Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Perlakuan Pengenaan PPh Pasal 21

8

Pertanyaan

Saya adalah karyawan di bagian pajak di salah satu perusahaan yang sedang berkembang. Saya ingin menanyakan mengenai beberapa cara memperlakukan pengenaan PPh Pasal 21 dari sisi karyawan dan perusahaan tempat karyawan bekerja sebagai pemberi penghasilan. Terimakasih sebelumnya saya ucapkan atas kesediaan untuk menjawab pertanyaan saya.

Reza, Jakarta.

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Reza. Pada dasarnya, pengenaan PPh Pasal 21  dapat dilakukan dengan dengan tiga cara, yaitu.

  1. PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan (gross)

Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang terutang akan ditanggung oleh karyawan sendiri melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan.

  1. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (netto)

Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan akan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Bagi karyawan, metode ini tentu menguntungkan karena perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21. Namun, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, harus dilakukan koreksi fiskal atas biaya tersebut.

  1. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan (gross-up)

Dalam metode ini, karyawan tidak membayar PPh Pasal 21 yang terutang, tetapi PPh Pasal 21 tersebut ditunjang oleh perusahaan. Tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan (taxable income) yang harus dimasukkan ke dalam unsur penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Bagi perusahaan, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible) dari penghasilan kena pajak.

Berikut ilustrasi sederhana perlakuan pengenaan PPh Pasal 21 berdasarkan penjelasan di atas.

Tabel 1 Perlakuan Pengenaan PPh Pasal 21 dari Sisi Karyawan dan Perusahaan Pemberi Kerja

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, semoga dapat membantu perusahaan Bapak, terimakasih. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, pph pasal 21, netto, gross, gross-up
artikel terkait
Kamis, 05 April 2018 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 26 September 2016 | 10:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Oktober 2016 | 11:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 10 Agustus 2016 | 15:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 26 September 2016 | 10:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 03 April 2017 | 10:43 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 03 Desember 2018 | 08:10 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Selasa, 03 April 2018 | 11:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 03 April 2018 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 29 November 2018 | 06:14 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Senin, 21 Agustus 2017 | 10:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 15 Oktober 2018 | 09:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 18 Agustus 2016 | 10:31 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 10 Oktober 2018 | 08:30 WIB
KONSULTASI
8