Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Alasan Perlunya Tambahan Tax Bracket PPh Orang Pribadi

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Alasan Perlunya Tambahan Tax Bracket PPh Orang Pribadi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Penambahan tax bracket baru dengan tarif 35% bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak (PKP) di atas Rp5 miliar per tahun merupakan langkah krusial. Setidaknya terdapat 3 alasan yang mendasari pentingnya penambahan tax bracket.

Pertama, untuk lebih meningkatkan keadilan. Pemerintah memandang tarif pajak progresif yang saat ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) kurang memberikan keadilan kepada masyarakat. Pasalnya, rentang tax bracket Indonesia masih terlalu luas.

“Rentang lapisan yang terlalu luas menjadi faktor utama ketidakadilan. Sebagai contoh, dalam lapisan (bracket) terakhir, individu dengan penghasilan Rp510 juta per tahun dikenai tarif yang sama dengan individu berpenghasilan Rp20 miliar per tahun, yaitu sebesar 30%,” tulis pemerintah dalam Naskah Akademik RUU Ketentuan Umum Perpajakan (NA RUU KUP), dikutip pada senin (5/6/2021).

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Penambahan tax bracket baru juga dapat mempertahankan progresivitas sistem PPh OP hingga ke individu berpenghasilan sangat tinggi. PPh OP didesain dengan menggunakan tarif progresif sebagai bentuk perwujudan fungsi distribusi pendapatan.

Melalui skema ini, dimungkinkan terjadinya pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi seiring dengan naiknya penghasilan masyarakat. Namun, saat ini, progresivitas tarif PPh OP di Indonesia berhenti pada tarif 30% atau bagi individu yang memiliki PKP di atas Rp500 juta.

Berdasarkan pada data internal DJP dalam NA KUP, mayoritas populasi wajib pajak OP saat ini paling banyak berada pada lapisan pertama, yaitu 84,0% dari total populasi. Ada sebanyak 8,81 juta wajib pajak OP yang memiliki PKP senilai Rp0 – Rp50 juta.

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Selanjutnya, populasi yang terdapat pada lapisan kedua adalah sebesar 12,1% atau sebanyak 1,27 juta wajib pajak OP. Kemudian, populasi wajib pajak yang berada pada lapisan ketiga adalah sebesar 2,3% atau sebanyak 240.313 wajib pajak OP dengan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.

Kemudian, populasi pada lapisan keempat adalah sebesar 1,64% atau sebanyak 166.728 wajib pajak OP dengan PKP di atas Rp500 juta. Hal ini berarti tidak sampai 4% wajib pajak yang memiiki PKP di atas 250 juta setahun atau dikenakan tarif 25%.

Kedua, penerimaan PPh OP yang belum optimal. Kontribusi PPh OP pada 2017-2018 hanya 20,04% dari total penerimaan PPh. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi PPh badan yang mencapai 79,96%.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Struktur tersebut menggambarkan kontribusi PPh OP hingga sat ini masih belum ideal. Apalagi pada negara-negara maju, penerimaan PPh OP jauh mendominasi di atas penerimaan PPh badan.

Berdasarkan pada data OECD yang dikutip Kementerian Keuangan dalam NA RUU KUP, PPh di mayoritas negara-negara maju menjadi penyumbang utama dari total penerimaan pajak dengan nilai rata-rata 70%.


Baca Juga: Nikita Mirzani Ngomong Pajak: Gue Selalu Bayar dan Transparan

Ketiga, tarif tertinggi PPh OP masih terbilang rendah. Berdasarkan pada data yang dikutip Kemenkeu dalam NA RUU KUP, Filipina, Thailand dan Vietnam menerapkan top tarif di atas 30%. Negara-negara OECD rata-rata menerapkan tarif 41,22% dan negara-negara Uni Eropa rata-rata 37,14%

Selain itu, jumlah tax bracket di Indonesia termasuk sedikit jika dibandingkan dengan negara lain. Adapun negara lain rata-rata menerapkan 7 tax bracket sehingga lebih memberikan keadilan (fairness) terhadap kemampuan membayar wajib pajak.

Sementara itu, berdasarkan pada data yang dihimpun DDTC Fiscal Research, tarif teratas PPh OP di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia sebesar 31,3% maupun G20 sebesar 39,2%. Selanjutnya, berdasarkan data dari IBFD, mayoritas negara memiliki 4 hingga 5 tax bracket. Simak selengkapnya dalam artikel ‘Menuju Tarif PPh Orang Pribadi Lebih Progresif’. (kaw)

Baca Juga: Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Topik : revisi UU KUP, tax bracket, PPh orang pribadi, PPh

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Kamis, 08 Juli 2021 | 11:01 WIB
Terkait mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kaya, selain dengan menaikkan tax bracket, pemerintah juga dapat membuat kebijakan lain untuk mengenakan pajak kepada orang yang berpenghasilan tinggi khususnya atas pendapatan yang sifatnya pasif.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Sabtu, 18 September 2021 | 14:00 WIB
LUKSEMBURG

Menkeu Belum Kabulkan Pembebasan PPh Gaji ke-13, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan