan Komite memprioritaskan penanganan kasus Covid-19 pada delapan provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. (rig)

Topik : presiden jokowi, stimulus covid-19, insentif pajak, realisasi anggaran, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 Juli 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Target Penerimaan Naik 8 Persen, DJBC Bakal Optimalisasi Cukai Rokok

Senin, 04 Juli 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Pengusaha Minta Pemerintah Lanjutkan Pemberian Insentif, Ini Alasannya

Senin, 04 Juli 2022 | 11:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Karbon Ditunda, BKF Sebut Pemerintah Sedang Siapkan Hal Ini

Senin, 04 Juli 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Wah! Gubernur Khofifah Perpanjang Program Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak