Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction

Ilustrasi. (foto: Kementerian ESDM)

JAKARTA, DDTCNews – Terbitnya aturan teknis pemberian insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (13/9/2019).

Aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/PMK.010/2019 menegaskan kembali pemberian pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Pengurangan maksimal 200% itu terbagi atas dua poin. Pertama, pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Kedua, tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan pada poin pertama.

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia

Ada 5 kelompok biaya yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Pertama, penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus. Penunjang fasilitas fisik khusus itu meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya.

Kedua, instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing. Ketiga, barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Keempat, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

Kelima, biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

Baca Juga: Sumbangan Covid-19 dalam Bentuk Jasa Antar Jemput Tenaga Medis

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik peningkatan indikasi adanya tindak pidana perpajakan sebagai hasil kerja sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ditjen Pajak (DJP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Persyaratan

Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dalam kegiatan vokasi. Hal ini diatur dalam PMK No. 128/PMK.010/2019 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 6 September 2019 dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 9 September 2019.

Baca Juga: Simak di Sini, Sri Mulyani Paparkan Data Pemanfaat Insentif Pajak

Persyaratan itu antara lain perusahaan harus memiliki perjanjian kerja sama (PKS), membangun fasilitas fisik yang bermanfaat lebih dari 1 tahun, memberi pelatihan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diploma, menyiapkan infrastruktur, dan instruktur atau trainer serta persyatan lain.

  • Kerja Sama Intens

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan pada saat ini, kedua lembaga memang cukup intens melakukan kerja sama memerangi berbagai kejahatan perpajakan. Oleh karena itu, ada peningkatan yang cukup besar dalam indikasi adanya tindak pidana pajak.

“Jadi intinya, itu hasil kerja sama dua institusi, termasuk supaya tindak lanjut pidana pajak bisa diselesaikan secara tuntas termasuk pencucian uangnya,” tegasnya.

Baca Juga: Hingga 1 Juli, DJBC Telah Bebaskan Cukai Etil Alkohol Rp1,72 Triliun
  • Omnibus Law

Pemerintah akan memperbaiki ekosistem investasi dengan memangkas 72 aturan yang masuk dalam undang-undang. Kebijakan mengenai investasi ini nantinya akan disatukan dalam sebuah undang-undang dengan skema omnibus law.

Menteri Keuangan Sri Mulyanin Indrawati mengatakan sejumlah aturan itu dinilai memberatkan investor. Selain itu, mayoritas aturan sudah tidak lagi relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Apalagi, banyak juga UU yang diterbitkan dengan konsep pemerintah kolonial Belanda.

“Produk UU zaman Belanda mindset-nya adalah kolonial terhadap koloni dan bukan untuk serve the people atau memperbaiki lingkungan agar kesempatan tercipta dan investasi terjadi,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Pemberian Insentif Pajak Berlanjut Tahun Depan, Ini Permintaan DPR
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif, super tax deduction, vokasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 12:08 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 10:14 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL