Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gugatan UU KUP di MK Berlanjut, Ini Kata Ahli dan Saksi Pemohon

A+
A-
2
A+
A-
2
Gugatan UU KUP di MK Berlanjut, Ini Kata Ahli dan Saksi Pemohon

Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews—Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang gugatan uji materiil UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan nomor perkara No. 41/PUU-XVIII/2020 pada hari ini, Selasa (22/9/2020).

Dalam acara mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon tersebut, kuasa hukum pemohon Heru Widodo menghadirkan dua ahli pemohon yakni Sutan Remy Sjahdeini sebagai ahli hukum kepailitan dan Tjip Ismail sebagai ahli hukum perpajakan.

Saksi pemohon yang dihadirkan oleh kuasa hukum pemohon adalah Andrey Sitanggang selaku mantan kurator PT United Coal Indonesia (UCI).

Baca Juga: Masukan Akademisi Hukum Soal Revisi UU KUP

Dalam sidang tersebut, Tjip menyatakan utang pajak wajib pajak PT yang sudah dinyatakan pailit tidak dapat serta merta ditagihkan oleh Ditjen Pajak (DJP) kepada mantan pengurus baik direksi maupun komisaris dari PT tersebut.

"Dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga, kendati utang pajak harus didahulukan dibandingkan utang lain, kalau sudah pengadilan maka utang beralih pemberesannya melalui kurator," kata Tjip.

Menurut Tjip, Pengadilan Niaga-lah yang memiliki kuasa untuk mempertimbangkan serta memerinci hingga memutuskan utang mana yang didahulukan. Dalam pemberesan utang-utang perseroan yang sedang dalam proses pailit atau sudah pailit, kewenangan pemberasan utang berada pada kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Saran Pakar Pajak

"Apakah utang pajak dulu atau yang lain itu berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga. Apabila dari pemerintah tidak puas terhadap putusan pengadilan maka bisa diajukan gugatan kepada MA," tuturnya.

Sementara itu, Sutan menyatakan berdasarkan utang dari suatu PT yang pailit tidak dapat dialihkan kepada pengurus PT baik direksi maupun komisaris apabila kepailitan PT tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian jajaran.

Oleh karena itu, direksi dan komisaris baru menanggung utang tersebut apabila kepailitan disebabkan oleh kelalaian jajaran direksi.

Baca Juga: Urgensi Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

"Jadi kalau masih ada sisa utang dan kepailitan tersebut karena kesalahan pengurus maka pengurus harus menanggung. Bila harta PT yang dinyatakan pailit tidak cukup untuk membayar utang, direksi secara tanggung renteng menanggung kewajiban yang tidak lunas tersebut," ujarnya.

Sutan menambahkan penentuan jajaran pengurus suatu PT telah lalai dan menyebabkan PT yang dimaksud pailit bergantung pada putusan dari Pengadilan Niaga.

Jika dinyatakan tidak ada kelalaian pengurus maka beban utang tersebut tetaplah beban perseroan dan tidak bisa dibebankan kepada pengurus.

Baca Juga: Komisi XI Sebut RUU KUP Bakal Dibahas pada Sidang Kelima

Utang PT UCI
Dalam kaitannya dengan utang PT UCI, Andrey mengatakan tagihan utang pajak yang ditetapkan oleh DJP atas PT UCI mencapai Rp43 miliar. Namun, PT UCI hanya mengakui utang pajak sebesar Rp5 miliar.

Sempat ada tagihan utang pajak lainnya dari DJP sebesar Rp106 miliar tetapi kurator memutuskan untuk tidak memasukkan nominal tersebut ke dalam daftar tagihan karena pengajuannya melebihi batas waktu yang ditentukan.

Andrey mengaku pihaknya selaku kurator telah mengumumkan daftar dan nominal tagihan utang PT UCI dari beberapa kreditur termasuk utang pajak kepada DJP.

Baca Juga: Soal Sanksi Administrasi Pajak, Ini Usulan Pakar

Meski begitu, DJP keberatan dengan penetapan utang tersebut dan mengajukkan gugatan ke Pengadilan Niaga dan MA. Dalam perjalanannya, kedua gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Dengan adanya putusan MA maka pembagian boedel pailit berdasarkan daftar dari kurator telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dibereskan.

Dalam sidang Pengadilan Niaga, Andrey bersaksi tidak ada satupun amar putusan baik eksplisit maupun implisit yang menyatakan adanya kelalaian direksi sehingga menyebabkan PT UCI mengalami kepailitan.

Baca Juga: AAJI akan Ajukan Uji Materiel UU PPh yang Diubah UU Cipta Kerja

"Tidak adanya kelalaian baik pada rapat dan apalagi pada amar putusan. Tagihan seluruh kreditur yang belum terbayar ini akan menjadi tagihan yang tidak terbayar karena tidak ada harta yang bisa dijual untuk membayar utang tersebut," kata Andrey.

Seperti diketahui, gugatan atas PT KUP diajukan oleh Taufik Surya Dharma kepada MK karena dirinya merasa dirugikan hak konstitusionalnya selaku mantan pengurus PT UCI akibat Pasal 2 ayat 6 dan Pasal 32 ayat 2 UU KUP.

Taufik merasa dirugikan karena utang pajak PT UCI yang sudah dinyatakan pailit ini tetap ditagihkan kepada Taufik hingga sebesar Rp193 miliar pada Mei 2019 lalu.

Baca Juga: RUU KUP Masuk Prolegnas 2021

Pada akhir 2019, Taufik yang tidak lagi menjadi pengurus PT UCI mendapatkan surat tagihan pajak dari kantor pajak dan pemberitahuan tentang perintah memberi kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank atas nama pemohon.

Adapun Pasal 2 ayat 6 dan Pasal 32 ayat 2 UU KUP mengatur penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) oleh Dirjen Pajak dan mengenai wakil wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. (rig)

Baca Juga: PMK 18/2021 Beri Penegasan Ketentuan Sanksi Penghentian Penyidikan
Topik : uji materiil, UU KUP, mahkamah konstitusi MK, kepailitan, hukum perpajakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 Desember 2020 | 17:36 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 08 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 07 Desember 2020 | 13:29 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (7)
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:48 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN