Review
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 15:32 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (1)
Senin, 30 Maret 2020 | 15:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Rabu, 04 Maret 2020 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 4 MARET-10 MARET 2020
Komunitas
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 30 Maret 2020 | 15:23 WIB
KELUARGA KERAJAAN INGGRIS
Senin, 23 Maret 2020 | 15:13 WIB
ANEKDOT AKUNTAN
Reportase
DDTC Indonesia
GET
x

Lihat, Ini Jenis Kompetensi yang Bisa Nikmati Insentif Pajak Vokasi

A+
A-
3
A+
A-
3
Lihat, Ini Jenis Kompetensi yang Bisa Nikmati Insentif Pajak Vokasi

Ilustrasi. (foto: jagranjosh.com)

JAKARTA, DDTCNews – Aturan teknis pemberian insentif super tax deduction untuk kegiatan vokasi akhirnya terbit. Ada ratusan jenis kompetensi yang bisa mendapatkan insentif pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% tersebut.

Aturan teknis itu berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.10/2019. Aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.45/2019 ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 6 September 2019 dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 9 September 2019.

“Wajib pajak (WP) dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran,” demikian bunyi penggalan pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, seperti dikutip pada Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Vokasi UI Beri Layanan Konsultasi Pajak Gratis

WP dapat memanfaatkan insentif asalkan memenuhi empat ketentuan. Pertama, telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi tertentu.

Kedua, memiliki perjanjian kerja sama. Ketiga, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Keempat, telah menyampaikan surat keterangan fiskal.

Apa saja kompetensi tertentu yang dimaksud? Pemerintah, dalam beleid tersebut membagi menjadi tiga kelompok tempat kompetensi diajarkan. Pertama, sekolah menengah kejuruan dan atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.

Baca Juga: Lockdown 21 Hari, Pemerintah Bakal Beri Penundaan Setoran Pajak

Dalam kelompok ini, ada total 127 jenis kompetensi yang dapat menerima fasilitas. Jumlah tersebut tersebar di sektor manufaktur (73 kompetensi), kesehatan (7 kompetensi), agribisnis (30 kompetensi), serta pariwisata dan industri kreatif (7 kompetensi).

Kedua, perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Dari kelompok ini, ada total 268 kompetensi tertentu yang bisa memanfaatkan insentif super tax deduction.

Sebanyak 268 kompetensi tersebut tersebar dalam beberapa sektor, yakitu manufaktur (124 kompetensi), kesehatan (31 kompetensi), agribisnis (64 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (26 kompetensi), serta ekonomi digital (23 kompetensi).

Baca Juga: Antisipasi Corona, Pajak Hiburan Dibebaskan Selama Empat Bulan

Ketiga, balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan. Ada sebanyak 58 jenis kompetensi dalam kelompok ini. Sejumlah kompetensi itu tersebar di beberapa sektor, yaitu manufaktur (19 kompetensi), agribisnis (15 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (13 kompetensi), ekonomi digital (7 kompetensi), dan pekerja migran (4 kompetensi).

Kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan dilakukan oleh WP di tempat usaha WP. Hal tersebut menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka pengusaan keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

Sementara, kegiatan pembelajaran dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh WP untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja. Untuk mengetahui info lengkap jenis kompetensi tersebut, Anda bisa membacanya di lampiran beleid ini. (kaw)

Baca Juga: DPRD Minta Pajak Kendaraan Bermotor Dibebaskan

“Wajib pajak (WP) dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran,” demikian bunyi penggalan pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, seperti dikutip pada Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Vokasi UI Beri Layanan Konsultasi Pajak Gratis

WP dapat memanfaatkan insentif asalkan memenuhi empat ketentuan. Pertama, telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi tertentu.

Kedua, memiliki perjanjian kerja sama. Ketiga, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Keempat, telah menyampaikan surat keterangan fiskal.

Apa saja kompetensi tertentu yang dimaksud? Pemerintah, dalam beleid tersebut membagi menjadi tiga kelompok tempat kompetensi diajarkan. Pertama, sekolah menengah kejuruan dan atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.

Baca Juga: Lockdown 21 Hari, Pemerintah Bakal Beri Penundaan Setoran Pajak

Dalam kelompok ini, ada total 127 jenis kompetensi yang dapat menerima fasilitas. Jumlah tersebut tersebar di sektor manufaktur (73 kompetensi), kesehatan (7 kompetensi), agribisnis (30 kompetensi), serta pariwisata dan industri kreatif (7 kompetensi).

Kedua, perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Dari kelompok ini, ada total 268 kompetensi tertentu yang bisa memanfaatkan insentif super tax deduction.

Sebanyak 268 kompetensi tersebut tersebar dalam beberapa sektor, yakitu manufaktur (124 kompetensi), kesehatan (31 kompetensi), agribisnis (64 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (26 kompetensi), serta ekonomi digital (23 kompetensi).

Baca Juga: Antisipasi Corona, Pajak Hiburan Dibebaskan Selama Empat Bulan

Ketiga, balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan. Ada sebanyak 58 jenis kompetensi dalam kelompok ini. Sejumlah kompetensi itu tersebar di beberapa sektor, yaitu manufaktur (19 kompetensi), agribisnis (15 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (13 kompetensi), ekonomi digital (7 kompetensi), dan pekerja migran (4 kompetensi).

Kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan dilakukan oleh WP di tempat usaha WP. Hal tersebut menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka pengusaan keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

Sementara, kegiatan pembelajaran dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh WP untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja. Untuk mengetahui info lengkap jenis kompetensi tersebut, Anda bisa membacanya di lampiran beleid ini. (kaw)

Baca Juga: DPRD Minta Pajak Kendaraan Bermotor Dibebaskan
Topik : insentif, insentif pajak, super tax deduction, vokasi, pemagangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 20 Oktober 2017 | 16:10 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 20 September 2016 | 10:35 WIB
SWEDIA
Rabu, 12 Juli 2017 | 09:15 WIB
IRAN
Selasa, 26 September 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 30 Maret 2020 | 18:11 WIB
PMK 22/2020
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:25 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 16:50 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 Maret 2020 | 16:20 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA