Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jadi Stimulus untuk Manufaktur, Apa Itu PPh 21 Ditanggung Pemerintah?

A+
A-
2
A+
A-
2
Jadi Stimulus untuk Manufaktur, Apa Itu PPh 21 Ditanggung Pemerintah?

Ilustrasi. 

PEMERINTAH akan memberikan relaksasi pajak penghasilan (PPh) karyawan industri pengolahan. Relaksasi berupa PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Rencana ini menjadi salah satu dari empat alternatif kebijakan stimulus fiskal untuk mengantisipasi dampak virus Corona. Baca artikel ‘Lengkap, Ini Perincian Stimulus Fiskal Jilid II Beserta Nilainya’.

Skema relaksasi yang akan diberlakukan 6 bulan sejak April 2020 ini serupa dengan kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah pada 2009 melalui Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.03/2009. Bedanya, pada waktu itu, stimulus ditujukan untuk pekerja pada sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Kali ini, insentif berlaku untuk karyawan di seluh sektor industri pengolahan.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP?

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.228/PMK.05/2010, pajak ditangung pemerintah (P-DTP) adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Berdasarkan PMK tersebut, terdapat berbagai macam jenis pajak DTP, salah satunya PPh Pasal 21 DTP. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No 36/2008 (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun.

Dengan demikian, PPh Pasal 21 DTP adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN.

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Skema PPh Pasal 21 DTP pada 2009

PADA 2009, pemerintah memberikan stimulus berupa PPh Pasal 21 DTP untuk penghasilan pekerja pada sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Stimulus ini diberikan untuk mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional.

Secara lebih terperinci, dalam Pasal 1 PMK No.43/PMK.3/2009, alokasi anggaran PPh Pasal 21 DTP ditetapkan paling banyak sebesar pagu anggaran PPh Pasal 21 berdasarkan UU No.41/2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009 dan perubahannya.

Baca Juga: Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Adapun PPh 21 DTP diberikan kepada pekerja yang bekerja pada sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak lebih dari Rp5 juta dalam satu bulan.

Sebagai tambahan informasi, PTKP pada 2009 untuk diri wajib pajak senilai Rp15,84 juta dan tambahan untuk WP yang sudah kawin serta setiap tanggungan ditetapkan senilai Rp1,32 juta. Hal ini berarti PTKP dalam satu bulan untuk diri wajib pajak adalah senilai Rp1,32 juta.

Kemudian, berdasarkan PMK No.43/PMK.3/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-22/PJ./2009, PPh Pasal 21 DTP ini wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebesar PPh Pasal 21 yang terutang.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Dalam hal selama ini pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 pada pekerja atau menanggung PPh Pasal 21 yang terutang maka PPh Pasal 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat PPh Pasal 21 DTP. Simak Konsultasi Pajak ‘Perlakuan Pengenaan PPh Pasal 21’.

Lalu, pemberi kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 DTP kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir yang ditentukan. Apabila jumlah pekerja yang menerima PPh Pasal 21 DTP lebih dari 30 orang maka pemberi kerja harus menyampaikan daftar pekerja yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP.

Selanjutnya, pemberi kerja wajib membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh pasal 21 ditanggung pemerintah eks PMK NOMOR 43/PMK.03/2009”. Formulir dan SSP tersebut dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 pada Masa Pajak yang sama.

Baca Juga: Pacu Industri Galangan Kapal, Insentif Pajak Baru Disiapkan

Kemudian, pemberi kerja juga wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 DTP kepada pekerja. Selanjutnya, pekerja dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 DTP tersebut dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP tahun pajak 2009.

Pemerintah kemudian juga merilis PMK No.49/PMK.03/2009 yang menambahkan pengaturan terkait dengan PPh 21 DTP. Berdasarkan beleid tersebut mulai Masa Pajak Juli 2009 PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 DTP baik untuk karyawan yang PPh-nya dibayarkan sendiri (dipotong dari penghasilan), karyawan yang PPh-nya ditunjang pemberi kerja, dan karyawan yang PPh-nya ditanggung pemberi kerja bisa Anda simak di lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-22/PJ./2009.

Baca Juga: Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Berdasarkan contoh perhitungan yang ada di dalam lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-22/PJ./2009 dapat diketahui bahwa adanya PPh Pasal 21 DTP akan menambah besaran penghasilan yang diterima atau gaji bersih yang diterima (take home pay/THP) dari karyawan.

Namun, terkait dengan PPh Pasal 21 DTP untuk sektor industri manufaktur yang akan diterbitkan tahun ini, pemeritah belum merilis beleid yang memerinci skema maupun penjabaran perhitungannya. Jika sama dengan skema pada 2009, contoh perhitungan yang disajikan di atas bisa menjadi acuan wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%
Topik : kamus pajak, kamus, PPh 21, PPh 21 DTP, pajak penghasilan, insentif pajak, insentif fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 14:00 WIB
LUKSEMBURG

Menkeu Belum Kabulkan Pembebasan PPh Gaji ke-13, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 07:30 WIB
KINERJA FISKAL

Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times