BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: Kementerian ESDM)
JAKARTA, DDTCNews – Terbitnya aturan teknis pemberian insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (13/9/2019).
Aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 128/PMK.010/2019 menegaskan kembali pemberian pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
Pengurangan maksimal 200% itu terbagi atas dua poin. Pertama, pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Kedua, tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan pada poin pertama.
Ada 5 kelompok biaya yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Pertama, penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik khusus. Penunjang fasilitas fisik khusus itu meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya.
Kedua, instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing. Ketiga, barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Keempat, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.
Kelima, biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat hubungan kerja pihak manapun, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik peningkatan indikasi adanya tindak pidana perpajakan sebagai hasil kerja sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ditjen Pajak (DJP).
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dalam kegiatan vokasi. Hal ini diatur dalam PMK No. 128/PMK.010/2019 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 6 September 2019 dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 9 September 2019.
Persyaratan itu antara lain perusahaan harus memiliki perjanjian kerja sama (PKS), membangun fasilitas fisik yang bermanfaat lebih dari 1 tahun, memberi pelatihan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diploma, menyiapkan infrastruktur, dan instruktur atau trainer serta persyatan lain.
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan pada saat ini, kedua lembaga memang cukup intens melakukan kerja sama memerangi berbagai kejahatan perpajakan. Oleh karena itu, ada peningkatan yang cukup besar dalam indikasi adanya tindak pidana pajak.
“Jadi intinya, itu hasil kerja sama dua institusi, termasuk supaya tindak lanjut pidana pajak bisa diselesaikan secara tuntas termasuk pencucian uangnya,” tegasnya.
Pemerintah akan memperbaiki ekosistem investasi dengan memangkas 72 aturan yang masuk dalam undang-undang. Kebijakan mengenai investasi ini nantinya akan disatukan dalam sebuah undang-undang dengan skema omnibus law.
Menteri Keuangan Sri Mulyanin Indrawati mengatakan sejumlah aturan itu dinilai memberatkan investor. Selain itu, mayoritas aturan sudah tidak lagi relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Apalagi, banyak juga UU yang diterbitkan dengan konsep pemerintah kolonial Belanda.
“Produk UU zaman Belanda mindset-nya adalah kolonial terhadap koloni dan bukan untuk serve the people atau memperbaiki lingkungan agar kesempatan tercipta dan investasi terjadi,” jelasnya. (kaw)
