Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyebut terdapat tiga tantangan yang bakal memengaruhi kinerja penerimaan perpajakan 2023.

Melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, pemerintah menyatakan reformasi perpajakan masih akan terus dilaksanakan. Namun, tetap akan ada tantangan yang perlu diwaspadai.

"Kinerja penerimaan perpajakan tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan," tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2023, dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Tiga tantangan tersebut meliputi ketidakpastian harga komoditas utama dunia; perubahan struktur perekonomian dengan makin meningkatnya penggunaan transaksi elektronik; serta masih relatif rendahnya basis pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah akan mengarahkan kebijakan penerimaan perpajakan 2023 untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Arah kebijakan juga akan sejalan dengan implementasi reformasi perpajakan untuk penguatan konsolidasi fiskal.

Untuk itu, kebijakan umum perpajakan pada 2023 di antaranya memperluas basis dan meningkatkan rasio perpajakan melalui ekstensifikasi perpajakan dan penggalian potensi; optimalisasi penerimaan pajak ekonomi digital; serta tindak lanjut pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS).

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai 11,19%-11,7% terhadap PDB, yang sebagian besar ditopang penerimaan perpajakan. Pendapatan negara itu akan dioptimalkan sembari menjaga iklim investasi dan keberlangsungan lingkungan.

Melalui implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), rasio perpajakan juga diharapkan dapat terus meningkat setelah sebelumnya menurun akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah akan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menjaga rasio pajak terus meningkat secara bertahap," jelas pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2023. (rig)

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Topik : rasio perpajakan, penerimaan perpajakan, KEM-PPKF 2023, UU HPP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD